Salah urus dana otsus

Salah urus dana otsus

Malam, 3 Juli 2018, Banda Aceh gempar. Kabar tak sedap beredar secepat kilat: Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak lepas magrib, warga kasak-kusuk mencari kebenaran kabar itu. Sekitar pukul 22.30 WIB, konfirmasi datang, setelah jurnalis memublikasikan foto Irwandi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh.

Setelah ditangkap, Irwandi memang dibawa Ke Polda Aceh. Keesokan paginya (4/7), orang nomor satu Aceh itu diterbangkan ke Jakarta dan jadi tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)—artikel ini menyebutnya dana otsus.

KPK juga menciduk delapan orang lainnya. Tiga di antaranya menjadi tersangka, yakni: Bupati Bener Meriah, Ahmadi; asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal; dan Teuku Saiful Bahri, seorang pengusaha, direktur PT Tamitana.

Konon, Irwandi terima suap dari Ahmadi. Pemberian uang sogok diduga guna memuluskan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana otsus di Bener Meriah.

Dana otsus, yang jadi pangkal kasus itu, merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, pada 2005. Ia bisa dilihat sebagai uang kompensasi pascaperang yang terjadi selama tiga dekade di Aceh.

Alokasi dana otsus dari Jakarta untuk Aceh termaktub dalam Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Beleid itu menyebut dana otsus akan mengucur selama 20 tahun, dengan tujuan membiayai pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail, menyebut dana otsus diberikan agar Serambi Mekah bisa mengejar ketertinggalan akibat konflik. Semula dalam draf UUPA, Aceh meminta lima persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

“Pemerintah dan DPR RI hanya sepakat dua persen selama 15 tahun. Sisanya satu persen,” kata Mawardi, yang jadi tim ahli penyusunan dan pengawalan draf UUPA bentukan DPRD Aceh pada 2006.

Artinya, sejak pertama kali mengalir pada 2008 hingga 2022, Aceh berhak atas uang senilai dua persen dari DAU. Lalu dari 2023 hingga 2027, Aceh hanya dapat satu persen.

Dana otsus kini jadi sumber utama pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Misal, pada 2017, Aceh terima Rp8,27 triliun dana otsus. Itu sekitar 57 persen dari APBA yang berjumlah Rp14,35 triliun. Angka itu sangat jauh bila dibandingkan Pendapatan Asli Aceh (PAD) yang cuma Rp2,22 triliun.

Hafidz, aktivis antikorupsi dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menyoroti ketiadaan “grand design pengelolaan dana otsus”. Masalah itu membuat dana otsus berpotensi jadi bancakan korupsi para birokrat dan elite Aceh.

Desain yang disebut Hafidz merujuk kepada Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Butuh tujuh tahun, sejak dana otsus mengalir pada 2008, baru Aceh merampungkan desain itu lewat Peraturan Gubernur 78/2015 tentang pengelolaan dana otsus di Aceh.

Itupun tak mulus benar. Berselang setahun, muncul Qanun 10/2016 yang mewajibkan adanya aturan pelaksana pengelolaan dana otsus. Namun aturan itu tak pernah terwujud hingga kini.

Dana otsus juga diwarnai tarik ulur pengelolaan. Pada Qanun 2/2013, pengelolaannya 60 persen diatur provinsi, dan sisanya dikelola kabupaten/kota. Kebijakan itu direvisi lewat Qanun 10/2016 dan pengurusannya jatuh penuh ke provinsi.

Alhasil, konsekuensi ketiadaan desain pengelolaan dan bongkar pasang aturan di muka, banyak proyek pembangunan mubazir atau tak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Ada juga proyek yang terbengkalai. Dibangun, misal 80 persen, tapi tidak dilanjutkan,” kata Hafidz, Selasa (10/7).

Artikel ini telah tayang di https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/salah-urus-dana-otsus