Kejati Aceh Diminta Serius Dalami Kasus Dugaan Korupsi Husni Bahri TOB

Kejati Aceh Diminta Serius Dalami Kasus Dugaan Korupsi Husni Bahri TOB

Penetapan tersangka terhadap mantan Sekda Aceh Husni Bahri TOB atas indikasi korupsi dana Migas Aceh senilai Rp 22,3 miliar sudah berjalan 16 bulan. Namun, hingga saat ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh belum juga melimpahkan berkas kasus Husni ke pengadilan.

Hal ini mendatangkan kecurigaan dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. Mereka menilai adanya upaya SP3 oleh pihak Kejati Aceh terhadap kasus yang melibatkan mantan petinggi di Aceh ini.

Menyikapi hal ini, Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, meminta Kejati Aceh untuk serius dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus indikasi korupsi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 2010 tersebut.

“Dari perkembangan kasus tersebut MaTA menilai, kasus ini mau di arahkan pada 3 orang di Dinas Keuangan saja,” ungkap Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian kepada BERITAKINI.CO, Kamis (19/7/2018).

Berdasarkan analisa MaTA, Kejati Aceh perlu menelesuri banyak pihak dalam kasus ini. Namun, hal itu tidak terjadi meski kasus ini telah merugikan negara dalam jumlah besar.

Dia juga mempertanyakan alasan Kejati Aceh kesulitan mengaudit kasus ini. Padahal temuan indikasi korupsi pada dana Migas tersebut justru berdasarkan temuan audit BPK.

Alfian meminta agar kasus ini tidak berhenti pada tiga tersangka dari kalangan Dinas Keuangan saja. Lagipula, dia menyebutkan, pencairan dana ini diduga kuat melibatkan atasan ketiga pejabat di Dinas Keuangan tersebut.

“Kasus ini mulanya juga BPK yang menemukan ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan dana Migas, tapi kenapa sekarang malah dibilang sulit? MaTA berharap kalau Kejati mengalami kendala patut meminta supervisi saja sama KPK sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat Aceh,” sambung Alfian.

Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenag Aceh, yang jumlah kerugiannya hanya Rp 1,1 miliar. Kasus ini justru dapat disupervisi dengan KPK.

“Kenapa kasus dana Migas ini tidak bisa yang kerugiannya sebesar Rp 22,3 miliar?”

“Dari proses penyelidikan kami sudah menganalisis ada upaya yang mau “diselamatkan” dari kasus tersebut,” kata Alfian lagi.

Analisis ini diperkuat dengan tidak adanya pemanggilan Sekretaris Dinas Keuangan Aceh yang diikuti dengan lamanya proses penetapan tersangka terhadap Husni Bahri Tob.

Selanjutnya pernyataan Kejati yang tiba-tiba mengatakan BPK sulit mengaudit turut memperkuat dugaan potensi SP3 terhadap kasus ini.

“Publik patut mencurigai, dimana Kejati tidak melakukan pengusutan kasus tersebut secara utuh. Mana ada kasus korupsi seorang kepala dinas meminta bawahannya untuk melakukan penggelapan atau pencarian uang sebesar Rp 30 miliar kalau tidak ada perintah atasan? Publik sangat cerdas dalam melihat dan menilai kasus ini, dimana ada upaya pengkaburan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat secara penuh dalam kasus yang dimaksud,” pungkas Alfian.

artikel ini telah tayang di http://beritakini.co/news/mata-minta-kejati-aceh-serius-tangani-kasus-dugaan-korupsi-husni-bahri-tob/index.html