Proyek Pengadaan Rawan Korupsi

Proyek Pengadaan Rawan Korupsi

Proyek pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemerintahan. Beberapa kasus korupsi pada proyek itu seperti terjadi pada pengadaan alat kesehatan (alkes) di sejumlah rumah sakit.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang bertema ‘Sakitnya Korupsi Kesehatan’ di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/11). Diskusi itu menghadirkan dua pembicara yaitu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, T Rahmatsyah SH MH dan Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Baihaqi.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi menyampaikan, hasil monitoring pihaknya dari 2007-2018 setidaknya ada 22 kasus yang terjadi di sektor kesehatan. Sembilan kasus di antaranya sudah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Dari sembilan kasus yang sudah divonis, keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 17,9 miliar dari 26 terpidana. “Hasil monitoring kita, saat ini masih ada 10 kasus lagi sedang proses penyidikan di Kejati Aceh dan dua kasus dalam penyelidikan di kepolisian maupun kejaksaan,” katanya.

Menurut Baihaqi, banyaknya terjadi korupsi di proyek pengadaan alkes dibandingkan pengadaan obat-obatan, karena anggarannya yang besar dan tidak banyak orang mengerti spesifikasi alkes. Sehingga, katanya, data pengadaan alkes mudah dimanipulasi oleh oknum yang bermain dalam pengadaan tersebut.

“Kita berharap kepada Kejati dan Kepolisian, dalam pengungkapan kasus korupsi di proyek pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara menyeluruh karena banyak orang yang terlibat. Jangan hanya terbatas pada pemain bawah. Kita juga berharap adanya penelusuran aliran dana dari setiap kasus,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, T Rahmatsyah SH MH mengakui bahwa beberapa kasus korupsi pada sektor kesehatan berkenaan dengan pengadaan alkes. Sejauh ini, dia mengaku belum menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit.

“Pengadaan obat belum ada laporan. Karena itu, kita mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan peraturan Menteri Kesehatan bahwa pengadaan obat harus secara e-katalog. Ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan,” kata Rahmatsyah.

Dia menyatakan bahwa kejaksaan siap menerima laporan apabila ditemukan penyimpangan dalam pengadaan obat. “Belilah obat dengan e-katalog, saya bukan promosi, tapi peraturan Menteri Kesehatan yang mengatakan seperti itu. Kita akan kawal karena cukup besar anggaran untuk kesehatan di Aceh,” pungkasnya

Artikel ini telah tayang di http://aceh.tribunnews.com/2018/11/23/proyek-pengadaan-rawan-korupsi.

Editor: bakri