MaTA – MaTA bekerjasama dengan PATTIRO dengan dukungan FORD Foundation dan persetujuan dari Bagian Perencanaan Setditjen Bina Bangda, untuk bekerjasama dengan Subdit Sosial dan Budaya Direktorat SUPD III melalui, Program Pengembangan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan “Diskusi Mendorong Peran Kampus Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Tambang di Kabupaten Aceh Barat”, Meulaboh, Sabtu(24/8/24).

MaTA memaparkan Potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia melimpah, salah satunya adalah mineral batu bara yang banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera dan pulau lainnya. Di Provinsi Aceh, Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi batu bara terbesar dari 3 kabupaten lainnya yaitu 350,90 juta ton. Selanjutnya Nagan Raya memiliki 90,10 juta ton, Aceh Jaya 24 juta ton dan Aceh Singkil 11,80 ton.

Aktifitas penambangan batu bara di kabupaten Aceh Barat telah meningkatkan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil SDA minerba setiap tahunnya. Pada periode 2021-2023 penerimaan DBH SDA minerba mencapai Rp. 141.773.750.000 (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan rincian tahun 2021 sebesar Rp. 22.366.967.000, meningkat menjadi Rp.28.781.161.000 pada tahun 2022 dan Rp. 90.625.622.000 pada tahun 2023 Berdasarkan Dinas ESDM Aceh , terdapat 7 IUP dengan komoditas batu bara dan 2 IUP dengan komoditas emas di Aceh Barat.

Aktifitas pertambangan melahirkan persepsi positif bagi baik pemerintah maupun masyarakat karena selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara juga menampung banyak tenaga kerja. Warga desa ring satu mendapat prioritas diterima sebagai pekerja sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Belum lagi besarnya dukungan CSR kepada desa dan warga sekitar tambang, benar-benar menjadikan tambang sebagai primadona.

Sebagai contoh di Aceh Barat, sejak tahun 2023, PT Mifa Bersaudara yang bergerak di tambang batu bara mengalokasikan CSR setara Dana Desa khusus untuk desa ring satu dan kepada desa ring berikutnya dengan jumlah bervariasi tergantung dampak yang diterima. Pemerintah desa diberikan kewenangan menentukan program dan kegiatan sesuai kebutuhan namun pelaksanaanya dilakukan oleh vendor yang ditunjuk oleh perusahaan.

Namun demikian keberadaan tambang juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, rusaknya struktur tanah, rusaknya budaya masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia, konflik antar warga dan perusahaan, KKN dan lainnya. Selain itu angka kemiskinan di kabupaten keberadaan tambang juga masih tinggi meskipun terus berkurang setiap tahunnya.

BPS mencatat, persentase penduduk miskin Aceh Barat tahun 2024 adalah 17, 60 persen. Sedangkan tahun 2023 17,86 persen dan tahun 2022 sebesar 17,93 persen. Kantong-kantong kemiskinan tersebar hampir di semua kecamatan, hal tersebut dapat dilihat dari lokasi prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten berdasarkan bidang pembangunan desa, bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta bidang perumahan dan pemukiman.

Bahkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, TKPK Aceh Barat memutuskan 4.784 rumah tangga yang masuk desil 1. Dari seluruh kecamatan yang berasal dari desil 1, kecamatan Kawai XVI, Panton Reu, Meureubo dan Arongan Lambalek menjadi kecamatan dengan wilayah prioritas 1.

Selanjutnya kecamatan Woyla, Pante Ceureumen, Woyla Barat dan Bubon masuk lokasi prioritas 2, serta kecamatan Johan Pahlawan, Woyla Timur, Samatiga, Sunga Mas, merupakan kecamatan wilayah prioritas 3. Seperti diketahui kecamatan Meureubo yang masuk desil 1 merupakan lokasi dimana beberapa perusahaan tambang batu bara sedang berproduksi.

Sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, minerba dan tambang lainnya tentu akan habis pada waktunya. Semua aktifitas tambang akan berhenti lalu bagaimana keberlanjutan kehidupan warga sekitar ketika dan paska tambang? Bagaimana pula dengan pemulihan fungsi lingkungan dan fungsi sosial di seluruh wilayah bekas tambang? Kehidupan berkelanjutan tidaklah semata tentang upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini barangkali diuntungkan dengan keberadaan tambang.

Ketika paradigma pembangunan masih menggunakan pendapatan per kapita dan peningkatan produksi sebagai tolak ukur pada tataran makro, upaya-upaya pembangunan pada tataran mikro yang dilakukan adalah meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat atau dikenal dengan kegiatan income-generating.

