Ada 5 Proyek Mangkrak Bersumber APBN di Aceh, Begini Fakta-Faktanya di Lapangan

Info Kasus |Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), menelusuri sejumlah proyek bermasalah dan mangkrak yang aggarannya bersumber dari APBN Tahun 2021 dan 2022 di Aceh.

MaTA menenggarai, proyek proyek tersebut tidak selesai di bangun dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyrakat Aceh.

Padahal,  pada tahun 2022 sejumlah bangunan tersebut seharusnya sudah bisa dimafaatkan.

Nyatanya, fakta dilapangan berbicara sebaliknya, proyek proyek tersebut rata rata justru mangkrak dan belum selesai dikerjakan seperti yang tejadi di beberapa daerah.

Baca Juga : Ini Analisa MaTA Terkait Kasus Korupsi Monumen Samudera Pasai

“Kami menduga ada masalah serius di perencanaan dan sistem tata kelola barang dan jasa, sehingga berimplikasi pada pelaksanan di lapangan.

Kami sudah melakukan penelusuran ke lapangan dan melakukan tracking melalui sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa terhadap paket paket pekerjaan tersebut.

Baca Juga : MaTA Minta Tersangka SPPD Fiktif DPRK Simuelue Ditahan

” kata Alfian Koordinator  Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) pada Rabu 8 Februari 2023.

Terkait hal itu, MaTA meminta secara tegas Kemeterian PUPR RI, untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembagunan 5 proyek yang mangkrak di Aceh tersebut.

Baca Juga : MaTA Desak Kejari Pidie Jaya Ungkap Dalang Dibalik 2 PNS Tersangka Koruptor

“Kemeterian PUPR RI, untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembagunan tersebut,

mengingat penerima mafaat atas rehabilitasi bendungan Krueng Pasee dan pembagunan gedung atau rumah susun di empat titik tersebut untuk segera di beri kepastian penyelesainya,

sehingga penerima mafaat atas pembagunan tersebut ada kepastian,” kata Alfian.

Baca Juga : Ayah Merin Ditangkap, MaTA Minta KPK Telurusi Aliran Dana di Kasus Korupsi Penerimaan Gratifikasi

Selain itu, Alfian juga meminta Kemeterian PURP RI, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan manajeman atas keberadaan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2K) di Aceh saat ini.

Karena menurutnya, mareka merupakan pihak yang dinilai paling bertangung jawab atas mangkraknya pembangunan yang bersumber APBN saat ini,

dimana rekananan sebagai pelaksana merupakan atas kewenangan BP2K yang telah mareka pilih.

Baca Juga : Catatan Kritis Pokja Lima Masyarakat Sipil Aceh Tahun 2022

“Kemeterian PURP RI, perlu memastikan terhadap volume yang telah di bangun sesuai dengan volume kontrak,

kepatian volume perlu kiranya di lakukan audit fisik atas pembangunan yang telah di bangun sehingga tidak bermasalah hukum dikemudian hari.

Dimana kami mendapat kabar, terjadi perubahan gambar pada perencanaan awal dan begitu juga terjadi pengunduran tim PPK pada pembangunan tersebut,” sebut Alfian.

Bagi penerima mafaat atas pembagunan tersebut Alfian juga berharap  untuk tetap melakukan pengawasan.

Sementara Koordinator MaTA,  menyatakan akan terus konsisten dalam mendorong tata kelola sestem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik tanpa terjadinya komimen fee sehingga melahirkan pembagunan yang bekualitas dan tidak terjadinya pontensi korupsi.

Media ini telah melakukan upaya konfirmasi terkait temuan MaTA pada  sejumlah proyek bermasalah dan mangkrak tersebut kepada Ketua Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2K) Aceh, Suryadi.

Namun, panggilan telfon www.acehnews.id tidak mendapat jawaban atas korfirmasi berita ini pada Rabu 8 Februari 2023.

Selain itu, Amin Anggota Kelompok kerja (Pokja) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2K) yang juga dikonfirmasi pada Pukul 12:30 Siang, nomor handphonenya jusru sedang tidak aktif.

Berikut 5 Proyek bersumber APBN Tahun 2021 dan 2022 yang mangkrak di beberapa daerah tersebut antara lain:

Proyek Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp. 56.000.000.000,00 dan HPS Rp. 56.000.000.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp. 44.800.000.000,00,

Dari perhitungan MaTA, terjadi 20% selisih Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp. 11.200.000.000,00 dengan sumber anggarannya APBN 2021 yang di menangkan oleh PT. Rudy Jaya.

Yang beralamat di Jawa Timur. Fakta lapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan 35 %.

Yang seharusnya selesai pada Desember 2022.

Akan tetapi, proyek tersebut malah mangkrak dan tidak ada kemajuan terhadap rehabilitasi pembangunan irigasi tersebut.

Sehingga petani mengalami gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan saat itu.

Menurut MaTA, tujuan awal pembangunan rehabilitasi irigasi untuk memperlancarkan air bagi petani sawah sehingga para petani yang mengangtungkan harapan hidupnya pada padi menjadi sejahtera.

