MaTA Pertanyakan Kasus Migas Aceh

MaTA Pertanyakan Kasus Migas Aceh

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dinilai perlu keseriusan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi pengelolaan dana migas Aceh yang berpotensi korupsi sebesar Rp 22,3 miliar. Dimana, Kejati sudah menetapkan empat orang tersangka, tiga orang diantaranya berasal dari Dinas Keuangan Aceh dan satu lainnya yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Hal ini dikatakan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Rabu (25 /7/2018). Dari perkembangan kasus tersebut MaTA menilai, kasus ini terkesan hanya ingin diarahkan kepada tiga tersangka dari Dinas Keuangan saja, sementara mantan Sekda Aceh meski sudah ditetapkan tersangka tetapi sudah lama tidak dilakukan pelimpahan berkas ke pengadilan.

“Kalau dari penelusuran kami, kasus ini banyak pihak yang perlu ditelusuri oleh Kejaksaan, akan tetapi itu tidak terjadi. Mengingat kerugian tersebut nilainya sangat besar dan sumber dari migas Aceh, kita patut mempertanyakan kenapa yang sudah ditetapkan tersangka malah tidak ada perkembangan,” katanya.

Lanjutnya, kasus ini berawal dari temuan audit BPK Perwakilan Aceh, tetapi kenapa Kejati Aceh mengatakan sulitnya untuk dilakukan audit? “Kami menilai kasus itu jelas tidak berdiri pada 3 orang itu saja (di Dinas Keuangan Aceh) pada saat itu. Perintahnya jelas ada dari atasan sehingga uang tersebut bisa dicair,” katanya lagi.

BACA: Dua Tersangka Korupsi Dana Migas Aceh Rp 22,3 Miliar Diserahkan ke Jaksa

Dijelaskan, ada beberapa catatan penting yang telah dipelajari oleh MaTA. Pertama, saat ini Kejati diduga berupaya hendak meng-SP3-kan dengan alasan BPK sulit mengaudit dan ini jelas alasan yang sama sekali tidak relevan dengan kasus itu. Dimana, kasus ini mulanya juga BPK yang menemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana migas Aceh.

“Kedua, penetapan tersangka dengan dugaan ikut berperan dalam menandatangani Chegue yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran pajak, namun dana tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga menyebabkan terjadi kerugian negara. Ketiga, dalam dakwaan JPU, nama tersangka tersebutkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam dakwaan dua terpidana yang sebelumnya sudah inkracht,” ungkapnya.

Keempat, sambung Alfian, kasus ini merupakan satu rangkaian utuh terhadap pidana korupsi, sehingga menurut pihaknya sama sekali tidak patut kalau kejaksaan “mengabaikan” terhadap pelaku lainnya.

“Kelima, Kejati Aceh memiliki kewenangan dalam menelusuri atau mengembangkan kasus hukum tersebut sampai ada kepastian hukum. Jadi dari kajian kami sangat jelas kontruksi kasusnya,” ungkapnya.

Selain itu, Kejaksaan juga dapat menjerat tersangka dengan UU Perpajakan, dimana uang tersebut untuk pembayaran pajak tapi tidak dilakukan.

Kata Alfian, memiliki harapan agar Kejati serius melaksanakan kewenangannya dan tidak bermain-main dengan kasus korupsi. Jika ada kendala dalam penyidikan, Kejati dapat meminta supervisi KPK sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat aceh dengan studi kasus.

“Kasus Kemenag Aceh nilai kerugiannya Rp 1,1 miliar, Kejati bisa melakukan supervisi dengan KPK, kenapa kasus dana migas ini tidak bisa yang kerugiannya sebesar Rp 22,3 miliar,” tanyanya.

Dari proses penelusuran MaTA, diduga ada upaya yang hendak diselamatkan dari kasus tersebut. Misalnya, kenapa Sekretaris Dinas Keuangan pada saat itu tidak pernah dipanggil dan penetapan status tersangka mantan Sekda Aceh juga sudah sangat lama.

Lalu, Kejati Aceh tiba-tiba mengatakan BPK sulit mengaudit dan publik patut mencurigai dimana Kejati tidak melakukan pengusutan kasus itu secara utuh.

“Mana ada kasus korupsi seorang Kadis meminta bawahannya untuk melakukan penggelapan atau pencarian uang sebesar Rp 30 miliar kalau tidak ada perintah atasan? Publik sangat cerdas dalam melihat dan menilai kasus ini, dimana ada upaya pengkaburan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat secara terencana dalam kasus yang di maksud,” tambahnya

Artikel ini telah tayang di https://habadaily.com/hukum/13260/mata-pertanyakan-kasus-migas-aceh.html