MaTA Minta Kejari Pidie Terbuka Ungkap Kasus Pengadaan Tanah Lapangan Bola di Indrajaya

MaTA Minta Kejari Pidie Terbuka Ungkap Kasus Pengadaan Tanah Lapangan Bola di Indrajaya

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie untuk terbuka pada publik terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie.

“Agar publik tetap bisa memantau proses pengusutannya. Yang kedua, hasil audit Kerugian Negara yang telah diserahkan BPKP Perwakilan Aceh seharusnya menjadi pijakan bagi Kejari Pidie untuk menetapkan para tersangka dalam kasus ini. Karena jika belum ditetapkan tersangka, potensi oknum-oknum yang diduga terlibat melarikan diri semakin besar. Di sisi lain, oknum tersangka ini harus segara ditahan ketika mereka sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak lagi mengulang tindak pidana berikutnya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan alat/barang bukti,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik Badan Pekerja MaTA via telepon selular, pada sinarpidie.co Jumat, 12 Oktober 2018.

MaTA, kata Baihaqi, tetap mengawal proses pengungkapan kasus ini. Ia juga menegaskan, jika ditemukan ketidakcocokkan data-data dalam seluruh rangkaian proses pengusutan kasus ini, MaTA akan menempuh jalur hukum lainnya.

“Bisa jadi melapor Kejari Pidie ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMwas-red). Sekarang eranya keterbukaan informasi publik, jadi kalau ada Kejari yang menunda-nunda penanganan kasus korupsi, ini patut diduga ada indikasi permainan antara oknum yang diduga terlibat dengan Kejari. Untuk menghindari dugaan tersebut, MaTA berharap kasus ini segara diungkap dan dituntaskan oleh Kejari Pidie,” tutupnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah menyerahkan hasil audit penghitungan kerugian Negara pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie.

“Dalam waktu dekat akan disidangkan. Mengenai kapan Kejari Pidie meminta bantuan kami untuk melakukan audit tersebut, itu bisa ditanyakan pada pihak Kejari,” kata Kepala Sekretariat Kehumasan BPKP Perwakilan Aceh Idra Andayana, pada sinarpidie.co, Kamis, 13 September 2018 di kantor BPKP setempat di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

Namun, hingga kini, tak terdengar kabar adanya proses persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor di Banda Aceh. Di samping itu, penanganan kasus tersebut tak terdengar lagi. Kepala Kejari Pidie Efendi SH MH, yang dimintai komentarnya terkait kasus tersebut berkali-kali, enggan buka suara.

Diberitakan sinarpidie.co sebelumnya, pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik itu menggunakan dana Otsus 2016-2017. Pagu anggarannya ialah Rp 2, 3 milliar.

Luas keseluruhan tanah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut, sekitar 10.780 m2. Dan ada sekitar tujuh warga yang melepaskan hak atas tanah mereka. Total anggaran yang dikucurkan dan terserap: Rp 2, 3 milliar.

Merujuk pada keterangan pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi setelah melepaskan hak atas tanah mereka untuk pengadaan tanah lapangan bola dan trek atletik tersebut, harga per meter2 yang dibayarkan pada mereka Rp 80 ribu.

Dengan kata lain, anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan 10.780 m2 tanah untuk lapangan bola dan trek atletik tersebut hanya sekitar Rp 862 juta. Sisanya, sekitar Rp 1, 4 milliar diduga dibancak oknum tertentu.

Sebelumnya, tiga fraksi DPRK Pidie— Fraksi Partai Aceh, Fraksi NasDem dan Fraksi Gabungan–meminta pihak Kejari Pidie, yang menangani kasus pengadaan tanah lapangan sepakbola dan trek atletik tersebut, mengusut hingga tuntas kasus tersebut.

Desakan itu disampaikan dalam sidang paripurna pembacaan pendapat akhir fraksi tentang pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 dan laporan pertanggungjawaban APBK Pidie, di gedung DPRK setempat pada Juli lalu.

Menurut DPRK Pidie, selain diduga menyalahi aturan perundang-undangan pada tahap pelaksanaan, kegiatan ini juga telah menyalahi aturan sejak awal, karena diputuskan dan direncanakan secara sepihak. Dengan kata lain, kegiatan tersebut tidak dibahas oleh tim Banggar DPRK dan tim TAPK Pidie dalam sidang APBK Perubahan tahun 2017.

Artikel ini telah tayang di: http://sinarpidie.co/news/mata-minta-kejari-pidie-terbuka-ungkap-kasus-pengadaan-tanah-lapangan-bola-di-indrajaya/index.html