MaTA Minta DPRA Tolak Rencana Pengadaan Beli Pesawat N219
Koordinator MaTA, Alfian

KEBIJAKAN PUBLIK – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai langkah Bupati Pidie Roni Ahmad atau akrab disapa Abu Syik, mengangkat Prof Rokhmin Dahuri sebagai Ketua Tim Penasehat Bupati Pidie bidang Perikanan dan Kelautan dinilai sangat tidak etis.

Menurut Koordinator MaTA, Alfian, penunjukan mantan narapidana korupsi sebagai tim penasehat Bupati Pidie tersebut sangat tidak layak dan tepat.

Baca juga: MaTA Dukung Polda Aceh Usut Program Bangun Wastafel oleh Disdik Aceh

Mengingat, Prof Rokhmin memiliki track record buruk yang afiliasinya terkait Perikanan dan Kelautan. Secara etika, pengangkatan mantan narapidana korupsi sebagai tim penasehat tidak baik.

“Di level ASN saja, jika tersandung pidana korupsi aturannya dipecat. Dan itu adalah aturan yang berlaku di negara kita,” kata Alfian pada readers.ID, Senin (1/3/2021).

Afian menuturkan, dalam konteks pemerintahan seharusnya penunjukkan mantan menteri itu tidak patut dilakukan oleh Pemkab Pidie.

“Ini menjadi peristiwa pertama di Aceh. Kalau tidak salah Dahuri diangkat sebagai penasehat Perikanan dan Kelautan di Aceh di dua level kabupaten, Pidie dan Aceh selatan. Satunya lagi di level provinsi. Tapi lebih duluan provinsi,” jelas Alfian.

Selain itu, sebut Alfian, atas penunjukkan ini publik bakal menduga adanya unsur lain karena rekam jejak Dahuri pernah terlibat dalam kasus korupsi di sektor tersebut.

“Apapun kemampuannya dalam mengelola sektor Perikanan dan kelautan, namun bermental korup itu tak akan menjadi jaminan bahwa sektor perikan dan kelautan kita akan berjaya,” tuturnya.

Di sisi lain atas penunjukkan ini juga akan berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Pidie.

“Artinya mantan narapidana korupsi terlihat biasa-biasa saja. Di Indonesia sendiri pelaku koruptif merupakan kejahatan yang luar biasa,” tegas Alfian.

Mau Ikut di Barisan Gerakan Antikorupsi? Yuks Daftar Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Aceh

“Aceh memiliki kampus perikanan dan kelautan, kenapa ini tidak menjadi bandingan dan pertimbangan. Bila melihat kondisi sekarang, pemerintah Aceh bisa mengacu pada resit dan kajian yang sudah dimiliki. Bila melihat anggaran Aceh selama ini, kenapa tidak orang-orang Aceh saja yang ditunjuk sebagai penasihat. Padahal, banyak SDM di Aceh,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di https://www.readers.id/read/mata-sorot-penunjukan-prof-rokhmin-jadi-penasehat-bupati-pidie/