Malu Makan Kue APBA

Kebijakan Publik |INSTANSI vertikal seharusnya malu untuk menikmati kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Tindakan ini juga tak elok karena pejabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, melarang anak buahnya menganggarkan untuk instansi vertikal.

Masyarakat Transparansi Rakyat Aceh (MaTA) merilis temuan terkait anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah instansi vertikal pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Jika Aceh memiliki anggaran berlebih, hal ini tidak masalah.

Untuk urusan seperti ini, lembaga-lembaga seperti kepolisian atau komando daerah militer tak perlu meminta. Pemerintah Aceh dan masyarakat tentu ingin membantu lembaga-lembaga tersebut.

Baca Juga : MaTA Nilai Pemerintah Aceh Belum Serius Atasi Kemiskinan

Saat ini masyarakat Aceh butuh banyak uang untuk mendapatkan hidup yang layak. Masih banyak masyarakat hidup di rumah-rumah tidak layak huni.

Pemuda Aceh juga butuh pekerjaan untuk mengekspresikan diri; menjaga kesadaran, dan mendapatkan upah. Anggaran Aceh juga harus dibagi-bagi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lewat dana aspirasi alias dana pokok pikiran.

Baca Juga : MaTA Sorot Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2023, Alfian: Boros

Anggaran itu sendiri, bukan rahasia lagi, menjadi bancakan untuk mendapatkan keuntungan politik bagi pemilik pokir meski ada banyak pos yang butuh didanai.

Anggaran daerah untuk instansi vertikal juga rawan diselewengkan. Karena anggaran itu rawan diduplikasi. Padahal saat ini, urusan keuangan harus dianggarkan secara ketat. Money follow fungtion.

Baca Juga : MaTA Telaah Dugaan Korupsi di RS Arun Lhokseumawe, Minta Usut Tuntas Hingga Back Up dari Kejati

Pemberian dana daerah untuk instansi vertikal juga rawan disalahgunakan menjadi barter. Terutama bagi kepala-kepala dinas bermasalah agar dia tidak tersentuh hukum.

Ada banyak kekacauan dan pelanggaran logika saat pemerintah daerah menganggarkan dana untuk instansi vertikal. Karena itu penjabat gubernur harus bertindak dengan menyetop lelang pekerjaan yang dibiayai daerah untuk instansi vertikal.

Biarlah uang Aceh menambal sejumlah lobang di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Jangan uang daerah pun disantap. Malu atuh.***

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/malu-makan-kue-apba/index.html.

Berita Terbaru

Bendera Putih Berkibar di Masjid Raya, Masyarakat Sipil Aceh Desak Darurat Nasional

Dalam Media - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi demonstrasi dengan mengibarkan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Banda...

Siaran Pers: Respons Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Atas Lambannya Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh

Sampai hari ke-7 bencana banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh, beberapa titik masih sangat minim mendapatkan bantuan baik itu evakuasi maupun logistik...

Siaran Pers: Presiden Segera Menetapkan Darurat Bencana Nasional Untuk Banjir Besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Kegiatan MaTA - Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, yang terdiri dari LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda...

MaTA dan ICW Dorong Penguatan APIP Aceh melalui Pelatihan Probity Audit

Kegiatan MaTA - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai area paling rawan terjadinya praktik korupsi di Aceh....