Siaran Pers – “62 Hari Pasca Bencana Ekologis Aceh-Sumatra”. Gengsi tinggi tidak menetapkan status bencana nasional dan Presiden kadung “bernyanyi” ke mana-mana bahwa kondisi aman terkendali membuat lambatnya proses penanganan dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra.

Pengurus negara mencoba “cuci tangan” dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2026 dan Satgas pemantauan DPR RI untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra.

Sudah lebih 60 hari lebih pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra dan sekitar 20-an hari lebih pasca pengurus negara membentuk dua Satgas itu belum ada kebijakan strategis apa pun. Melalui ini kami memberikan catatan kritis 62 hari pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra.

Pertama, Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus memberikan kepastian pemulihan pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra. Kepastian atas pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban merupakan tanggung jawab pengurus negara.

Proses penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) harus memuat peta jalan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar ada pola yang terukur publik mengetahui prosesnya.

Perlu kami ingatkan lagi bahwa pasca bencana ekologis Aceh-Sumatra sudah masuk ke 62 hari, banyak permasalahan yang belum terselesaikan. seperti, masih ada daerah yang terisolasi, kebutuhan makanan, pembersihan lumpur di kawasan penduduk, normalisasi sungai/das, sawah, tambak, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, dan masih terjadi kekacauan serius atas pendataan di wilayah terdampak.

Kedua, sejak awal dua Satgas tersebut memang menuai banyak kritik, baik itu dari organisasi masyarakat sipil dan bahkan kritik datang dari Pemerintah Daerah yang menyatakan Satgas besutan Prabowo itu besar kekuasaan tapi tidak bisa melalukan eksekusi karna kewenangannya ada di tiap kementerian.

Kami menilai bahwa pembentukan Satgas hanya upaya “cuci tangan” dalam hal ini Pemerintah Pusat yang sejak awal menuai banyak kritik karena tidak menetapkan status darurat bencana nasional.

Akibatnya, tidak ada kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor di Sumatra yang tertera di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

“Itu artinya Pemerintah belum mampu menjawab kepastian atas penyelesaian di wilayah bencana yang sampai saat ini masih belum menunjukkan progres yang lebih baik”.

Ketiga, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdampak juga harus mampu mempersiapkan pendataan yang kuat dan bertanggung jawab atas semua daerah yang terdampak tidak luput dari pemulihan, kalau data kita tidak kuat maka sangat potensi terjadi persoalan sosial dan konflik horizontal di masyarakat.

Pendataan menjadi landasan untuk mencegah terjadi persoalan baru di tengah masyarakat korban bencana. Dalam pemantauan kami, kita masih ada masalah serius dalam pendataan, termasuk pola verifikasi di lapangan.

Keempat, kami mendesak Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Satgas DPR RI untuk memastikan pemulihan segera pada normalisasi sungai, akses jembatan dan jalan, hunian sementara, serta pembersihan lingkungan Desa/Gampong di daerah terdampak.

Kelima, Pemerintah wajib memberi ruang partisipasi dan keterbukaan informasi atas tata kelola anggaran dalam pemulihan bencana, sehingga publik mendapat akses untuk memastikan tahapan dan proses yang sedang berlangsung sampai selesai.

Kemudian publik dapat mengawasi untuk menekan potensi korupsi yang akan terjadi sehingga korban mendapat haknya dan tidak dijadikan sebagai ruang bagi pengurus negara untuk mencari untung dalam bencana.

Banda Aceh, 28 Januari 2026
Narahubung:
Alfian (081265632151) | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Rahmad Maulidin (082272616881) | LBH Banda Aceh
Reza Munawir (082163966634) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh
Syahrul (085398692548) | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Reza Idria (08116827717) | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Azharul Husna (085277848169) | KontraS Aceh

Siaran Pers – Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari Walhi Aceh, MaTA, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM dan Flower Aceh, menegaskan bahwa pencabutan izin perusahaan oleh pemerintah tidak boleh dijadikan alat cuci tangan negara atas kerusakan lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Aceh.

