MaTA: Kepala BPKS Layak Dicopot, Ini Alasannya

MaTA: Kepala BPKS Layak Dicopot, Ini Alasannya

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Sayid Fadhil, layak dicopot dari jabatannya.

Koordinator MaTA, Alfian, mengungkapkan sejumlah alasan. “Pertama, berdasarkan kajian terhadap evaluasi manajemen dan laporan pelanggaran yang telah terjadi, patut ada tindakan yang terukur oleh Dewan Kawasan (Sabang) sehingga tata kelola BPKS menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan kebijakan,” kata Alfian dalam keterangannya.

Kedua, dalam tata kelola menajemen berdasarkan evaluasi Dewan Pengawas BPKS ditemukannya 10 masalah yang MaTA anggap dapat memengaruhi keberlangsungan kinerja BPKS secara menyeluruh. “Di mana kepatutan terhadap aturan yang tidak berjalan dapat berdampak buruk terhadap BPKS itu sendiri,” ujar Alfian.

Ketiga, kata Alfian, ketidakpatutan dalam manjemen tata kelola yang terjadi dari sisi perekrutan, adminitrasi tidak tertib, pengangkatan staf, pengelolaan aset yang tidak patut, pengadaan barang dan jasa masih rawan intervensi, manajemen tidak sesuai dengan prinsip good governance, penyerapan anggaran rendah dan tidak memilik roadmap arah BPKS ke depan.

“MaTA memandang, temuan dalam evaluasi dari sisi manajemen menjadi masalah serius yang perlu disikapi oleh Dewan Kawasan secara serius,” kata Alfian.

Keeempat, selain manajemen BPKS bermasalah, Dewan Pengawas juga menemukan terjadinya pelanggaran dari lima sisi. “Di mana dalam proses lelang ditemukan tidak sesuai aturan dan ini dapat berimplikasi secara hukum di kemudian hari, tidak menjalankan mekanisme mutasi secara aturan yang berlaku, pemborosan anggaran dengan perjalanan dinas 31 kali baik luar negeri maupun dalam negeri tanpa ada manfaat yang jelas,” ujarnya.

Kelima, terjadinya restrukturisasi dari “saran” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi pertanyaan publik, karena biasanya KPK mengeluarkan rekomendasi berupa surat resmi terhadap instansi yang dimaksud. sehingga ini perlu dibuktikan terhadap “saran” tersebut. “Sehingga tidak terbawa-bawa nama KPK tanpa dasar,” kata Alfian.

Keenam, Surat Plt. Gubernur Aceh dengan Nomor 515/25881 perihal teguran terhadap Kepala BPKS, menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja oleh Dewan Pengawas BPKS, fakta ini menjadi landasan yang kuat untuk Plt. Gubernur agar mengambil langkah yang berani.

Ketujuh, BPKS yang dibentuk berdasarkan UU 37 Tahun 2000 dengan tujuan pusat industri dan perdagangan, di mana BPKS tiap tahun mendapatkan pengalokasian dari APBN rata-rata mencapai Rp500 miliar/tahun, perlu menjadi perhatian semua pihak. “Kita tidak bertoleran dengan manajeman salah urus apalagi sampai terjadi korupsi. Karena manajemen sebelumnya BPKS diterpa badai korupsi yang hari ini masih berlanjut penanganannya oleh KPK,” ujar Alfian.

Artikel ini telah tayang di http://portalsatu.com/read/news/mata-kepala-bpks-layak-dicopot-ini-alasannya-46026