Kejati Aceh Periksa Sejumlah Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pipa Air BPKS di Pulo Breuh

INFO KASUS – Kejati Aceh memanggil enam orang yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek itu berada di bawah otoritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, Rabu (23/9/2020) sebagaimana dikutip dari acehtrend.com.

Baca juga: Kasus Korupsi di Aceh Mangkrak, MaTA Sudah Minta Disupervisi KPK

“Betul ada surat pemanggilan tersebut sehubungan dengan dugaan penyimpangan pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh oleh BPKS tahun 2017. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
untuk sementara hanya enam orang dulu kami panggil untuk dimintai keterangannya,” terang Munawal.

Baca juga: Penyelidikan Kasus Sapi Kurus, MaTA Minta Kapolda Aceh Berikan Kepastias Hukum

Dalam surat tersebut Kejati Aceh memanggil secara terpisah masing-masing Yudi Saputra, ST, PPK tahun 2018. Selanjutnya T. Harri Kurniansyah, ST, yang saat itu sebagai PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan. Selanjutnya Ir. Fajri, ST,MT yang merupakan PPK 2017. Makinuddin Asmar, ST, yang menjabat PPK Pulo tahun 2017. Ir. Zaldi selaku KPA 2018 dan Dr. Sayed Fadhil selaku PA 2018.

“Mereka semua sudah dimintai keteranganya,” kata Munawal.

Berita ini sudah tayang di https://www.acehtrend.com/2020/09/23/terkait-dugaan-korupsi-pembangunan-pipa-air-bpks-di-pulo-breuh-kejati-periksa-sejumlah-orang/

Berita Terbaru

MaTA Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum USK

Kegiatan MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada...

MaTA Gelar FGD Kajian Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari PLTU dengan Perspektif Transisi Berkeadilan

Kegiatan MaTA |Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional, termasuk di Aceh. Namun, manfaatnya kini dipertanyakan, terutama oleh warga yang...

MaTA Gelar FGD Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh

Kegiatan MaTA |Minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dinilai menjadi penghambat serius dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan...

Tantangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh: Urgensi Penguatan Perencanaan dan Anggaran

Publikasi - Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2019–2023, tercatat 5.020 kasus kekerasan terjadi, belum termasuk kasus yang tidak...