[Policy Brief] Pentingnya Review Izin Perusahaan HGU di Aceh

MaTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang kaya sumber daya alam di Indonesia. Aceh memiliki tutupan hutan yang paling baik di Sumatera, dengan kawasan konservasi paling lengkap (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Tahura, Taman Buru). Menariknya, pengurangan tutupan hutan di Aceh (deforestasi), ± 68 % berasal dari luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).

Relevan kemudian apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang menjadi fokusnya melalui “6 Sasaran Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi KPK”.

Keenam sasaran tersebut yaitu (1) penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dan penataan ruang dan wilayah administrasi, (2) pelaksanaan penataan perizinan, (3) perluasan wilayah kelola masyarakat, (4) penyelesaian konflik kawasan hutan, (5) penguatan instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan, dan (6) membangun sistem pengendalian antikorupsi.

Berita Terbaru

Tujuh Instansi Vertikal di Aceh Terima Rp 308 Miliar Dana Hibah selama 2017-2024, Polisi Terbesar

Dalam Media |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mencatat, sejak tahun 2017 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah mengucurkan sebanyak...

MaTA Meminta Dinas Pendidikan Aceh Untuk Tidak Membayar Tunggakan Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah Mobiler Tahun 2019

Siaran Pers |Berdasarkan analisis dokument yang kami lakukan, pengadaan alat peraga dan praktik sekolah (mobile/meubelair) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan...

MaTA : Mempertanyakan Komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh Dengan KPK

Siaran Pers - Masyarakat Transparansi Aceh mempertanyakan komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator MaTA menyampaikan, Berdasarkan analisis...

Catatan Kritis Atas Tindak Pidana Korupsi BRA

Siaran Pers - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi di Badan Reintegrasi...