MaTA Sorot Rp 5,9 Miliar APBA 2018 untuk Fasilitas Kejati Aceh

MaTA Sorot Rp 5,9 Miliar APBA 2018 untuk Fasilitas Kejati Aceh

Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menyorot kebijakan pengalokasian APBA 2018 untuk membiayai pembangunan sejumlah fasilitas lembaga vertikal yakni Kejati Aceh.

Sedikitnya ada Rp 5,9 miliar dana yang dialokasikan untuk pembangunan dua fasilitas milik Kejati Aceh masing-masing, Rehabilitasi Rumah Dinas Kajati Aceh Rp 3,4 miliar, dan Pembangunan Lapangan Futsal Kejati Aceh Rp 2,5 miliar.

“Ini patut ditinjau ulang karena kami menilai itu bukan pembangunan yang masuk dalam skala prioritas atau mendesak,” kata Koordinator MaTA, Alfian Jumat (3/8/2018). Saat ini, proses tender untuk dua fasilitas itu telah selesai dan telah ada pemenangnya.

Alfian mengatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD disebutkan, bantuan dapat diberikan dengan pertimbangan yang rasional.

“Patut dilihat dan dibaca kembali di Pasal 4 Ayat 1 , 2, 3 dan 4 dengan penjelasan sangat jelas, di mana pemberian hibah untuk lembaga negara di daerah, bukan urusan wajib, bukan menjadi sekala prioritas dan juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasional, dan mafaat masyarakat,” jelasnya.

Alfian menilai, merujuk pada permendagri tersebut, maka penganggaran itu patut ditinjau ulang karena tidak dapat disimpulkan sebagai kebutuhan wajib.

“Pemerintah Aceh dapat menggunakan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar tersebut untuk percepatan pembangunan rumah tidak layak huni yang masih banyak di Aceh atau dapat diperuntukan bagi fasilitas pendidikan dan transportasi daerah pedalaman,” katanya.

Selain itu, kata Alfian, pengalokasian tersebut juga dapat memicu konflik kepentingan antara kejati dengan Pemerintah Aceh, terutama dalam hal pengungkapan kasus korupsi.

“Bisa saja kejaksaan enggan menggungkap secara utuh, contoh kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran,” katanya.

Apalagi, Pemerintah Aceh diduga dengan sengaja saban tahun mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal tanpa memperhatikan kepatutan terhadap aturan yang ada.

Terkesan, kata Alfian, pemerintah daerah menganggap pengalokasian anggaran untuk instansi vertikal dapat “mengamankan” ketika ada potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola anggaran rakyat.

“Misalnya peristiwa di Kabupaten Biereun menjelang berakhirnya masa jabatan bupati dengan mengadakan mobil mewah ke semua intansi vertikal,” katanya.

Alfian juga meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk berani dan konsisten mengoreksi anggaran fasilitas kejati sehingga rasa keadilan rakyat dapat terpenuhi.