Perubahan paradigma pembangunan juga mengubah terminologi pembangunan yang digunakan untuk mengukur perkembangan di tingkat makro dan kegiatan pada tataran mikro. Kegiatan pembangunan mulai mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan income generating dianggap sudah tak lagi memadai untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdimensi luas di tataran mikro. Sebagai alternatifnya, diperkenalkanlah istilah sustainable livelihood. Pengertian livelihood jauh lebih luas dari sekadar kegiatan mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan.

Livelihood adalah means of living atau semua upaya untuk membangun penghidupan. Upaya-upaya itu tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, karena pada dasarnya tujuan hidup manusia sangat luas: rasa aman, kesehatan, rasa diterima, dan sebagainya. Jadi, istilah livelihood tidak lagi terbatas sebagai mata pencaharian atau pekerjaan seperti terdapat dalam kamus Bahasa Inggris–Indonesia, tapi semua upaya untuk penghidupan.

Dalam forum ini MaTA menyerukan, pentingnya untuk menyamakan persepsi serta arah advokasi yang sama dengan multistakeholder terutama kampus untuk mewujudkan tata kelola tambang yang ramah lingkungan, tata kelola benefid sharing yang berkeadilan serta penyusunan program pembangunan yang berkelanjutan.

MaTA – Aktifitas pertambangan melahirkan persepsi positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat karena selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara juga menampung banyak tenaga kerja.

Di kabupaten Aceh Barat misalnya, PT Mifa Bersaudara yang beraktifitas di bidang tambang batu bara di kecamatan Meureubo, memberikan prioritas kerja kepada warga di 8 desa ring satu sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Pada saat yang sama desa tersebut juga mendapatkan alokasi CSR setara dana desa sejak tahun 2023.

Sementara 22 desa lainnya di kecamatan Meureubo juga mendapatkan CSR dengan nilai bervariasi tergantung jarak dan dampak yang diterima dari keberadaan dan aktifitas tambang. Pemerintah desa diberikan kewenangan menentukan program dan kegiatan sesuai kebutuhan namun pelaksanaanya dilakukan oleh vendor yang ditunjuk oleh perusahaan.

Dibalik manfaat besar yang diterima, keberadaan tambang juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kerusakanan struktur tanah, rusaknya budaya masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia, konflik dan sebagainya. Sebagaimana diketahui minerba merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dimana akan habis pada waktunya.

Ketika semua aktifitas tambang berhenti lalu bagaimana keberlanjutan kehidupan warga sekitar? Bagaimana pula dengan pemulihan fungsi lingkungan dan fungsi sosial di seluruh wilayah paska tambang? Kehidupan masyarakat tidaklah semata tentang peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini barangkali diuntungkan dengan keberadaan tambang.

Perlu ada perubahan paradigma dimana pembangunan perlu mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Kegiatan income generating dianggap sudah tak lagi memadai untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdimensi luas di tataran mikro.

Sebagai alternatifnya, diperkenalkanlah istilah sustainable livelihood. Pengertian livelihood jauh lebih luas dari sekadar kegiatan mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan. Livelihood adalah means of living atau semua upaya untuk membangun penghidupan. Upaya-upaya itu tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, karena pada dasarnya tujuan hidup manusia sangat luas: rasa aman, kesehatan, rasa diterima, dan sebagainya.

Berdasarkan gambaran di atas maka penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatnya pemahaman masyarakat sekitar tambang terutama kaum perempuan sehingga ditemukan arah advokasi yang sama untuk mewujudkan pembangunan desa dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu maka MaTA bekerjasama dengan PATTIRO dengan dukungan FORD Foundation dan persetujuan dari Bagian Perencanaan Setditjen Bina Bangda untuk bekerjasama dengan Subdit Sosial dan Budaya Direktorat SUPD III melalui Program Pengembangan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan “Diskusi Peran Perempuan Untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Dengan Pendekatan Penghidupan Yang Berkelanjutan di Wilayah Tambang”.

Meulaboh, 25 Agustus 2024

Kegiatan MaTA |Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan signifikan meskipun telah terjadi penurunan yang cukup besar dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas masalah kemiskinan yang mencakup ketimpangan regional, urbanisasi yang cepat, serta distribusi akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan layanan publik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, menurun sebesar 0,46 juta orang dibandingkan Maret 2022, dengan penurunan sebesar 0,26 juta orang.

Namun, penurunan ini tidak merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, di mana angka kemiskinan masih tetap tinggi, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Ketidakstabilan ekonomi global, dampak perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ini, mempengaruhi mata pencaharian jutaan warga Indonesia.

