MaTA: Rencana Pemkab Aceh Utara Pinjam Uang Patut Ditolak

Dewan Pengawas Sorot BPKS

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai rencana Pemerintah Aceh Utara meminjam uang dengan dalih untuk membiayai program pembangunan, untuk dan atas nama kepentingan rakyat, patut ditolak.

MaTA menduga kuat bahwa rencana hutang ini merupakan skenario elit, terutama untuk kepentingan pemenuhian logistik menghadapi pemilu 2019. Karena itu, MaTA berharap Mendagri menolaknya.

“Saat ini mereka sedang melakukan lobi dengan Mendagri di Jakarta untuk persetujuan pinjaman itu,” kata Koordinator MaTA Alfian pada (31/8/2018).

Alfian mengungkapkan, dugaan kepentingan elit ini, di antaranya terindikasi dari begitu responsifnya DPRK Aceh Utara menyetujui pengajuan pinjaman itu.

“Kalau tidak salah, tidak sampai 24 jam, sudah diparipurnakan dan DPRK setuju untuk pinjam uang. Paripurna persetujuan itu berlangsung pada Selasa malam lalu, setelah itu mereka bertolak ke Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kemendagri,” kata Alfian.

Alfian mengatakan, alasan difisit anggaran juga tak dapat dibenarkan untuk mengajukan pinjaman. Difisit terjadi, kata Alfian, cenderung karena perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan. Karena itu, lagi-lagi, kata Alfian, rencana berhutang ini lebih kepada kepentingan ekonomi para elit.

Menurut Alfian, rencana ini juga menandakan adanya pemaksaan kebijakan tanpa mempertimbangkan efek atau dampak buruk pada tata kelola keuangan Aceh Utara ke depan.

Di mana dalam RPJM 2017-2022 Kabupaten Aceh Utara juga tidak ada skenario pinjamam uang dan ini membuktikan memang ada tata kelola perencanaan dan keuangan yang salah.

Alfina menduga, mulusnya rencana pinjaman merupakan bagian skenario kesepakatan dalam kepentingan elit di saat pengesahan anggaran APBK 2018.

“50 program yang di rencanakan dengan pinjaman Rp 60 miliar patut diduga sengaja diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan ini modus. Sehingga publik seakan akan percaya benar benar kebutuhan rakyat,” katanya.

Padahal, Alfian menduga, program memang sengaja diarahkan pada infrastruktur tersebut karena memang di sana terdapat potensi fee yang bisa dipetik.

“Karena itu Kemendagri patut menolak rencana peminjaman tersebut, mengingat tata kelola keuangan Aceh Utara saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan,” katanya.

Menurut Alfian, kebijakan anggaran eksekutif selama lima tahun terakhir memang mencerminkan ketidak mampuan mengelola pemerintahan.

Parahnya, DPRK yang seharusnya menjadi lembaga penyeimbang dalam mengawasi kebijakan eksekutif, tidak menjadi harapan publik karna sibuk dengan keuangan aspirasinya.

“Rakyat Aceh utara harus cerdas menilai dan menganalisa rencana peminjaman tersebut, mengingat modus yang ‘diteriakan’ oleh eksekutif dan legislatif adalah kepentingan rakyat, padahal hanya kepentingan politik 2019,” katanya.

Berita ini telah tayang di http://beritakini.co/news/mata-rencana-pemkab-aceh-utara-pinjam-uang-patut-ditolak/index.html