MaTA: Mengapa Perkara Mantan Sekda Aceh Belum ke Pengadilan?

MaTA: Mengapa Perkara Mantan Sekda Aceh Belum ke Pengadilan?

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan mengapa jaksa belum melimpahkan berkas perkara mantan Sekda Aceh ke Pengadilan Tipikor terkait dugaan korupsi pengelolaan dana Migas tahun 2010.

Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, mengatakan, Kejati Aceh harus serius melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Migas Aceh Rp22,3 miliar. Dalam kasus itu, kata Alfian, jaksa sudah menetapkan empat tersangka, tiga di antaranya dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA, sekarang Badan Pengelolaan Keuangan Aceh/BPKA), dan satu lagi mantan Sekda Aceh berinisial HBT.

“Dari perkembangan kasus tersebut MaTA menilai, kasus ini mau diarahkan pada tiga orang di Dinas Keuangan (BPKA) saja. Sementara mantan sekda walaupun sudah ditetapkan tersangka tapi sudah lama tidak dilakukan pelimpahan berkas ke pengadilan,” ujar Alfian.

Alfian melanjutkan, “Kalau dari penelusuran kami, kasus ini banyak pihak yang perlu ditelusuri oleh kejaksaan seharusnya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Mengingat kerugian tersebut nilainya sangat besar dan sumber dari Migas Aceh, kita patut mempertanyakan kenapa yang sudah ditetapkan tersangka malah nggak ada perkembangan”.

Menurut Alfian, kasus ini mulanya dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. “Tapi kenapa Kejati Aceh mengatakan sulitnya untuk dilakukan audit?”

“Kami menilai kasus tersebut jelas tidak berdiri pada tiga orang itu saja (di Dinas Keuangan Aceh) pada saat itu. Perintahnya jelas ada dari atasan sehingga uang tersebut bisa dicair,” kata Alfian.

Alfian menyebutkan, ada beberapa catatan penting yang sudah pihaknya pelajari. Pertama, saat ini pihak kejati ada upaya untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan BPK sulit melakukan audit. “Ini jelas alasan yang sama sekali tidak relevan dengan kasus tersebut, di mana kasus ini mulanya juga BPK yang menemukan ada kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana Migas Aceh,” ujarnya.

Kedua, kata Alfian, penetapan tersangka dengan dugaan ikut berperan dalam menandatangani cek, yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran pajak, tapi dana tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga menyebabkan terjadi kerugian negara. Ketiga, kata Alfian, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua terdakwa yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, nama tersangka HTB ikut disebutkan.

Keempat, menurut Alfian, kasus ini satu rangkaian utuh terhadap pidana korupsi sehingga sama sekali tidak patut kalau kejaksaan “mengabaikan” terhadap pelaku lainnya. Kelima, Kejati Aceh memiliki kewenangan dalam menelusuri atau mengembangkan kasus tersebut sampai ada kepastian hukum.

“Jadi dari kajian kami sangat jelas konstruksi kasusnya. Selain itu, kejaksaan juga dapat menjerat tersangka dengan UU Perpajakan di mana uang tersebut untuk pembayaran pajak tapi tidak dilakukan,” ujar Alfian.

MaTA berharap Kejati serius melaksanakan kewenangannya dan tidak “bermain-main dengan kasus korupsi”. Kalau ada kendala dalam penyidikan, kata Alfian, Kejati dapat meminta supervisi KPK sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

“Dengan studi kasus, kasus Kemenag Aceh nilai kerugiannya 1,1 miliar, Kejati bisa melakukan supervisi dengan KPK, kenapa kasus dana Migas ini tidak bisa? Yang kerugiannya sebesar 22,3 miliar,” kata Alfian.

Alfian menambahkan, “Dari proses penelusuran kami ada upaya yang mau “diselamatkan” dari kasus tersebut. Misalnya kenapa Sekretaris Dinas Keuangan pada saat itu tidak pernah dipanggil, dan penetapan status tersangka mantan Sekda juga sudah sangat lama. Kejati tiba-tiba mengatakan BPK sulit melakukan audit”.

Menurut Alfian, publik patut mencurigai karena diduga Kejati tidak melakukan pengusutan kasus tersebut secara utuh. “Mana ada kasus korupsi seorang kepala dinas meminta bawahannya untuk melakukan penggelapan/pencarian uang sebesar 30 miliar kalau tidak ada perintah atasan? Publik sangat cerdas dalam melihat dan menilai kasus ini di mana ada upaya ‘mengaburkan’ terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat secara terencana dalam kasus yang dimaksud,” ujarnya

Artikel ini telah tayang di http://portalsatu.com/read/news/mata-mengapa-perkara-mantan-sekda-aceh-belum-ke-pengadilan-43979