Kasus Dana Ekskombatan 650 M, MaTA: Kejati Perlu Minta Supervisi KPK

http://portalsatu.com/read/news/kasus-dana-ekskombatan-650-m-mata-kejati-perlu-minta-supervisi-kpk-43633

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh perlu meminta supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus dana pemberdayaan ekskombatan Rp650 miliar tahun anggaran 2013.

“Supervisi ini dengan tujuan adanya kepastian hukum oleh KPK sehingga kasus tersebut mendapat titik terang,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Alfian, ada beberapa alasan kasus tersebut perlu disupervisi oleh KPK. Pertama, anggaran senilai Rp650 miliar tersebut dikelola 11 SKPA yang sasarannya menyebar hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh. Kedua, Kejati Aceh dinilai mengalami “kendala serius” dalam mengungkap kasus tersebut sehingga perlu menggandeng KPK.

“Ketiga, ini menjadi momentum, di mana KPK lagi bersih-bersih di Aceh. Keempat, publik Aceh sudah lama bertanya-tanya terhadap pengelolaan keuangan Rp650 miliar tersebut bagaimana kepastian hukumnya. Jadi, kami merasa Kejati Aceh perlu meminta supervisi ke KPK,” ujar Alfian.

Alfian menambahkan, pihaknya juga sudah meminta KPK untuk melakukan audit investigasi Dana Otonomi Khusus Aceh sejak 2008 hingga semester pertama tahun 2018

Artikel ini telah tayang di http://portalsatu.com/read/news/kasus-dana-ekskombatan-650-m-mata-kejati-perlu-minta-supervisi-kpk-43633