MaTA: DPRA Plin-plan

Saryulis_Koordinator

Mestinya Konsisten Gunakan Regulasi

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyebut anggota DPRA tidak konsisten dalam menggunakan produk hukum atau qanun yang dibuat dan disahkannya sendiri. Sikap inkonsistensi DPRA tersebut dinilai sebagai sikap plin-plan oleh MaTA.

MaTA menyampaikan hal itu setelah mencuatnya kontroversi penggunaan Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh yang mengatur perpanjangan masa kerja KIP jika tahapan masih berlangsung.

“DPRA tebang pilih dalam penggunaan qanun berdasarkan kepentingannya,” kata Anggota Badan Pekerja Bidang Hukum dan Politik LSM MaTA, Sari Yulis kepada Serambi di Banda Aceh, Jumat (25/5) melihat polemik pelantikan KIP Aceh periode 2018-2023 hasil rekrutmen DPRA.

Seharusnya, lanjut Sari Yulis, anggota DPRA konsisten dalam menggunakan produk hukum (regulasi), khususnya terhadap qanun yang telah disetujui dan ditetapkan secara bersama. Dia berharap DPRA tidak hanya menggunakan aturan ketika dibutuhkan saja.

“Jika kita lihat dari peryataan-pernyataan anggota DPRA selama ini memang terkesan tebang pilih dalam menggunakan aturan. Seperti DPRA menolak untuk menggunakan Pasal 58 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang telah disahkannya,” ujar Sari Yulis.

Akibat ditolaknya qanun itu, berimbas pada belum dilantiknya tujuh anggota KIP Aceh periode 2018-2023 oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Harusnya, pelantikan sudah dilakukan pada Kamis (24/5), seiring berakhirnya masa tugas anggota KIP Aceh periode 2013-2018.

Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diperpajang sampai berakhirnya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.

Pasal itu dinilai DPRA tidak lagi relevan dan akan direvisi. Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee beralasan tidak menggunakan qanun karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur periodesasi KIP Aceh selama lima tahun.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin juga tidak menapik keberadaan qanun yang diproduksi tahun 2016. Namun, di atas qanun ada undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana di dalamnya disebutkan bahwa masa kerja KIP atau KPU hanya lima tahun.

“Di atas qanun itu ada undang-undang yang lebih tinggi, ada UU Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, secara kedudukan undang-undang ini lebih tinggi dari qanun. Dalam hal ini tentu yang harus kita dahulukan undang-undang di atasnya, qanun tidak boleh menabrak UU di atasnya, qanun itu produk tahun 2016 akan tetapi UU Nomor 7 itu tahun 2017,” kata Muharuddin.

Sementara Gubernur Irwandi memandang itu sebagai produk hukum yang harus dijalankan sebelum adanya revisi. Sebab, selama ini pelaksanaan pemilu dan pilkada di Aceh juga mengacu pada qanun sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Irwandi mengatakan, sebuah qanun yang telah dibuat tentu harus dilaksanakan. “Qanun yang sudah diproduksi harap dilaksanakan, jangan ketika nggak kena sasaran mengelak-elak cari sasaran lain. Nanti akan saya rembuk dengan DPRA, kita akan ajak DPRA konsekuen melaksanakan qanun,” kata Irwandi.

Nah, di sinilah DPRA dinilai plin-plan. Jika dilihat dilihat proses rekrutmen calon anggota KIP Aceh baru, DPRA justru menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagai pedoman rekrutmen. MaTA memandang aneh ketika DPRA menolak menggunakan Pasal 58 ayat (1) qanun tersebut. Artinya, DPRA tebang pilih menggunakan aturan. (mas)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul MaTA: DPRA Plin-plan, http://aceh.tribunnews.com/2018/05/26/mata-dpra-plin-plan.