Organisasi masyarakat sipil yang eksis dan konsisten untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan pemberantasan korupsi
Laporan hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) Migas DPRK Aceh Utara yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa (20/8) sore, dinilai tidak bermanfaat. Karena, dalam...
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot adanya dugaan potensi mark-up harga satuan pada belanja pakaian adat daerah untuk MTQ Aceh ke 34 di Pidie senilai...
Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Aceh merupakan inisiatif yang digagas oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membangun gerakan antikorupsi. SAKTI Aceh...
Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik adalah salah satu sistem yang bagus, tapi karena mental korup sejumlah oknum mengakibat potensi korupsi belum...
Meskipun alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk pengentasan angka kemiskinan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun Pemerintah Daerah Aceh Utara dinilai masih...
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, kasus adanya stempel Gubernur Aceh pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie yang disampaikan dalam sidang paripurna di gedung...
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bekerjasama dengan Pemerintah Aceh mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini ditandai dengan telah dilaunchingnya Daftar...
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie sudah di luar nalar. Dengan swakelola yang begitu banyak,...
