Pj Wali Kota Banda Aceh Diminta Lunasi Utang Rezim Sebelumnya

Kebijakan Publik |koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, menunda pembangunan yang tidak menguntungkan rakyat. Sebab masih banyak utang yang belum dilunasi.

“Karena tidak semua pembangunan pemerintah saat ini fungsional, banyak juga yang kita temukan disfungsional. Artinya tidak bermanfaat,” kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 9 Maret 2023.

Pj Bakri Siddiq, kata dia, seharusnya dapat membangun skala prioritas. Sehingga hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dipergunakan secara baik.

Baca Juga : MaTA Minta Kementrian PUPR Beri Kepastian Penyelesaian Proyek Rehabilitasi di Krueng Pasee

“Kalau berbicara tentang pembangunan harus wajib berbicara skala prioritas,” ujar Alfian.
Alfian mengatakan, jangan sampai pembangunan yang tidak dibutuhkan didesak. Seakan-akan masyarakat membutuhkan kegiatan pembangunan tersebut.

Baca Juga : 2 Anggota DPR RI Asal Aceh Diniliai Tak ada Kontribusi Berantas Korupsi

Padahal, kata Alfian, ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan para pihak saja. “Jangan ada upaya mencoba merasionalkan,” kata dia.

Untuk itu, Alfian meminta Pj Bakri Siddiq jangan hanya memikirkan bagaimana memimpin pemerintahan semata. Sedangkan mekanisme pelunasan utang rezim sebelum diabaikan.

salinan ini telah tayang di https://www.rmolaceh.id/pj-wali-kota-banda-aceh-diminta-lunasi-utang-rezim-sebelumnya

Berita Terbaru

MaTA Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum USK

Kegiatan MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada...

MaTA Gelar FGD Kajian Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari PLTU dengan Perspektif Transisi Berkeadilan

Kegiatan MaTA |Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional, termasuk di Aceh. Namun, manfaatnya kini dipertanyakan, terutama oleh warga yang...

MaTA Gelar FGD Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh

Kegiatan MaTA |Minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dinilai menjadi penghambat serius dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan...

Tantangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh: Urgensi Penguatan Perencanaan dan Anggaran

Publikasi - Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2019–2023, tercatat 5.020 kasus kekerasan terjadi, belum termasuk kasus yang tidak...