Kebijakan Publik |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai pengusulan nama Bustami Hamzah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2023-2024 oleh DPRA merupakan langkah yang salah.
Menurut Alfian, sosok Bustami pernah jadi aktor di balik dana siluman APBA berkode “appendiks” menjadi salah satu cacatan penting Sekda Aceh itu tidak memiliki integritas untuk memimpin Aceh.
“Dalam catatan kami soal tidak memiliki integritas ya salah satunya itu (aktor dana appendiks),” kata Alfian kepada HabaAceh.id, Selasa (13/6).
Alfian menyampaikan, pihaknya tidak pernah sepakat dan tidak punya negosiasi dengan DPR Aceh terkait pengusulan eks Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) itu sebagai Pj gubernur Aceh.
Ia menilai, di tengah kondisi keuangan dan sosial Aceh hari ini seharusnya DPRA harus memilih orang-orang yang berintegritas dan serius untuk membangun Tanah Rencong, bukan malah untuk membangun dan memperkaya segelintir pejabat.
Baca Juga : MaTA Desak Inspektorat Banda Aceh Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Rukoh
“Saya pikir ini patut dikritisi kembali apakah ini untuk kepentingan 81 anggota DPR atau memang untuk kepentingan membangun rakyat Aceh yang lebih sejahtera,” ucapnya.
Baca Juga : Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
Alfian menjelaskan, pihaknya juga memiliki rekam jejak terhadap Bustami yang punya kemampuan untuk mencawe-cawe anggaran Aceh.
Sehingga, hal itu dinilai akan membuat kondisi Aceh semakin buruk jika Mendagri mengabulkan Bustami jadi pj gubernur.
“Kita punya rekam jejak bahwa orang ini punya kemampuan mencawe-cawe anggaran Aceh dan kita tidak pernah sepakat itu dan kita tidak punya negosiasi untuk itu,” jelasnya.
Karena itu, Alfian berharap Mendagri dapat mempertimbangkan usulan DPRA sehingga ditunjuk orang-orang yang memang memiliki integritas dan komitmen konkret bagaimana mensejahterakan rakyat Aceh dan membangun tata kelola pemerintah bersih dari praktik korupsi.
“Jadi jangan hanya sekedar berkesimpulan si A tapi tidak rasional, kalau tidak rasional pasti kebijakannya tidak waras,” kata dia.
Alfian menambahkan, pihaknya tidak mau terjebak dengan kebijakan yang diambil oleh DPRA, karena selama ini DPR Aceh hanya sibuk memikirkan kelembagaan mereka saja tapi tidak memikirkan rakyat.
“Sekarang kita juga bisa lihat dinamikanya, mereka sedang membuat cangkang kekuasaan di Aceh dan kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk meluruskan yang tidak lurus, karena Aceh ini butuh pemimpin seluruh penggaris,” pungkasnya.
Salinan ini telah tayang di www.habaaceh.id