Organisasi masyarakat sipil yang eksis dan konsisten untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan pemberantasan korupsi
MaTA - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan perkembangan penyelidikan (Lidik) Program Monografi Desa 2016/2017 di Aceh Tenggara (Agara) mencapai Rp 7 miliar yang bersumber dari...
MaTA - DPRA menutup lembaran akhir tahun 2018 pada Senin (31/12) pukul 22.15 WIB dengan Sidang Paripurna DPRA untuk mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) APBA...
MaTA - Menanggapi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai aturan tersebut merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya...
MaTA - Pengawasan terhadap program sektor kesehatan di Provinsi Aceh dinilai masih lemah, padahal sektor kesehatan juga rawan praktik korupsi. Korupsi di sektor kesehatan...
MaTA - Perusahaan pemenang pengadaan obat-obatan untuk satu jenis obat harus lebih dari satu perusahaan, minimal dua atau tiga perusahaan. Hal ini bertujuan untuk...
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai tidak ada yang salah dengan langkah DPRA menggunakan hak interpelasi terkait sejumlah kebijakan Gubernur Aceh. Namun, MaTA mengkhawatirkan, konflik...
MaTA - Dugaan korupsi pekerjaan perbaikan pengaman tebing Krueng Samalanga, Bireuen, tahun 2016 dengan anggaran Rp 4,5 miliar yang terjadi di BPBD Bireuen, sudah...
MaTA - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Efendi, SH, MH ke Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Pelaporan ini...
