MaTA Duga Pengadaan APAR Untuk Sekolah di Agara Fiktif

INFO KASUS | Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mempertanyakan pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dimana sebelumnya, anggaran tersebut berasal dari APBA melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dengan jumlah senilai Rp1 miliar yang dimenangkan oleh CV. Visio Aceh Engineer.

Menurut Alfian, pengadaan tersebut ada indikasi fiktif. Dikarenakan, pengadaan itu tak akan terlaksana jika tidak mencuat ke publik. “Jadi ada upaya fiktif. Walaupun sekarang baru mau disalurkan,” kata Alfian saat dihubungi AJNN, Senin (19/9).

Baca Juga : MaTA mempertanyakan penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan proyek jalan multi years contract (MYC)

Apalagi, tambah dia, pengadaan APAR tersebut sudah melewati tahun pengadaan barang. Sehingga, tidak menutup kemungkinan adanya permainan oleh BPBA. “Potensi potensi ini tidak hanya terjadi di BPBA bisa jadi di dinas lain juga terjadi,” jelasnya.

Alfian meminta, Pemerintah Aceh melalui Penjabat Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga terkait. Dikhawatirkan akan timbul kasus-kasus yang sama.

“Sehingga apa motifnya tidak disalurkan, atau memang ini tidak disalurkan hanya fiktif saja. Karena dianggap daerah publiknya jauh jadi bisa dilakukan semena mena,” tutup Alfian.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mata-duga-pengadaan-apar-untuk-sekolah-di-agara-fiktif/index.html.

Berita Terbaru

MaTA Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum USK

Kegiatan MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) resmi menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada...

MaTA Gelar FGD Kajian Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari PLTU dengan Perspektif Transisi Berkeadilan

Kegiatan MaTA |Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung kelistrikan nasional, termasuk di Aceh. Namun, manfaatnya kini dipertanyakan, terutama oleh warga yang...

MaTA Gelar FGD Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh

Kegiatan MaTA |Minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dinilai menjadi penghambat serius dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan...

Tantangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh: Urgensi Penguatan Perencanaan dan Anggaran

Publikasi - Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2019–2023, tercatat 5.020 kasus kekerasan terjadi, belum termasuk kasus yang tidak...