MaTA: Triliunan APBA 2023 Dibelanjakan untuk ‘Program Hore-hore’

Kebijakan Publik |Banda Aceh | Di tengah menurunnya kapasitas fiskal Aceh, belanja daerah justru dialokasikan untuk program-program yang dinilai tak sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Hampir 50 persen atau Rp 5,6 triliun lebih belanja daerah tahun ini, dialokasikan untuk program-program yang biasanya menghasilkan pencapaian semu.

“Hasil kajian kami, ada Rp 5,6 triliun lebih belanja yang masuk dalam kategori belanja untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar Berkualitas dan Berdaya Saing,” kata Koordinator MaTA, Alfian dalam konferensi pers APBA 2023 Rp 11,09 Triliun Mengalir Kemana?, Selasa (11/4/2023).

Baca Juga : MaTA Nilai Pemerintah Aceh Belum Serius Atasi Kemiskinan

Kegiatan-kegiatan pada program itu, di antaranya, kata Alfian, peningkatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan pegawai alias diklat, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan-pemeliharaan, belanja kursi pejabat, hingga belanja-belanja kebutuhan kantor, seperti alat komunikasi, alat studio dan film, hingga pembelian komputer.

Baca Juga : MaTA Sorot Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2023, Alfian: Boros

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkualitas dan berdaya saing, kata Alfian, adalah salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2023.

Prioritas itu berada di urutan kedua setelah program prioritas Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif.

“Seharusnya, porsi anggaran terbesar itu ada pada prioritas pertama, yang lazimnya diterjemahkan dalam program-programnya menyentuh langsung masyarakat. Tapi faktanya, untuk prioritas pertama ini Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp 728,8 miliar atau 6,57 persen dari APBA,” jelas Alfian.

Penerimaan Berkurang, Belanja Pegawai Malah Naik

Tahun 2023 merupakan tahun pertama Aceh mengalami penurunan penerimaan dari transfer pusat. Ini sejalan dengan berkurangnya pendapatan Aceh dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Alfian mengatakan, pendapatan Aceh turun sebesar 33,8 persen jika dibanding dengan tahun 2022.”Akan tetapi, dalam aplikasinya, persentase belanja pegawai justru mengalami kenaikan,” katanya.

Baca Juga : MaTA Telaah Dugaan Korupsi di RS Arun Lhokseumawe, Minta Usut Tuntas Hingga Back Up dari Kejati

Tahun lalu, kata Alfian, belanja pegawai dialokasikan Rp 3,04 triliun lebih dengan total APBA Rp 16 triliun lebih. Naik menjadi Rp 3,11 triliun pada 2023 dengan total APBA Rp 11,09 triliun.

Alfian mengatakan agar Pemerintah Aceh dan DPRA harus mengubah kebijakan politik anggaran tersebut, terlebih dana otonomi khusus Aceh akan segera berakhir pada 2027 mendatang.

“Perlu langkah-langkah penghematan, melakukan rasionalisasi dan efesiensi belanja operasi, terutama belanja pegawai, serta efesiensi item belanja barang dan jasa yang manfaatnya tidak dirasakan langsung rakyat Aceh,” katanya.

Salinan ini telah tayang di https://beritakini.co/news/mata-triliunan-apba-2023-dibelanjakan-untuk-program-hore-hore/index.html

Berita Terbaru

Tujuh Instansi Vertikal di Aceh Terima Rp 308 Miliar Dana Hibah selama 2017-2024, Polisi Terbesar

Dalam Media |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mencatat, sejak tahun 2017 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah mengucurkan sebanyak...

MaTA Meminta Dinas Pendidikan Aceh Untuk Tidak Membayar Tunggakan Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah Mobiler Tahun 2019

Siaran Pers |Berdasarkan analisis dokument yang kami lakukan, pengadaan alat peraga dan praktik sekolah (mobile/meubelair) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan...

MaTA : Mempertanyakan Komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh Dengan KPK

Siaran Pers - Masyarakat Transparansi Aceh mempertanyakan komitmen Review dan Probity Audit Oleh Inspektorat Aceh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator MaTA menyampaikan, Berdasarkan analisis...

Catatan Kritis Atas Tindak Pidana Korupsi BRA

Siaran Pers - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi di Badan Reintegrasi...