MaTA. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai politik uang sangat mengemuka pada Pemilu 2019. “Seperti pemilu sebelumnya kecil kemungkinan melahirkan legislator bersih,” ujar Alfian.
Menurut Alfian, terjadinya biaya politik tinggi hari ini akibat konstituen tidak percaya pada politikus. Ketidakpercayaan ini kemudian diterjemahkan dengan patron klien. Politikus membeli suara, baik atas nama bantuan atau membayar pemilih di hari H. Politikus yang jual gagasan tanpa bermurah hati secara materi akan sulit terpilih.
Alfian menegaskan, antikorupsi wajib dimulai dari partai politik. “Tata kelola partai hari ini kita sangat paham bagaimana. Apalagi saat tuntutan biaya politik akibat tata kelola partai sejak dulu tidak pernah berubah,” ungkapnya.
“Partai modern adalah partai yang menerapkan transparansi dalam tata kelola partai. Kenyataannya waktu kita akses informasi tentang tata kelola keuangan partai jangan harap kita puas, kalau ngotot sedikit dibilang ‘antek-antek asing,” ujar aktivis antikorupsi ini dengan tertawa.
Alfian menambahkan, walaupun era demokrasi telah lebih 20 tahun, partai sampai saat ini belum mau berubah. “Malah terjadinya politik uang makin tinggi saat ini akibat kesalahan tata kelola masa lalu dan menjadi dibudayakan pada masa sekarang,” katanya.
Salah satu cara mencegah biaya politik tinggi, Alfian sepakat pemerintah mengalokasikan anggaran untuk partai, tapi akuntabilitas keuangan harus transparan.
“Nah, sekarang yang mengelola negara siapa? Semua yang duduk dari rekomendasi partai alih-alih kader partai kayak Kejagung hari ini. Makanya salah satu yang harus ditata, tidak bisa Kepala Kejaksaan Agung dari partai, karena konflik kepentingan sangat kuat,” tegasnya.
“Produk hukum negara kita di tangan partai. Semua tidak dilahirkan secara utuh, tetap ada ruang, karena politisi tidak mau menjerat mereka sendiri,” tambah Alfian.
Menurut Alfian, muncul korupsi politik sejak adanya KPK. Sebelumnya polisi dan kejaksaan sama sekali tidak mau menyentuh tentang korupsi politik, walau di situ sebenarnya akar korupsi terbesar.
“Nah, KPK sendiri, dalam menghadapi Pemilu 2019 sudah memanggil pimpinan partai politik untuk membangun komitmen bersama dan minggu ini juga dikumpulkan kembali,” ujar Alfian.
Alfian juga menolak ide golput. “Kalau untuk membangun partai modern jangan bicara golput dulu. Tapi peran konstituen partai menjadi patut untuk mendorong partai politik lebih baik. Artinya pemilih harus memilih calon yang track record dan perilaku paling bersih dari korupsi. Golput sama dengan membiarkan, dan bukan berarti mereka akan berubah. Karena mereka yang memproduksi regulasi, artinya bermacam cara mereka tempuh untuk adanya keterwakilan”.
“Sebagai catatan, Aceh masa konflik pernah terjadi boikot partai secara masif, tapi saat itu parlemen Aceh tetap terisi,” kata Alfian.
Alfian menilai semua butuh proses dan pendidikan politik yang baik, sehingga konstituen tidak terframing “politik itu jahat”.
“Nah, ini salah satu pesannya tata kelola partai ibarat menarik selimut untuk menutup tubuh yang telanjang. Tapi sayang karena selimutnya tidak mampu menutup semua tubuh sehingga pantat yang menonjol,” pungkas Alfian.
Artike ini telah tayang di Portalsatu.com
http://portalsatu.com/read/news/alfian-akar-korupsi-di-partai-politik-48671