“Parahnya lagi, para pihak seperti, Kemeterian PUPR RI dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) yang berkantor di Aceh tidak melakukan langkah apa pun dalam mempercepat pembagunan irigasi tersebut, mareka tidak bertangung jawab,” kata Alfian terkait proyek tersebut.

Dampak buruknya, petani sawah (11.000 Ha) di 9 Kecamatan seperti Syamtalira Bayu, Samudera, Meurah Mulia, Tanah Luas, Nibong, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Matangkuli dan Kecamatan Blang Mangat di Kota Lhokseumawe yang mengantunkan harapan terhadap percepatan rehabiltasi bendungan tersebut, sampai saat ini tidak bisa mengolah sawahnya.

Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri) Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri) yang anggarannya bersumber dari APBN 2022.

Pekerjaan ini dimenangkan oleh CV.RAMAI JAYA yang berlamat Kota Banda Aceh, proyek tersebut berlokasi di Kabupaten Bieruen.

Pagu anggaran royek tersebut mencapai  Rp. 4.828.440.000,00 dan HPS Rp. 4. 828.440.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp.3.862.752.000,00, jadi terjadi 20% selisih  kontrak dari Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp965.688.000.

Fakta dilapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan baru 66,67 %.

Fisik dan keuangan yang sudah di cairkan 31.03 % dan saat ini pembagunannya juga mangkrak.

“Akibat mangkraknya pembagunan tersebut maka sangat merugikankan bagi penerima mafaat atas mangkraknya  pembangunan tersebut.

Yang seharusnya sudah dapat digunakan,” kata dia.

Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee yang berlamat di Kabupaten Aceh Besar tersebut dan saat ini pembagunannya juga mangkrak.

Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.ASOLON UTAMA, yang berlamat di Kota Banda Aceh.

Sementara pagu anggaranya mencapai Rp3.526.524.000,00 dan HPS Rp.3.526.524.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.970.417.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 16% atau Rp556.107.000,00 .

“Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan,” kata Alfian.

Akibat mangkraknya pembagunan tersebut menurut Alfian sangat merugikankan bagi penerima mafaat,  seharusnya masyarakat  sudah bisa menggunakan gedung tersebut.

Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren  Darul Munawwarah Proyek Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah yang bersumber dari APBN 2022ini dimenangkan oleh CV.TSARAYA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Timur.

Dengan pagu anggaran yang mencapai  Rp3.412.024.000,00 dan HPS Rp3.412.019.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp2.729.615.200,00.

Hitungan MaTA terjadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 20% atau Rp682.403.800.

Sejauh ini, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan keuangan yang telah di terima oleh pihak rekanan 38,58%.

“Pembagunan tersebut berlamat di Kabupaten Pidie Jaya dan saat ini pembagunannya mangkrak.

Akibat mangkraknya pembagunan tersebut maka sangat merugikankan bagi penerima mafaat atas mangkarkanya  pembangunan tersebut,” jelas Alfian.

Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman ini anggaranya bersumber dari APBN 2022.

Sementara tendernya dimenangkan oleh CV RAJA MUDA, yang berlamat di Kabupaten Aceh Utara.

“Pembangunan tersebut beralamat di Kabupaten Biereun.

dan saat ini pembagunannya mangkrak,” kata Alfian menjelaskan.

Dengan Pagu Anggaran yang mencapai Rp4.828.440.000,00 dan HPS 4.823.835.000,00 sedangkan nilai Kontrak Rp3.862.752.000,00 jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah sebesar 20% atau Rp965.688.000 yang.

Fakta di lapangan progress pekerjaan baru dikerjakan 35,23% fisik dan 54,60% keuangan telah di terima oleh pihak rekanan.

Akibat mangkraknya pembagunan tersebut, sangat merugikankan penerima mafaat atas bangunan tersebut.

Salinan ini telah tayang di https://www.acehnews.id/news/ada-5-proyek-mangkrak-bersumber-apbn-di-aceh-begini-fakta-faktanya-dilapangan/index.html.

Berita Terbaru

Kejati Didesak Usut Temuan Kerugian Negara di KONI Aceh

Berita |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Kejaksaan Tinggi Aceh segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan soal dugaan penyelewengan dana hibah di kepengurusan...

MaTA Dukung Polda Usut Dugaan Korupsi PSR di Aceh Utara

Berita |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendukung kepolisian daerah (Polda) mengusut dugaan korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) di Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan...

[Siaran Pers] MaTA:Dugan Korupsi Pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Wajib diusut Tuntas, Demi Keadilan Untuk Para Korban Konflik Aceh

Siaran Pers |Berdasarkan penelusuran dan pengumpulan informasi atas program Penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk 9 kelompok...

Negosiator Perdamaian Filipina Kunjungi Kantor MaTA

KEGIATAN MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh menerima kunjungan Prof. Miriam Coronel-Ferrer, seorang negosiator perdamaian Filipina yang merupakan ketua panel perdamaian pemerintah Filipina pada masa Presiden...
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com