MaTA – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRA menolak rencana pengadaan pesawat N219 oleh Pemerintah Aceh. Pasalnya, rencana tersebut bukan sesuatu yang berkorelasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi lebih kepada kepentingan elit.
Demikian disampaikan Koordinator MaTA, Alfian Rabu (11/12) di sela-sela diskusi di Kantor MaTA menanggapi rencana pengadaan 4 unit pesawat N219.
Baca juga: Pemerintah Aceh Beli 4 Pesawat N219
Menurut Alfian, Aceh pernah mengalami kerugian akibat pengadaan pesawat dengan menggunakan anggaran daerah. Alfian mencontohkan pengadaan pesawat NAA di Kabupaten Aceh Utara, pengadaan pesawat Seulawah NAD, dan juga pengadaan Helikopter MI-2.
“Aceh pernah rugi akibat pengadaan pesawat dan pada saat itu, pemerintah juga membangun wacana bahwa pengadaan pesawat untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahkan akses untuk wilayah yang jauh,” kata Alfian.
Alfian menambahkan, sudah sepatutnya rencana pengadaan pesawat N219 oleh Pemerintah Aceh patut ditolak oleh DPRA dan juga masyarakat Aceh karena memang itu bukan sesuatu yang urgen.
Disisi lain, Pemerintah Aceh saat ini juga memiliki 4 unit pesawat di hanggar Bandara Sultan Iskandar Muda hibah dari YLI. Dan pada tahun 2018 silam, Pemerintah Aceh telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 1,5 Milyar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Kenapa Pemerintah Aceh tidak menggunakan pesawat tersebut padahal jika dilihat dari skema pembiayaan justru lebih hemat?” tanya Alfian.
MaTA khawatir jika rencana pengadaan pesawat tersebut tetap dipaksakan akan membebani anggaran daerah karena akan membutuhkan biaya perawatan bukan anggaran pengadaan saja.
“Pemerintah Aceh dan DPRA harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan apabila kebijakan tersebut berindikasi koruptif, MaTA dan masyarakat Aceh secara tegas akan menolaknya,” pungkas Alfian.