Dalam konteks ini, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Kemiskinan di Kab. Aceh Barat merupakan masalah serius meskipun wilayah tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Kekayaan alam berupa sumber daya tanah, air, hutan, dan tambang di Kab. Aceh Barat membuktikan bahwa wilayah ini memiliki potensi pembangunan yang memadai.

Namun, hambatan terbesar terletak pada mekanisme struktural dalam penentuan kebijakan, desain program pembangunan, dan metode implementasi program-program tersebut.

Jika permasalahan struktural ini tidak segera diatasi, maka tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Aceh Barat dapat semakin sulit dicapai. Data dari BPS (2022, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kab. Aceh Barat, dengan angka kemiskinan sebesar 17,93% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 17,86% pada tahun 2023.
Kabupaten Aceh Barat, meskipun memiliki potensi alam yang besar, dengan luas kawasan hutan mencapai 110.490 hektar.

Potensi pertambangan emas, dan batubara yang signifikan di Kab. Aceh Barat tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, terutama di desa-desa yang berada di lokasi pertambangan yang seringkali terabaikan.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kab. Aceh Barat saat ini masih didasarkan pada kebutuhan gaji perangkat desa dan beberapa indikator lain seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis desa, yang belum sepenuhnya memberikan manfaat proporsional kepada desa-desa penghasil sumber daya alam.

MaTA bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengadvokasi penerapan konsep benefit sharing melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Barat.

Upaya ini mencakup pelatihan bagi Tim TKPK Kab. Aceh Barat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam reformulasi skema ADD agar lebih berpihak pada desa-desa penghasil dan terdampak aktivitas pertambangan.

Berdasarkan analisis kebijakan eksisting, program-program pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Barat belum terkoordinasi dengan baik dalam suatu rencana aksi yang terintegrasi lintas sektor dan bidang OPD, sehingga diperlukan keterlibatan multi stakeholder untuk menyusun aksi bersama yang lebih efektif.

Dalam skema penetapan ADD di Kab. Aceh Barat, formula ADD minimal dan ADD proporsional yang digunakan menunjukkan bahwa metode ini lebih menitikberatkan pada aspek pemerataan, sehingga tidak terdapat klaster desa atau pencilan.

Namun, berdasarkan simulasi, besaran ADD yang diterima masih belum mencukupi untuk memenuhi anggaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan besaran ADD dengan menaikkan persentase dari DAU dan DBH menjadi 12%.

Selain itu, untuk desa-desa terdampak penambangan, diberikan ADD khusus Minerba yang dihitung secara proporsional berdasarkan kategori dampak sosio-ekologis yang diterima.

Rekomendasi ini menekankan pentingnya peningkatan alokasi ADD dan penerapan ADD khusus bagi desa-desa terdampak, sebagai langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Barat.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan alokasi dana untuk program-program yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih terpinggirkan.

salinan serupa ini sebelumnya telah tayang di https://akar.or.id/soroti-kemiskinan-akar-pattiro-berkolaborasi-dalam-mengadvokasi-penerapan-konsep/

KEGIATAN MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh menerima kunjungan Prof. Miriam Coronel-Ferrer, seorang negosiator perdamaian Filipina yang merupakan ketua panel perdamaian pemerintah Filipina pada masa Presiden Simeon Benigno Aquino III. Di Kantor MaTA, Selasa (23/04/24).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor MaTA disambut oleh Koordinator MaTA, Alfian. Pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut membahas terkait Otonomi Khusus (Otsus) yang sedang berjalan di Aceh.

Ada beberapa responden yang menjadi objek wawancara Prof. Miriam Coronel-Ferrer terkait dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang sedang berjalan di Aceh.

Prof. Miriam Coronel-Ferrer menjadikan Aceh sebagai objek Researchnya karena Aceh pernah mengalami konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Idonesia (RI).

Baca Juga : MaTA dan Prodi Sosilogi USK Adakan Kuliah AntiKorupsi

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1970 Moro Islamic Liberation Front (MILF) telah berkonflik dengan pemerintah Filipina untuk memisahkan diri.

Baca Juga : ICW dan MaTA Umumkan Pemenang Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi 2022

Pada tanggal 15 Agustus 2005 terjadinya kesepakatan damai antara Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam MoU Helsingki di Finlandia.

Dalam kesepakatan perdamaian, Aceh diberikan Hak Otonomi Khusus (Otsus) untuk mengelola pemerintahan dengan sendirinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. proses-proses ini yang menjadikan Prof. Miriam Coronel-Ferrer menggunjungi Aceh sebagai bahan Research perdamaian.