![[Info Grafis]Perkembangan Kasus Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh T.A 2017](https://mataaceh.org/wp-content/uploads/2023/07/fly-768x768.png "[Info Grafis]Perkembangan Kasus Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh T.A 2017")
Proyek Mangkrak Ponpes Darul Ikhsan
Kegiatan MaTA |Rumah Susun (Rusun) santri Pondok Pesantren (Ponoes) Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Krueng Kale, di Desa Siem, Kabupaten Aceh Besar, terlihat lebih rapi dibandingkan beberapa bulan lalu. Kayu bekas dan sisa bebatuan pondasi yang sebelumnya terlihat menumpuk serta berserakan, sudah tersusun di sudut bangunan, pada 10 Mei 2023.
Penataan pesantren itu, terjadi setelah ramainya pemberitaan mangkraknya proyek pembangunan oleh berbagai media massa dan organisasi masyarakat pada Februari 2023. Namun, proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) itu tetap tak berlanjut. Pembangunan berhenti usai kontraktor membangun pondasi, tiang penyangga untuk lantai dua. Tak ada dinding, bedeng pekerja tampak kosong. Tidak terlihat aktivitas apapun di sekitarnya. Bangunan yang mulai menghitam karena lumut itu, sudah terbengkalai sejak Desember 2022.
Sebagian semen di tiang pondasi dan lantai mulai terkikis dan retak. Proyek pembangunan semakin kacau, karena mantan pekerja memboyong semua sisa barang material bangunan. Alasannya, mereka tak menerima upah yang seharusnya dibayarkan kontraktor proyek, CV Asolon Utama.
Proyek Rusun Pesantren Darul Ihsan, bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pagu Rp3,5 miliar tahun anggaran (TA) 2022. Mengutip klausul kontrak, seharusnya pembangunan selesai pada Desember 2022. Proses pengerjaan dijadwalkan berlangsung selama 120 hari. Artinya, proyek sudah dipastikan mangkrak, pekerjaan juga diduga dilakukan asal-asalan.
Kondisi bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee, Aceh Besar, yang habis kontrak di akhir 2022, terlihat bangunan masih belum rampung hingga tahun 2023 (Sebelum dibersihkan). Salah satu petinggi Dayah Darul Ihsan Krueng Kale, mengatakan, secara kualitas pembangunan pondasi dan kerangka bangunan tersebut tidak sesuai dan asal jadi. Pihaknya mengaku, sudah berkali-kali memprotes kontraktor, pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) dan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) soal pembangunan tersebut.
“Kami sudah berkali-kali melayangkan komplain ke pihak balai, dan memprotes kontraktor secara lisan supaya dibenahi. Kerjanya amburadul, terkesan asal-asalan dan pada akhirnya pekerjaan tersebut memang dihentikan,” kata petinggi pesantren tersebut. Ia juga mengatakan, pihak pesantren sudah melihat gelagat keanehan dari tahap awal pengerjaan. Namun mereka tidak bisa terlalu jauh masuk untuk mengintervensi proyek, karena perusahaan tersebut diperkirakan sudah melakukan kajian proyek bangunan.
Pihak pesantren menduga kontraktor bekerja asal-asalan, tidak profesional. Mereka juga menduga proyek itu dikorupsi. “Kami punya orang yang paham tentang pekerjaan fisik ini, dia ditugaskan oleh Dayah untuk mengawasi proyek pembangunan Rusun tersebut. Dan orang kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proyek itu,” tuturnya kepada salah satu anggota Tim KJI-Aceh, Senin, 10 April 2023. Ia juga mengaku, pihak pesantren sangat dirugikan dengan proyek pembangunan tersebut. Bangunan yang terbengkalai, sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pesantren.
Selain itu, tagihan air dan listrik digunakan kontraktor ternyata belum juga dibayarkan. Padahal, pesantren dan kontraktor awalnya sudah bersepakat bahwa biaya tersebut ditanggung rekanan. “Jadi sebenarnya, kami ini sebatas menerima bantuan saja ketika bantuan itu sudah selesai 100 persen. Namun selama perjalanan kita juga mencoba berkontribusi dalam mengawasi supaya hasilnya bisa digunakan para santri, tapi terkesan hari ini pihak pesantren juga harus bertanggung jawab dalam pembangunan ini, padahal kita yang dirugikan” ucapnya geram.
