KIP Harus Serius Telusuri Bacaleg Eks Koruptor

KIP Harus Serius Telusuri Bacaleg Eks Koruptor

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta proaktif menelusuri para bakal calon legislatif (bacaleg) di Aceh yang terindikasi korupsi. “Itu harus serius dilakukan oleh KIP mengingat KPU telah melarang eks napi koruptor nyaleg pada Pemilu 2019,” kata Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.

GeRAK meminta KIP menyurati kejati, polda, dan Pengadilan Tipikor Banda Aceh. KIP harus proaktif mengumpulkan bahan dan bukti tentang nama-nama tervonis korupsi baik dari pengadilan tipikor, kejaksaan tinggi, dan juga kepolisian,” katanya.

Askhalani mengutarakan itu mengomentari penyataan Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, seperti diberitakan Serambi kemarin, bahwa KIP Aceh kewalahan mendeteksi bacaleg yang tersangkut kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan anak di bawah umur. “Saat ini kita kewalahan mendeteksi bacaleg yang tersangkut kasus hukum karena bacaleg tidak melengkapi dokumen pernah dihukum,” kata Samsul Bahri.

Menanggapi itu, Askhalani mengatakan, jika KIP Aceh kewalahan, segera surati kejati, polda, atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Menurut Askhalani, itu cukup membantu para Komisioner KIP Aceh memperoleh data para eks koruptor, siapa tahu ada eks tervonis koruptor yang ikut nyaleg pada Pileg 2019 di Aceh. “Tujuannya, untuk mengumpulkan seluruh bahan dan memudahkan klarifikasi terhadap nama-nama bacaleg yang masuk kategori tervonis korupsi dan ingkrah,” kata Askhalni.

Jika merujuk pada standar yang telah ditetapkan KPU, lanjut Askhalani, maka kewajiban tracking terhadap daftar nama bacaleg tervonis korupsi harus betu-betul dilaksanakan secara aktif dan bukan pasif atau hanya menunggu laporan publik. “Jika nanti ada caleg yang lolos padahal yang bersangkutan adalah mantan koruptor tervonis, maka mutlak kesalahan ini ada pada pihak penyelenggara (KIP),” katanya.

Masih menurut Askhalani, dari daftar dan data yang disajikan oleh KPU, hanya Provinsi Aceh yang belum menyerahkan daftar bacaleg tervonis korupsi. Padahal kewajiban untuk melakukan klarifikasi itu harus segera dan cepat. “Apalagi mengingat waktu yang disediakan sangat singkat, jadi tugas KIP harus betul-betul bekerja ekstra, bukan pasif,” pungkas Askhalani.

Berbahaya
Koordinator MaTA, Alfian juga menanggapi pernyataan Ketua KIP Aceh yang mengaku kewalahan melakukan pemetaan terhadap eks koruptor . Pernyataan itu, kata Alfian patut dikhawatirkan, karena pernyataan yang tidak produktif dan bahaya.

“KIP itu lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam memastikan agar mantan narapidana koruptor tidak lolos sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. KIP Aceh memberi pesan tidak mampu dan ini menjadi kekhawatiran publik,” ujar Alfian kepada Serambi, kemarin.

Seharusnya, lanjut Alfian, KIP Aceh dengan kewenangannya dapat melakukan penelusuran, bisa saja KIP berkoordinasi dengan pengadilan atau pihak yang dianggap berkompeten dalam hal tersebut. “Ini kan pesannya belum apa-apa mau menyerah dan publik patut mengawasi kinerja KIP secara serius,” katanya.

Menurut Alfian, sangat mudah mendeteksi eks koruptor. Yang penting, katanya, Komisioner KIP memiliki kemauan kuat dalam memastikan bacaleg tanpa eks koruptor. Jika suatu saat KIP kecolongan, maka patut diduga KIP bermain. PKPU Nomor 20, kata Alfian, hasil produksi internal KPU, seyogyanya KIP harus mampu menjalankannya.

“Kami patut mempertanyakan kualitas dan integritas kinerja KIP Aceh. Jangan main-main dengan pernyataan yang membuat kewibawaan lembaga Anda jatuh. KIP harus bekerja dengan serius dan tunjukkan kemauan Anda untuk bekerja sunguh sungguh,” demikian Koordinator MaTA, Alfian.(dan)

alasan puteh
tempuh jalur hukum

* Akan mencari keadilan karena merasa dirugikan terkait pencoretan namanya dari daftar balon anggota DPD asal Aceh oleh KIP Aceh
* KPU RI sebagai penyelenggara pemilu telah melawan hukum karena aturan tidak boleh menjadi calon senator bagi eks napi koruptor hanya diatur dalam PKPU bukan dalam undang-undang
* Yang ada dalam PKPU hanya pasal tambahan yang merupakan norma hukum tambahan yang bukan wewenang KPU
* KPU sebenarnya hanya menerima semangat masyarakat melawan korupsi, dan itu tidak ada di UU, makanya KPU RI melawan hukum
* UU bertentangan satu sama lain, karena UU Pilkada lalu boleh, kenapa ini nggak boleh.
* Persoalan mantan napi koruptor tidak boleh menjadi anggota legislatif adalah kehendak yang dipaksakan oleh sekolompok minoritas padahal hal tersebut jelas melawan hukum.

Artikel ini telah tayang di http://aceh.tribunnews.com/2018/07/28/kip-harus-serius-telusuri-bacaleg-eks-koruptor.