Pencabutan izin tidak serta-merta menggugurkan kewajiban hukum perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, khususnya atas kerusakan hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Koalisi menilai, tanpa pemulihan lingkungan yang nyata dan terukur, pencabutan izin hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikan akar masalah bencana ekologis yang terus berulang di Aceh.

Fakta menunjukkan, tiga perusahaan di Aceh, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, dan PT Aceh Nusa Indrapuri telah dicabut izinnya sejak tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mempertanyakan secara tegas, mengapa perusahaan-perusahaan yang izinnya sudah tidak berlaku tersebut kembali diumumkan sebagai bagian dari pencabutan izin saat ini. Padahal ketiga perusahaan tersebut sudah dicabut izinnya sejak 2022 lalu.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, ini bukan terobosan, tapi ini hanya pencitraan, seakan-akan negara serius dalam menangani bencana ekologis di Aceh. Sementara izin-izin yang masih aktif dan merusak justru dibiarkan beroperasi.

Terkait PT Ika Bina Agro Wisesa (IBAS), perlu dipertanyakan secara jelas izin apa yang sebenarnya dicabut oleh pemerintah. Selama ini, PT IBAS diketahui hanya memiliki izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bukan izin perkebunan.

Namun demikian, berdasarkan hasil investigasi MaTA, PT IBAS terbukti telah menguasai dan mengelola perkebunan sawit secara ilegal dengan luas lebih dari 500 hektar.

Dari luasan tersebut, sejak 2018 sampai 2024 luas luasan hutan lindung yang sudah dirambah kurang lebih 80 Hektare. kemudian berdasarkan patauan citra satelit ditinjau pada 06 September 2025, luas kawasan hutan lindung yang telah terbuka meningkat drastis menjadi 163.75 hektar. Sedangkan yang ditargetkan untuk plasma 1.400 hektar, dari total tersebut hanya 200 hektar yang berada di luar kawasan hutan, selebihnya dalam kawasan hutan.

Oleh karena itu, apabila yang dicabut hanya izin PKS, maka pencabutan tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban PT IBAS untuk melakukan pemulihan atas lahan yang telah digarap secara ilegal, termasuk kawasan Hutan Lindung yang telah dirusak.

Kebijakan ini mencerminkan ketidakseriusan negara dalam menangani krisis ekologis yang telah berulang kali menelan korban di Aceh.

Seharusnya, Presiden melalui Menteri Kehutanan melakukan evaluasi menyeluruh dan pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti dan terindikasi kuat menjadi penyumbang utama bencana ekologis di Aceh.

Seharusnya ada empat perusahaan yang harus segera dan mendesak untuk dievaluasi dan dicabut izinnya serta diminta pertanggungjawaban, yaitu PT Tualang Raya yang beroperasi di DAS Jambo Aye (Aceh Timur), PT Wajar Korpora di DAS Tamiang (Aceh Tamiang), PT Almadani (Aceh Utara & Bireuen), PT Blang Ara (Aceh Utara) dan PT Dharma Sawita Nusantara (Aceh Tamiang), serta PT Tusam Hutani Lestari di DAS Peusangan.

Semua perusahaan itu beroperasi di DAS secara konsisten menjadi wilayah terdampak banjir parah, dengan kerusakan hutan dan tata kelola DAS yang semakin memburuk.

Berdasarkan data acehdata.digdata.id, laju kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye sepanjang 2018–2024 mencapai 7.742 hektare. Kondisi DAS ini tergolong rusak parah. Dari total luas 479.451 hektare, pada 2024 hanya tersisa tutupan hutan seluas 262.774 hektar. Artinya, lebih dari 45,2 persen tutupan hutan di DAS Jambo Aye telah hilang.

Kondisi serupa juga terjadi pada DAS Tamiang yang melintasi wilayah Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur. Dari total luas DAS sebesar 493.182 hektar, tutupan hutan yang tersisa pada 2024 hanya 314.138 hektar.

Dengan demikian, terjadi kehilangan tutupan hutan seluas 179.044 hektar atau sekitar 36,3 persen. Tingkat kerusakan paling signifikan terjadi di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Kerusakan paling parah tercatat di DAS Peusangan yang menghubungkan Aceh Tengah, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Dari total luas 245.323 hektar, tutupan hutan yang tersisa pada 2024 hanya 60.783 hektar.