Pihak Pesantren tidak mengenal kontraktor, yakni CV Asolon Utama. Jika mereka mengenal CV Asolon, pihak pesantren mengklaim bisa membicarakan masalah yang dihadapi. Itu sebabnya, pria itu menduga ada yang ditutupi dari proyek tersebut. “Kalau saya bilang itu kongkalikong mafia semuanya. Mulai dari balai, satu orang pun saya tidak percaya. Penipu semua itu, makanya saya pun tidak mau berharap lagi, mau diselesaikan atau tidak terserah mereka” kata pimpinan dayah dengan lantang dan suara keras.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan KJI-Aceh menyebutkan, proyek pembangunan asrama Dayah itu merupakan Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan data pada laman lpse.pu.go.id, pagu paket pekerjaan konstruksi tersebut lebih Rp3,526,524,000 dan harga penawaran sendiri (HPS) Rp3,526,524,000 dengan sumber APBN.
Tender pengerjaan proyek tersebut, dimenangkan oleh CV Asolon Utama dengan nilai kontrak Rp2,970,417,000. Maka terjadi selisih harga sebesar 16 persen atau Rp 556.107.000 yang lebih rendah nilai HPS. Dengan tanggal kontrak 18 Juli 2022 masa pengerjaan hanya 120 hari atau empat bulan. Artinya pada pertengahan November 2022, kontrak tersebut sebenarnya sudah habis. Akan tetapi, pengerjaan masih dilakukan hingga 31 Desember 2022 dengan pengajuan addendum.
Namun faktanya di lapangan, pengerjaan fisik hingga saat ini baru dikerjakan sebesar 31,82 persen, sementara uang yang telah dicairkan pada rekanan sudah 37,08 persen. Kondisi bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee, Aceh Besar, yang habis kontrak di akhir 2022, terlihat bangunan masih belum rampung hingga tahun 2023 (Pasca di bersihkan).
Pernyataan pimpinan Pesantren Dayah Darul Ihsan setali tiga uang dengan penjelasan Kepala Yayasan Pondok Pesantren tersebut. Teungku H. Musanif mengatakan, ada ketidakprofesionalan pekerjaan kontraktor. Dari awal pihaknya telah memprediksi jika pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu dan akan mangkrak. Karena masa pengerjaan proyek tersebut, jauh rentang waktunya dari tanggal kontrak pengerjaan dengan proses tender.
“Pihak yayasan dari awal sudah mewanti-wanti jika pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu. Sebab setelah dimulai kontrak, rekanan tidak segera memulai pekerjaan,” ujar Musannif kepada anggota tim KJI-Aceh. Musannif mengaku mengamati proses pekerjaan yang dilakukan sangat lambat.
Kemampuan tukangnya pun tidak profesional. Sehingga jika dilihat dari bentuk gambarnya, tak mungkin dikejar sampai akhir Desember 2022. Berdasarkan kontrak, pekerjaan itu dimulai sejak 18 Juli 2022, dengan masa kerja 120 hari sesuai kalender. Artinya, pada pertengahan November 2022 sebenarnya masa kontraknya sudah habis.
Tapi pekerjaan masih dilanjutkan sampai 31 Desember 2022. “Jadi kalau menurut kami, BP2JK telat mengambil keputusan untuk pemutusan kontrak. Padahal seharusnya tahun 2023 Ponpes sudah bisa menggunakan bangunan itu,” tutur Musannif.
Tak hanya itu, Musannif juga menyesalkan pembangunan proyek tidak selesai, meski ada konsultan pengawasan tapi seperti tidak pernah melakukan pengawasan. “Mereka tidak pernah melaporkan kepada kami selaku user atau pengguna bangunan itu,” ucap Musannif dengan nada geram. Itu sebabnya, Musannif berharap ada kepastian kelanjutan pembangunan pada 2023.
“Kalau tidak, sungguh disayangkan, pondok tidak bisa menggunakan bangunan itu dan uang negara juga sudah banyak habis. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau bahasa saya, harus ada yang dipenjara, siapa pun terlibat. Dan kalau tidak diselesaikan, saya akan melaporkan ke berbagai jajaran aparat penegak hukum, karena gedung ini wajib diselesaikan,” tuturnya.
