Pj Wali Kota Banda Aceh Diminta Lunasi Utang Rezim Sebelumnya

Kebijakan Publik |koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, menunda pembangunan yang tidak menguntungkan rakyat. Sebab masih banyak utang yang belum dilunasi.

“Karena tidak semua pembangunan pemerintah saat ini fungsional, banyak juga yang kita temukan disfungsional. Artinya tidak bermanfaat,” kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 9 Maret 2023.

Pj Bakri Siddiq, kata dia, seharusnya dapat membangun skala prioritas. Sehingga hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dipergunakan secara baik.

Baca Juga : MaTA Minta Kementrian PUPR Beri Kepastian Penyelesaian Proyek Rehabilitasi di Krueng Pasee

“Kalau berbicara tentang pembangunan harus wajib berbicara skala prioritas,” ujar Alfian.
Alfian mengatakan, jangan sampai pembangunan yang tidak dibutuhkan didesak. Seakan-akan masyarakat membutuhkan kegiatan pembangunan tersebut.

Baca Juga : 2 Anggota DPR RI Asal Aceh Diniliai Tak ada Kontribusi Berantas Korupsi

Padahal, kata Alfian, ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan para pihak saja. “Jangan ada upaya mencoba merasionalkan,” kata dia.

Untuk itu, Alfian meminta Pj Bakri Siddiq jangan hanya memikirkan bagaimana memimpin pemerintahan semata. Sedangkan mekanisme pelunasan utang rezim sebelum diabaikan.

salinan ini telah tayang di https://www.rmolaceh.id/pj-wali-kota-banda-aceh-diminta-lunasi-utang-rezim-sebelumnya

Berita Terbaru

Indonesia: Pastikan Akuntabilitas atas Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Banjir Sumatra

Hasil wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak mengungkapkan perlunya penyelidikan independen terhadap izin penebangan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan aktivitas pertambangan. Dalam Media - Pemerintah...

Terkait Dugaan Pungli Bantuan Modal Usaha BMA, MaTA Buka Layanan Pengaduan

Dalam Media - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) terhadap bantuan modal usaha individu...

[SIARAN PERS] Tindakan BPJN Aceh Menghentikan Penggunaan Jalan Enang-Enang Merupakan Bentuk Kesewenang-wenangan Pengurus Negara

Siaran Pers -Beredar pemberitaan bahwa BPJN Aceh menghentikan penggunaan jalan Enang-Enang, alasannya karena ruas jalan belum layak digunakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menurut...

MaTA, WALHI Aceh, dan Yayasan HAkA Soroti Tata Kelola Perkebunan Sawit di Aceh Selatan

Publikasi - Pemerintah Aceh menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh 2025–2029 dan Renstra Dinas...