Ini menunjukkan sekitar 75,2 persen wilayah DAS Peusangan telah mengalami kerusakan, sehingga DAS ini masuk dalam kategori sangat kritis.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh juga menemukan setidaknya 14 perusahaan sawit lainnya yang terindikasi beroperasi di dalam kawasan hutan, sebuah pelanggaran serius yang hingga kini belum ditindak secara tegas oleh negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan izin masih bersifat selektif dan cenderung menghindari konflik dengan korporasi besar.

Koalisi menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius menyelamatkan Aceh dari bencana ekologis, maka pencabutan izin harus menjadi pintu masuk untuk evaluasi total seluruh perizinan, penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan, audit lingkungan secara menyeluruh, pemulihan lingkungan yang nyata, serta pengembalian wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat.

Koalisi juga mendesak Kapolri untuk menyampaikan secara terbuka hasil penyelidikan terkait sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir bandang di Aceh, yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pembalakan liar di wilayah hulu.

Dalam konteks pascabencana, Koalisi menuntut agar pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi terintegrasi dengan mitigasi bencana, pemulihan ekosistem, serta penataan kebijakan pembangunan agar tidak kembali memperbesar risiko bencana ekologis di masa depan.

Pemerintah Tidak Belajar dari Pengalaman Warga Hadapi Bencana

Bencana ekologis yang terjadi di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur pada 25 November 2025 berskala ekstrem dan di luar pengalaman warga, dengan ketinggian air 6–15 meter, melanda wilayah hulu hingga hilir, termasuk kawasan yang secara historis tidak pernah banjir, sehingga seluruh pola adaptasi dan pengetahuan lokal runtuh.

Selama bencana terjadi, evakuasi dan penyelamatan nyawa sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh warga, tanpa kehadiran negara pada fase krusial. Banyak desa, seperti Desa Lubuk Sidup, Pantai Cempa, Banai, hingga Rantau Panjang di Aceh Tamiang dan Desa Sijudo di Aceh Timur warga menyelamatkan diri secara mandiri dan sesama dengan naluri, keberanian, dan alat seadanya.

Untuk mengevakuasi anak-anak, lansia, perempuan dilakukan secara mandiri berdasarkan pengalaman masyarakat sendiri. Dengan menggunakan sampan kecil, warga berhasil mengevakuasi penyintas yang terjebak, baik di atas atap rumah, pohon maupun lokasi lainnya.

Selama evakuasi pada satu minggu awal, sama sekali tidak ada kehadiran tim SAR dari pemerintah untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak banjir.

Solidaritas warga menjadi satu-satunya penopang hidup penyintas, mulai menyelamatkan penyintas yang terjebak, berbagi sepiring makanan untuk belasan orang, mencari air bersih dan logistik ke desa lain, hingga bantuan relawan datang.

Peristiwa ini menegaskan absennya negara dan menguatkan fakta bahwa dalam bencana ini, warga hanya bisa bergantung pada warga.

Berkaca pada banjir besar tahun 2006, ketika ketinggian air mencapai sekitar 4 meter, warga sebenarnya telah mengajukan usulan pengadaan perahu khusus untuk evakuasi penyintas yang terjebak saat banjir.

Usulan tersebut lahir dari pengalaman langsung menghadapi situasi darurat. Namun, hingga bertahun-tahun kemudian, permintaan itu tidak pernah mendapat respons serius dari pemerintah.

Pengabaian serupa dialami masyarakat Desa Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Melalui perangkat desa, warga berulang kali meminta agar disediakan perahu evakuasi sebagai langkah antisipasi jika banjir kembali terjadi. Permintaan itu kembali diabaikan.

Ketika banjir bandang akhirnya datang, desa ini terendam air dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Ketiadaan sarana evakuasi menjadi bukti bahwa pelajaran dari bencana sebelumnya tidak pernah benar-benar dijadikan dasar kebijakan.

