MaTA Sorot Lambatnya Realisasi APBA 2025 dan Meminta Mualem Mengevaluasi Pokir Dewan

Dalam Media |Pemerintahan Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) mulai disorot, dampak dari belum terealisasinya APBA 2025 hingga penghujung April ini. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam catatan kritisnya, Rabu (30/4/2025), menyebutkan, belum berjalannya realisasi APBA telah memberi dampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi di Aceh.

Sayangnya, hingga menjelang memasuki bulan Mei 2025, masyarakat Aceh belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 tersebut. “Ketergantungan pada APBA sangat tinggi sekali, sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan.”

“Maka realisasi APBA 2025 menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya kepada Serambinews.com.

Ia menyarankan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh agar duduk bersama dengan kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025.

Baca Juga : MaTA Sorot Pengadaan Perabotan Rumah Dinas Anggota DPR Aceh

Salah satunya yang cukup penting adalah pengumuman penerima rumah duafa oleh Dinas Perkim Aceh, dimana dari 2.000 unit baru 1.000 unit yang diumumkan. “Jadi peran gubernur dan wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” ujar Alfian.

Baca Juga : JPU Didesak Ajukan Kasasi Atas Vonis Ringan Koruptor Dana Korban Konflik

Evaluasi Pokir Dewan
Alfian juga meminta Gubernur dan wakil gubernur Aceh agar mengambil langkah tegas untuk mereview anggaran atas program-program dalam bentuk pokir (pokok pikiran) dewan.

Menurutnya, banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi gubernur. “Maka peran gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting.”

Baca Juga : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024

“Sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang masyarakat Aceh,” timpalnya. Terakhir, MaTA juga menyarankan gubernur dan wakil Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini.

Langkah tegas menjadi penting, mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan. “Sehingga langkah kepatutatan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” pungkas Alfian.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul MaTA Sorot Lambatnya Realisasi APBA 2025 dan Meminta Mualem Mengevaluasi Pokir Dewan, https://aceh.tribunnews.com/2025/04/30/mata-sorot-lambatnya-realisasi-apba-2025-dan-meminta-mualem-mengevaluasi-pokir-dewan.

Berita Terbaru

Terkait Dugaan Pungli Bantuan Modal Usaha BMA, MaTA Buka Layanan Pengaduan

Dalam Media - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) terhadap bantuan modal usaha individu...

[SIARAN PERS] Tindakan BPJN Aceh Menghentikan Penggunaan Jalan Enang-Enang Merupakan Bentuk Kesewenang-wenangan Pengurus Negara

Siaran Pers -Beredar pemberitaan bahwa BPJN Aceh menghentikan penggunaan jalan Enang-Enang, alasannya karena ruas jalan belum layak digunakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menurut...

MaTA, WALHI Aceh, dan Yayasan HAkA Soroti Tata Kelola Perkebunan Sawit di Aceh Selatan

Publikasi - Pemerintah Aceh menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh 2025–2029 dan Renstra Dinas...

[SIARAN PERS] Menggugat Tindakan Administrasi Negara dalam Penanganan Bencana Ekologis Sumatera

Siaran Pers -Sebegitu penting dan mendesak kah negara harus merogoh kocek senilai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit motor listrik, pakaian Rp 622,3...