MaTA Pertanyakan Perkembangan Kasus Program Monografi Desa

MaTA – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan perkembangan penyelidikan (Lidik) Program Monografi Desa 2016/2017 di Aceh Tenggara (Agara) mencapai Rp 7 miliar yang bersumber dari dana APBN.

Koordinator Badan Pekerjaan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada Serambi Indonesia, Selasa (1/1), mengatakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Agara penting memberikan kepastian hukum terhadap Program Monografi Desa dan Profil Desa tersebut.

“Kejari Agara pernah melakukan lidik dan perkembangannya bagaimana sudah? Ini bagian bentuk pertangungjawaban kinerja kejaksaan dalam memberi keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak muncul asumsi kurang baik terhadap lidik program monografi desa dan profil desa tersebut,” kata Alfian.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh lanjutnya, dapat mengambil alih lidik jika kasus ini mangkrak atau mengalami kendala di level Kejari Agara. Kepastian hukum terhadap lidik menjadi penting demi menjaga kewibawaan yang berlanjut terhadap institusi Kejaksaan.

“Oleh karena itu, MaTA menilai pengawalan dan monitoring di tingkat peradilan menjadi keharusan oleh publik sehingga azas berkeadilan terpenuhi dan terjaga secara berkelanjutan,” ujar Alfian.

Untuk diketahui, tahun 2016, alokasi anggaran untuk proyek monografi desa mencapai Rp 4.741.935.00 dan profil desa Rp 2.358.259.000. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan untuk monografi desa Rp 1.887.104.000.

Rinciannya, untuk Kecamatan Semadam pengadaan monografi desa dan buku tahun 2016/2017 masing-masing Rp 270.000.000. Kecamatan Babussalam monografi desa tahun 2016 Rp 390.000.000. Kecamatan Lawe Bulan pengadaan monografi desa 2016 Rp 312.366.000 dan pengadaan buku 2016 Rp 144.491.500, pengadaan monografi desa 2017 Rp 450.060.000.

Kecamatan Ketambe pengadaan buku 2016 Rp 523.624.000. Kecamatan Deleng Pokhkison pengadaan monografi desa 2016 Rp 330.000.000 dan buku 2016 Rp 323.500.000. Kecamatan Bambel pengadaan monografi desa 2016 Rp 855.000.000 dan pengadan buku 2016 Rp 15.000.000.

Kecamatan Babul Makmur pengadaan monografi desa 2016 Rp 225.000.000 dan monografi desa 2017 Rp 141.404.000. Kecamatan Lawe Sigala-gala pengadaan monografi desa 2016 Rp 490.000.000 dan pengadaan buku Rp 36.600.000. Kecamatan Lawe Alas pengadaan monografi desa 2016 Rp 378.258.000 dan pengadaan buku 2016 Rp 360.000.000 dan pengadaan monografi desa 2017 Rp 300.000.000.

Kecamatan Leuser pengadaan monografi desa 2016 Rp 231.311.000 dan buku desa 2016 Rp 340.258.000. Kecamatan Tanoh Alas monografi desa 2016 Rp 210.000.000 dan monografi desa 2017 Rp 30.000.000. Kecamatan Bukit Tusam pengadaan monografi desa dan buku tahun 2016 masing-masing Rp 330.000.000.

Kecamatan Darul Hasanah pengadaan monografi desa 2016 Rp 330.000.000 dan pengadaan monografi desa 2017 Rp 374.640.000. Kecamatan Badar pengadaan monografi desa 2017 Rp 240.000.000.

Kecamatan Lawe Sumur pengadaan monografi desa 2016 Rp 270.000.000 dan Kecamatan Babul Rahmah pengadaan monografi desa 2016 Rp 120.000.000, pengadaan buku 2016 Rp 14.286.000 dan pengadaan monografi desa 2017 Rp 351.000.000.(as)

Artikel ini telah tayang di http://aceh.tribunnews.com/2019/01/03/mata-pertanyakan-perkembangan-kasus-program-monografi-desa

Berita Terbaru

Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024

Publikasi - Tranparency International (TI) telah merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada skor 34 dari penilaian 0 – 100 pada Oktober...

Tujuh Instansi Vertikal di Aceh Terima Rp 308 Miliar Dana Hibah selama 2017-2024, Polisi Terbesar

Dalam Media |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mencatat, sejak tahun 2017 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah mengucurkan sebanyak...

MaTA Meminta Dinas Pendidikan Aceh Untuk Tidak Membayar Tunggakan Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah Mobiler Tahun 2019

Siaran Pers |Berdasarkan analisis dokument yang kami lakukan, pengadaan alat peraga dan praktik sekolah (mobile/meubelair) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan...

MaTA : Mempertanyakan Komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh Dengan KPK

Siaran Pers - Masyarakat Transparansi Aceh mempertanyakan komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator MaTA menyampaikan, Berdasarkan analisis...