Hal serupa juga disampaikan warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, seorang warga yang berhasil menyelamatkan puluhan penyintas mengungkapkan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah mengajukan permohonan pengadaan perahu khusus. Permohonan tersebut diajukan dengan berkaca pada pengalaman banjir besar yang terjadi pada 2006.

Kebutuhan akan perahu untuk proses evakuasi tersebut terbukti saat banjir kembali terjadi pada November 2025. Dengan menggunakan sampan kecil yang hanya mampu menampung tiga orang, warga tersebut berhasil mengevakuasi lebih dari 40 orang.

Sampan yang sama juga digunakan untuk mencari makanan dan minuman bagi warga selama banjir belum surut, hampir sepekan lamanya.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Menuntut Pemerintah, Khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk:

1. Menghentikan praktik pencabutan izin sebagai alat cuci tangan negara.
   Pemerintah wajib memastikan pencabutan izin tidak menggugurkan tanggung jawab hukum perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan atas kerusakan hutan, DAS, dan ekosistem yang telah terjadi. Tanpa pemulihan lingkungan yang nyata, pencabutan izin hanya memindahkan persoalan dan bukan menyelesaikan akar masalah.
2. Memulihkan hak-hak masyarakat adat yang dirampas oleh konsesi bermasalah.
   Negara wajib mengakui dan mengembalikan wilayah adat yang selama ini dikuasai secara turun-temurun, serta menghentikan praktik penerbitan izin tanpa pengakuan wilayah adat. Pencabutan izin tidak boleh dijadikan dalih untuk pengambilalihan wilayah atau membuka konsesi baru dengan nama dan skema berbeda.
3. Menjadikan pencabutan izin sebagai pintu masuk evaluasi total perizinan.
   Pemerintah harus memastikan penghentian aktivitas perusahaan yang telah dicabut izinnya dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan, audit lingkungan secara menyeluruh, pemulihan lingkungan yang terukur dan transparan, moratorium seluruh perizinan ekstraktif di Aceh, serta pengembalian wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mencegah bencana ekologis berulang di Aceh.
4. Mendesak Kapolri untuk membuka secara transparan hasil penyelidikan dan penyidikan atas sumber kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Aceh.
   Termasuk dugaan keterkaitannya dengan praktik pembalakan liar dan kejahatan kehutanan di wilayah hulu. Baik dilakukan secara ilegal maupun legal dari pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.
5. Menuntut pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diintegrasikan dengan mitigasi bencana.
   Termasuk pemulihan ekosistem, penataan ulang tata ruang, dan penghentian kebijakan pembangunan yang memperbesar risiko bencana ekologis di masa depan.

Banda Aceh, 29 Januari 2026
Koalisi Masyarakat Sipil
WALHI Aceh, MaTA, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM dan Flower Aceh

Kontak Person
Afifuddin Acal 0853 6161 6931 | Walhi Aceh
Alfian 0812 6563 2151 | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Aulianda Wafisa 0813 6040 2008 | LBH Banda Aceh

Siaran Pers – Perpanjangan ketiga masa darurat bencana oleh Gubernur Aceh menandakan gagalnya Negara dalam penanganan banjir dan longsor pada masa darurat. Menyikapi hal tersebut, kami menyatakan beberapa sikap: Pertama, sejak awal (29 November 2025) kami sudah meminta Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor Sumatra.

Namun, alih-alih menetapkan bencana nasional, Pemerintah Pusat terus membangun berbagai narasi ke publik dan klaim kondisi aman terkendali dan itu sama sekali tidak perlu dan tidak patut. terbaru, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri malah merekomendasikan agar Gubernur Aceh memperpanjang status darurat di Aceh. Rekomendasi itu begitu janggal, seharusnya jika Pemerintah Pusat menilai ada kendala di Daerah, maka sudah sepatutnya Pemerintah Pusat menetapkan status darurat bencana nasional.

Kedua, kami melihat Pemerintah Pusat sepertinya memiliki rasa takut yang sangat berlebihan untuk memimpin penanganan banjir dan longsor Sumatra dalam status bencana nasional. Apa karena takut akan terjadi refocusing anggaran program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran negara 1 triliun per hari ke penanganan banjir dan longsor di Sumatra? Publik bisa menilai itu.

