Dalam Media – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh. Hingga memasuki bulan ke-11 sejak bencana melanda Sumatra, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai masih berjalan lambat.
Alfian mengatakan, pemerintah perlu menetapkan target waktu yang jelas untuk menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi agar para penyintas memiliki kepastian mengenai masa depan mereka.
“Kalau kita melihat waktu yang sudah memasuki bulan ke-11, atau hampir satu tahun, progres penanganannya masih sangat lambat,” kata Alfian dalam diskusi publik bertajuk “Menuju Satu Tahun Bencana Ekologis Sumatra: Pemulihan atau Pengalihan” di Warkop Sirnagalih, Batoh, Banda Aceh, Minggu (18/10/2026) sore.
Ia juga kembali mendesak pemerintah menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional. Menurutnya, lambatnya penanganan pascabencana harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi.
Dalam diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut, terungkap bahwa penanganan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak masih minim. Para korban masih kesulitan mendapatkan kebutuhan utama, seperti air bersih, sanitasi yang layak, tempat tinggal yang aman, hingga akses pendidikan.
Selain menyoroti lambatnya pemulihan, Alfian mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih tertutup dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran kepada publik, termasuk masyarakat terdampak.
“Publik tidak bisa mengakses informasi tersebut, termasuk para penyintas tidak tahu,” katanya.
Alfian menegaskan, masyarakat berhak mengetahui secara terperinci penggunaan anggaran, kegiatan yang telah direalisasikan, serta lokasi pelaksanaannya. Menurutnya, penyampaian angka anggaran dalam jumlah besar tanpa rincian yang dapat diakses publik belum cukup untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bencana.
“Misalnya, jika Aceh mendapatkan anggaran Rp10 triliun, masyarakat harus mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja, kegiatan apa yang sudah direalisasikan, dan di mana informasi itu bisa diakses,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana penanganan bencana. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran sekaligus menilai keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pemulihan.
Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas
Di sisi lain, Alfian meminta agar seluruh pembangunan pascabencana mengedepankan aspek mitigasi untuk mencegah kerusakan serupa terulang. Pembangunan rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, jembatan, dan jalan, termasuk rehabilitasi sawah serta tambak, harus disertai upaya penyelesaian terhadap persoalan mendasar yang memicu bencana.
Ia secara khusus meminta pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai. Pasalnya, hujan yang turun dalam waktu singkat berpotensi memicu banjir susulan di wilayah terdampak.
“Normalisasi sungai harus menjadi prioritas sehingga ketika hujan susulan terjadi, banjir yang sama seperti dalam dua bulan terakhir tidak kembali berulang,” katanya.
Alfian juga meminta pemerintah melibatkan para penyintas dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh sekadar berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat serta risiko bencana di masa mendatang.
Terlebih, Aceh telah memasuki musim hujan sehingga langkah-langkah mitigasi perlu segera dilakukan untuk mengurangi risiko bencana susulan.
“Kita berharap pemerintah benar-benar serius dan hadir untuk masyarakat. Jangan hanya membangun opini dan narasi di ruang publik seolah-olah bencana Aceh dan Sumatera sudah pulih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alfian meminta pemerintah menetapkan target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh secara terbuka, apakah dalam kurun waktu tiga, lima, atau sepuluh tahun.
Menurutnya, kejelasan target tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui tahapan pemulihan sekaligus mengawasi pelaksanaannya.
“Sehingga masyarakat juga bisa menilai sejauh mana keseriusan pemerintah pusat dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Hampir Setahun Pascabencana, MaTA Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Pulihkan Aceh, https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1049947/hampir-setahun-pascabencana-mata-pertanyakan-keseriusan-pemerintah-pulihkan-aceh.