Siaran Pers -KLAIM Pemerintah telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di daerah-daerah terdampak bencana ekologis di Aceh.
Lambatnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta tidak adanya prioritas berbasis mitigasi bencana ekologis, menyebabkan banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa daerah di Aceh.
12 hari menuju satu tahun bencana ekologis Aceh, tidak ada kepastian apapun dari pemerintah – baik itu daerah maupun pusat – kapan sungai akan normal, kapan dan di mana hunian tetap akan dibangun, kapan dan kemana akan direlokasi warga yang berada di zona merah, kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian akan pulih, serta pertanyaan lainnya yang belum mampu dijawab oleh pemerintah.
Klaim berulang kali: 100%, 80%, 40%, serta persen-persen lainnya hanya angka-angka bualan dari mulut pengurus negara yang menormalisasi penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di Aceh.
Bencana Ekologis Berulang
Kami mencatat terjadi bencana ekologis yang berulang di Aceh. Lambatnya penanganan bencana ekologis, berdampak pada kejadian berulang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut juga konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Pemberian izin usaha tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis telah memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Pada November ini saja terjadi 13 kejadian bencana ekologis di Aceh. Misalnya seperti yang terjadi di Kecamatan Pining, Gayo Lues pada Sabtu, 7 November, mengakibatkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah rusak berat. Bencana ini juga menyebabkan Jembatan Gantung Pintu Rime putus, SPBU rusak, serta listrik padam total di Kecamatan Pining.
Kondisi serupa terjadi di Pidie Jaya pada 9 November 2026, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun pascabencana November 2025 kembali jebol. Akibatnya, banjir setinggi 50 – 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama. Sementara itu, di Aceh Tamiang, banjir pada 9 November merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.
Berdasarkan data per 10 November 2026 dari Pusdalops BPBA, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut. Selain dampak tersebut, bencana ekologis tersebut juga berdampak pada rusaknya rumah rusaknya fasilitas publik, pemukiman, dan lahan produktif warga.
Kami perlu menegaskan, bahwa bencana ekologis yang terjadi tersebut, semuanya berkaitan dengan rusaknya daerah aliran sungai, gundulnya hutan, dan jebolnya tanggul darurat.
Kerusakan itu sebagian besar merupakan dampak bencana ekologis Aceh 2025 yang belum dilakukan pemulihan. Atau beberapa pemulihan bencana yang dilakukan oleh pemerintah tidak berbasis mitigasi bencana. Slogan “build back batter, safer, and sustainable” hanya omong kosong pemerintah.
Belum Ada Pemulihan Hutan dan DAS di Aceh
Bencana ekologis berulang juga dampak dari belum terlihatnya pemulihan ekologis secara menyeluruh. Menurut kami, besarnya dampak bencana ekologis karena rusaknya tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dalam catatan kami, sebelum bencana ekologis melanda Aceh, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Berdasarkan data dari acehdata.digdata.id, terdapat 20 DAS dalam kondisi kritis saat ini – data tersebut dihitung sebelum bencana ekologis melanda Aceh.
Kondisi DAS yang kritis berat dengan kategori 60 persen hutan hilang itu berada di DAS Krueng Peusangan dengan total kerusakan mencapai 75,22 persen, lalu Krueng Aceh 64,30 persen, Krueng Peureulak mencapai 60,76 persen.
Kritis menengah, yaitu kehilangan tutupan hutan antara 45-55 persen, yaitu DAS Jambo Aye,Meureubo, sedangkan dalam kondisi tertekan dan dikategorikan dalam kondisi tidak baik, tertekan kehilangan tutupan hutan 30 – 45 persen berada di Krueng Tripa, Singkil, Tamiang, Woyla dan Krueng Woyla barat.
Mayoritas DAS yang kritis ini wilayah yang dilanda bencana ekologis terparah satu tahun lalu. Dalam hal ini, mendesak untuk segera dipulihkan ekosistemnya, bukan hanya tambal sulam seperti membangun bronjong di hilir, tapi pemulihan ekologis secara menyeluruh harus dilakukan dari hulunya DAS, termasuk harus dipulihkan ekosistem lainnya.