Ketiga, kami melihat Pemerintah Pusat terus tidak konsisten dalam kebijakan penanganan banjir dan longsor Sumatra. Pemerintah Pusat tidak ingin menetapkan status darurat bencana nasional, tapi berbagai satuan tugas (satgas) terus dibentuk oleh Pemerintah Pusat, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang memiliki peran pembentukan undang-undang dan pengawasan pun membentuk Satgas pemulihan pasca bencana.

Dan kami melihat Satgas ini hanya sebagai upaya Pemerintah Pusat lari dari penetapan status bencana nasional, akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor Sumatra.

Keempat, kami perlu sampaikan bahwa hujan deras masih terjadi di Aceh dan Sumatra Barat, bahkan beberapa daerah kembali terendam banjir. Hari ini (11 Januari 2026) banjir dan longsor Sumatra memasuki hari ke-46, korban yang mengungsi mencapai ratusan ribu orang, hilang ratusan orang, dan meninggal lebih dari seribu orang, bahkan beberapa orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Di samping itu juga terdapat beberapa daerah yang masih terisolasi, baik itu karena aksesnya sulit maupun terputus.

Kemudian juga hujan deras dan banjir masih terjadi di beberapa daerah di Aceh dan Sumatra Barat, seperti Aceh Utara mengumumkan masa transisi baru dua hari dan kemudian kembali masuk status tanggap darurat akibat curah hujan tinggi dan kembali terjadi bencana. Itu artinya banjir dan longsor Sumatera belum pada tahapan pasca-bencana.

Oleh karena itu, kami mendesak Prabowo segera tetapkan status bencana nasional. Negara wajib hadir secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab, terutama ketika masa darurat terus diperpanjang dan dampak terhadap masyarakat semakin kompleks sehingga ada kepastian bagi para korban.

Banda Aceh, 11 Januari 2026

Narahubung:
Alfian (081265632151) | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Rahmad Maulidin (082272616881) | LBH Banda Aceh
Reza Munawir (082163966634) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh
Syahrul (085398692548) | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Reza Idria (08116827717) | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Azharul Husna (085277848169) | KontraS Aceh

Sampai hari ke-7 bencana banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh, beberapa titik masih sangat minim mendapatkan bantuan baik itu evakuasi maupun logistik dari Pemerintah. Korban terus berjatuhan, meninggal dunia, hilang, dan kelaparan. Bencana ini juga menyebabkan kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur, dan mata pencaharian.

Kerusakan akibat bencana kali ini terjadi secara menyeluruh, yang pada akhirnya menjadikan rakyat Aceh kesulitan menjalani kehidupan mereka. Beberapa kepala daerah di Aceh berulang kali menyatakan kewalahan dengan kondisi jalan yang tidak bisa ditembus, logistik yang kurang, dan juga keuangan daerah yang tidak memadai. Di samping itu, skala kerusakan bencana sangat besar dan terjadi hampir menyeluruh di setiap Kecamatan pada Kabupaten/kota yang terdampak. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat korban banjir di seluruh Aceh.

Tidak terbantahkan, hingga hari ke tujuh pasca bencana, sangat banyak korban yang belum tertolong, masyarakat hilang belum berhasil ditemukan, suplai logistik yang tak sampai, serta persediaan berbagai barang kebutuhan masyarakat yang tak tersedia hingga mengakibatkan kepanikan pada masyarakat yang tidak terkena langsung bencana.

Sikap Pemerintah Pusat yang tidak menetapkan banjir Aceh sebagai Darurat Bencana Nasional menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat tidak peduli kepada korban. Atas kondisi itu, Pemerintah Aceh harus segera hadir dan menggunakan seluruh kemampuan untuk mengatasi dampak dari banjir besar yang terjadi di Aceh. Pemerintah Aceh segera refocusing atau pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) menjadi belanja penanganan bencana (Belanja Tak Terduga/BTT), dan digunakan untuk menangani bencana banjir, seperti pengadaan mobil dinas kantor perwakilan Aceh di Jakarta sebesar Rp 6,5 Miliar, pengadaan bibit di Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar 12 Miliar dan anggaran belanja lainnya yang tidak dibutuhkan di tengah kesusahan rakyat.

