MaTA Minta BPKP Informasikan Hasil Audit Kasus Korupsi BOK Ke Kejari Pidie Jaya

BERITA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh,

untuk memberikan informasi perkembangan hasil audit terhadap kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pidie Jaya tahun 2019, kepada penyidik.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejari) Pidie Jaya sudah melayangkan permintaan audit pada 18 November 2021 lalu, namun hingga kini belum kunjung ada hasilnya.

“BPKP perlu juga memberikan informasi bagaimana kelanjutan terhadap permintaan audit tersebut mengingat kasusnya sudah berjalan satu tahun,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Selasa (4/10).

Baca Juga : Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2022 Regional Aceh, Banten, NTT, Dan Sumatera Utara

Menurut Alfian, proses audit yang selama ini dilakukan oleh pihak BPKP Aceh tidak mencapai tenggat waktu yang lama. Sehingga, jika terdapat kekurangan dokumen dari kasus itu, BPKP juga harus memberikan informasi kepada kejaksaan.

“Kalau misalnya belum melengkapi berkas saya pikir BPKP perlu juga mengonfirmasi ke kejaksaan,” jelas dia. “Sehingga, ada informasi yang utuh bisa memudahkan bagi publik melihat bagaimana perkembangan terhadap kasus dugaan korupsi ini,” tambah Alfian.

Baca Juga : MaTA Desak Dugaan Korupsi Aplikasi PIKA Dialihkan Ke BPKP Aceh

MaTA menilai kasus dugaan korupsi BOK tersebut, tidak menutup kemungkinan ada potensi korupsi. Dikarenakan, Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Kita duga kasus tersebut sudah sangat kuat potensi terjadi tindak pidana korupsi,” imbuh dia.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mata-minta-bpkp-informasikan-hasil-audit-kasus-korupsi-bok-ke-kejari-pidie-jaya/index.html.

Berita Terbaru

MaTA Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum USK

Kegiatan MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada...

MaTA Gelar FGD Kajian Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari PLTU dengan Perspektif Transisi Berkeadilan

Kegiatan MaTA |Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional, termasuk di Aceh. Namun, manfaatnya kini dipertanyakan, terutama oleh warga yang...

MaTA Gelar FGD Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh

Kegiatan MaTA |Minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dinilai menjadi penghambat serius dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan...

Tantangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh: Urgensi Penguatan Perencanaan dan Anggaran

Publikasi - Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2019–2023, tercatat 5.020 kasus kekerasan terjadi, belum termasuk kasus yang tidak...