Ini Catatan Kritis MaTA Soal Bimtek Aparatur Gampong

Ini Catatan Kritis MaTA Soal Bimtek Aparatur Gampong

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait bimbingan teknis aparatur gampong yang dilaksanakan di luar daerah.

Seperti diketahui, para geuchik di Aceh Utara dan Lhokseumawe mengikuti bimtek di luar Aceh. Tahun ini, puluhan geuchik Lhokseumawe ikut bimtek di Bandung, Jawa Barat. Tahun 2016 dan 2017 di Yogyakarta dan Lombok, NTB. Sedangkan para geuchik Aceh Utara tahun ini bimtek di NTB, tahun lalu di Yogyakarta. Mereka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Berikut catatan kritis disampaikan Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com, Rabu, 8 Agustus 2018:

Pertama, penting didorong bimtek/studi banding aparatur gampong itu tidak mesti harus ke luar daerah, tapi cukup mendatangkan/mengundang para pihak yang diharapkan untuk hadir ke sini (daerah setempat) dan ini jauh lebih efektif daripada “katanya” mencari pengalaman.

Kedua, pengalaman bimtek yang sudah tiap tahun dilakukan tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintah gampong.

Ketiga, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi masalah serius. Walaupun bimtek menjadi andalan “proyek Dinas Pemberdayaan Masyarakat”, tetapi belum menjadi solusi.

Keempat, anggaran bimtek yang dikeluarkan tiap tahun rata-rata oleh gampong/desa sebesar 20 juta – 25 juta di mana Aceh Utara memiliki 852 gampong. Begitu juga dengan Lhokseumawe yang mempunyai 68 gampong. Ini dapat dibayangkan berapa besar anggaran gampong yang dibawa ke luar daerah tiap tahun.

Kelima, program bimtek/studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini.

Keenam, Pemda setempat seharusnya dapat segera mengevaluasi terhadap “proyek” tersebut sehingga publik tidak berangapan negatif.

Ketujuh, bimtek dapat dilakukan di daerah masing-masing dengan mendatangkan para pihak dan ini bagian menjaga keseimbangan perekonomian daerah. Pemda dapat memberdayakan fasilitas BUMD yang ada sehingga menjadi salah satu sektor pendapatan daerah.

Kedelapan, ketika bimtek dilakukan, pesan yang tersampaikan ke publik hanya modus dalam konflik kepentingan untuk mendapatkan keutungan bagi pengelola

Artikel ini telah tayang di http://portalsatu.com/read/news/-44334