Menyikapi lambannya respons pemerintah pusat terhadap kondisi mutakhir bencana hidrometeorologi, maka Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, menyatakan sebagai berikut:
1.Lakukan refocusing anggaran segera, baik berupa APBA perubahan 2025 maupun APBA 2026 untuk kebutuhan penanganan bencana.
2.Optimalisasi posko di titik-titik bencana agar respons berlangsung cepat, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3.Memastikan distribusi bantuan dengan menghapus hambatan birokrasi, memastikan transparansi, dan mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
4.Pemerintah melaksanakan operasi pasar secara berkala untuk memastikan suplai kebutuhan pokok, seperti pangan, bahan bakar, air, listrik serta jaringan telekomunikasi tetap tersedia dengan harga yang stabil.
5.Penguatan mitigasi bencana jangka panjang, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan hutan, penataan ruang berbasis risiko, dan implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim secara serius dan konsisten.

Banda Aceh, 03 Desember 2025.

Narahubung:
Alfian (081265632151) | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Rahmad Maulidin (082272616881) | LBH Banda Aceh
Reza Munawir (082163966634) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh
Syahrul (085398692548) | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Reza Idria (08116827717) | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Azharul Husna (085277848169) | KontraS Aceh

Kegiatan MaTA – Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, yang terdiri dari LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), dan International Central on Aceh and Indian Ocean Studies ICAIOS) mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional atas bencana banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Banjir besar yang terjadi sejak 26—28 November 2025 di tiga provinsi tersebut telah menimbulkan dampak luar biasa, korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat.

Hingga saat ini, ribuan warga masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, dan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, serta jalan nasional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota mengalami kerusakan berat.

Di sejumlah wilayah, akses transportasi terputus total sehingga bantuan logistik tidak dapat disalurkan. Situasi ini semakin diperburuk oleh kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi kelaparan, serta padamnya pasokan listrik dan umpuhnya jaringan komunikasi yang membuat penanganan darurat semakin terhambat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai untuk menangani bencana yang sudah meluas, dengan kondisi fiskal yang sangat rendah termasuk kondisi keuangan di Pemerintah Provinsi, khususnya provinsi Aceh, yang tidak mungkin untuk penanganan yang berkelanjutan terhadap daerah bencana yang besar seperti ini.

Penetapan status Darurat Bencana Nasional ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, dan pedoman-pedoman lain terkait penetapan status keadaan darurat bencana.

Dari aturan tersebut terdapat beberapa indikator penetapan Darurat Bencana Nasional, yaitu:
1.Jumlah korban jiwa atau pengungsi dalam skala besar
2.Kerugian material yang signifikan
3.Cakupan wilayah terdampak meluas,
4.Serta terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan.

Selain indikator tersebut, penetapan status Darurat Bencana Nasional ditetapkan setelah provinsi terdampak tidak mampu lagi untuk memobilisasi sumber daya manusia dan logistik penanganan bencana, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Khusus untuk Aceh misalnya, beberapa kabupaten/kota telah menyatakan secara resmi tidak sanggup dalam menangani bencana ini.

Di samping itu juga fakta di lapangan yang menunjukkan kondisi evakuasi dan pemenuhan logistik yang belum maksimal karena akses transportasi dantelekomunikasi. Begitu juga di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang situasinya hampir sama jika kita melihat pemberitaan yang beredar.

Atas dasar itu, kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan bencana banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan status Darurat Bencana Nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat korban dan masyarakat terdampak. Selain itu, kami juga mendorong agar Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bersama-sama meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status Darurat Bencana Nasional.

Banda Aceh, 29 November 2025.

Narahubung:
Alfian (081265632151) | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Rahmad Maulidin (082272616881) | LBH Banda Aceh
Reza Munawir (082163966634) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh
Syahrul (085398692548) | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Reza Idria (08116827717) | International Central on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)