Sementara tren deforestasi di Aceh selama 2018 – 2025 juga semakin mengkhawatirkan. Setelah beberapa tahun menunjukkan angka kehilangan hutan yang relatif lebih rendah, deforestasi melonjak tajam pada 2025. Kehilangan tutupan hutan yang sebelumnya berada di kisaran 8.000-15.000 hektar per tahun, meningkat drastis hingga mendekati 40.000 hektar pada 2025.
Pada 2025, kehilangan hutan di Aceh tercatat mencapai 39.687 hektar, meningkat 29.076 hektare atau sekitar 274 persen dibandingkan tahun 2024. Angka ini menjadi lonjakan tertinggi dalam rentang pemantauan tersebut.
Jika dibandingkan dengan kondisi 2018, luas hutan Aceh yang semula mencapai 3.004.352 hektare kini tersisa 2.896.838 hektare. Artinya, Aceh telah kehilangan 107.514 hektare hutan hanya dalam kurun tujuh tahun.
Data tersebut di atas adalah kerusakan kawasan hutan dan DAS sebelum bencana ekologis November 2025, kami perkirakan kondisi hutan dan DAS saat jauh lebih parah. Karena dalam pantauan kami, pemerintah belum melakukan pemulihan kerusakan hutan dan DAS tersebut.
Pemerintah tidak bisa lagi memandang persoalan deforestasi sebatas perubahan tutupan lahan. Penghentian perusakan hutan, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan kawasan yang telah rusak harus menjadi prioritas serta penertiban perizinan ekstraktif dan melakukan audit lingkungan secepatnya untuk mencegah kembali terjadi bencana ekologis di Aceh.
Kebijakan Anggaran Penanganan Bencana Tidak Jelas
Tanpa kebijakan anggaran yang jelas, semua dokumen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Pemerintah hanya menjadi dokumen mati. Klaim pemerintah telah sepakat kurang lebih Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh Sumatra hanya ruang hampa. Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara.
Kami menduga, klaim triliunan uang untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah program tahunan pemerintah, yang tanpa ada bencana pun uang-uang tersebut dikucurkan dalam bentuk program ke daerah-daerah.
Dugaan kami itu berdasarkan dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi Aceh tahun 2026-2028, kami menemukan banyak program yang tidak relevan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
Ketidakjelasan anggaran ini berdampak pada pemenuhan hak-hak korban bencana ekologis di Aceh. Kebutuhan untuk membangun kembali infrastruktur, memperbaiki rumah warga, memulihkan fasilitas publik, mengembalikan produktivitas pertanian, dan memulihkan lingkungan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
Di sisi lain, kapasitas fiskal Pemerintah Aceh memiliki keterbatasan untuk menanggung seluruh kebutuhan pemulihan tersebut. Kami menilai Pemerintah Aceh harus bersikap terbuka mengenai kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian, sementara kebutuhan pemulihan terus menumpuk.
Pemerintah Aceh juga harus menjelaskan secara terbuka berapa anggaran yang telah dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, program apa yang telah berjalan, serta berapa kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi.
Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Aceh tidak seharusnya hanya menunggu keputusan dan mengikuti mekanisme Pemerintah Pusat tanpa menyampaikan secara terbuka kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Jika Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menangani pemulihan secara menyeluruh, maka pemerintah harus berani menyatakan kondisi tersebut kepada Pemerintah Pusat. Jika tidak mampu, jangan hanya diam dan membuat laporan asal bapak senang (abs). Segera angkat bendera putih dan minta Pemerintah Pusat menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatra sebagai bencana nasional.
Menuntut penetapan status bencana nasional bukanlah bentuk kegagalan atau aib bagi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, hal tersebut merupakan langkah untuk memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi. Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan.
Berdasarkan catatan tersebut, kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk:
- Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis di Aceh Sumatera sebagai bencana nasional.
- Pemerintah Aceh untuk memberikan pernyataan terbuka ke publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
- Pemerintah Aceh untuk segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
- Mempercepat pemulihan bencana ekologis dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
- Melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.
- Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
- Melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
- Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya.
Banda Aceh, 13 November 2026
KOALISI MASYARAKAT SIPIL PEDULI BENCANA
AJI Banda Aceh | LBH Banda Aceh | Yayasan HAkA | WALHI Aceh | MaTA | KontraS Aceh | YKPI