MaTA Pertayakan Kejelasan Kasus OTT PAUD Aceh Utara

Aturan Jaminan Kesehatan Rugikan Masyarakat, MaTA Minta Pemerintah Aceh Keluar dari Skema BPJS Kesehatan

Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Utara karena hingga kini belum ada titik terang.

“Kami mempertanyakan sejauh mana sudah perkembangan penanganan kasus OTT yang digelar Tim Saber Pungli di Dinas Pendidikan Aceh Utara terkait Bantuan Operasional PAUD,”ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik Badan Pekerja MaTA Baihaqi, di Banda Aceh, Rabu (05/12/2018).

Apalagi, kata dia, masyarakat masih menunggu perkembangan kasus yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Ini tanda tanya besar mengapa belum ada kejelasan terkait kasus tersebut. “Berbeda dengan kasus OTT lain yang digelar oleh tim saber pungli, selain mengamankan sejumlah barang bukti, tim saber langsung menetapkan para tersangka yang diduga terlibat,”ungkapnya.

Berdasarkan monitoring MaTA, sebut dia, selama tahun 2018 ini terdapat 6 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di Aceh.

“Dari jumlah kasus tersebut, Tim Saber Pungli mengamankan Rp797.924.000 sebagai barang bukti dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Para tersangka berasal dari unsur eksekutif dan swasta,”jelasnya.

Berdasarkan catatan MaTA, kasus OTT tersebut tersebar di beberapa wilayah di Aceh, seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Barat dan Nagan Raya. Kasus-kasus tersebut diantaranya kasus dugaan pungli terhadap 38 kelompok tani di Nagan Raya, kasus dugaan pungli pada keuchik untuk pelaksanaan MTQ di Aceh Barat.

Selain itu, tambah dia, ada kasus dugaan pungli di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, kasus dugaan pungli di BPN Lhokseumawe, kasus dugaan pungli di Kemenag Bireuen untuk penyelenggaraan maulid.

Menurut MaTA, kasus pungli yang ditindak oleh tim saber pungli ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di Aceh. Dan ini juga menjadi indikator bahwa pelayanan publik di Aceh belum terbebas dari “belenggu” pungli.

Disamping itu, MaTA mendesak kepada Tim Saber Pungli mempercepat proses hukum terhadap beberapa kasus ini. Proses hukum ini akan memberi efek jera kepada pelaku.

Disisi lain, MaTA berharap Tim Saber Pungli juga harus memaksimalkan pencegahan di setiap instansi pemberi layanan publik.

Artikel ini telah tayang di https://www.acehbisnis.com/2018/12/05/mata-pertayakan-kejelasan-kasus-ott-paud-aceh-utara/