Sebagai Ketua Yayasan, dia mengaku telah melaporkan kondisi itu kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), guna mengevaluasi kinerja rekanan tersebut.
Selain itu pihaknya juga telah melaporkan ke polisi. Menurut Musannif, polisi mengatakan akan mengkaji dan memeriksa dulu laporan tersebut. “Sebelumnya saya juga sempat mengingatkan para pekerjanya (CV Asolon Utama-red) jangan main-main ini dayah punya, kerja laju lage khen kitab (kerja tures seperti kata kitab (Al-Quran)” ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.
Kondisi bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee, Aceh Besar, yang habis kontrak di akhir 2022, terlihat bangunan masih belum rampung hingga tahun 2023 (Pasca di bersihkan). Awal Mula Proyek Asrama Pondok Pesantren Darul Ihsan, Tgk Haji Hasan Krueng Kale, menerima bantuan pembangunan asrama dengan mengajukan proposal ke situs Kementerian PUPR. Proposal itu, berisi bantuan pembangunan Rusun bagi santri Ponpes.
Proposal itu dijawab. Pihak Kementerian meminta menyiapkan semua berkas yang diperlukan, termasuk lahan untuk pembangunan yang sudah siap pakai minimal telah tertimbun selama tiga tahun. Setelah pihak yayasan memenuhi persyaratan tersebut, Kementerian PUPR lantas menggelar tender.
Muncullah CV Asolon Utama sebagai pemenang tender pembangunan tersebut dengan pagu anggaran Rp3,5 miliar. Salah seorang anggota tim KJI-Aceh, juga sempat melakukan konfirmasi kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Almarhum (Alm) Diaz Rossano, pada 9 Februari 2023 pada salah satu warung kopi di Banda Aceh.
Ia tak banyak menjelaskan detail alasan pembangunan asrama pondok pesantren mangkrak. Dalam pertemuan tersebut, Diaz mengakui ada empat proyek APBN empat lokasi di Aceh yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan. Dengan berbagai macam alasan dan permasalahan, semua proyek diputuskan kontraknya dan dihentikan pengerjaannya. Salah satunya proyek pembangunan Rusun santri Dayah Darul Ihsan Krueng Kale Aceh Besar oleh CV Asolon Utama.
“Semuanya tidak selesai sesuai target, tidak sampai 50 persen, sehingga harus diputuskan kontraknya. Kemungkinan akan dilanjutkan kembali beberapa bulan kedepan setelah kita audit dan penghitungan persentasenya sehingga bisa dianggarkan kembali,” jelas Diaz kepada anggota KJI-Aceh dua bulan sebelum ia ditemukan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera 1.Tak berhenti sampai disitu, Tim KJI-Aceh juga mencoba mengkonfirmasi hasil temuan itu ke Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera 1, Teuku Faisal Ridha.
Faisal mengatakan, untuk pembangunan rumah susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee direncanakan dua lantai bukan tiga lantai, sehingga sangat memungkinkan diselesaikan dalam waktu 4 bulan atau 120 hari pengerjaannya, karena untuk pematangan lahan dan akses didalamnya telah disiapkan oleh pihak penerima bantuan (Dayah).
Tapi sayangnya itu tidak selesai jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga kontrak kerjanya harus diputuskan. Faisal juga membenarkan, jika pihak rekanan CV Asolon Utama pernah mengajukan perubahan desain proyek ke pihak Balai melalui Satker.
Selain itu, pihak Dayah juga pernah mengajukan komplain dan masukan ke balai terkait pembangunan Rusun tersebut, karena menurut mereka dibangun asal jadi, dan ia telah meminta kepada satker penyediaan perumahan Provinsi Aceh untuk menindak lanjuti masukan dan komplain tersebut.
Namun terkait evaluasi hasil pekerjaan dari pihak rekanan tersebut, Faisal mengatakan, BPKP perwakilan Aceh telah melakukan audit terhadap proyek tersebut, dan hasil audit yang keluar pada 23 Juni 2023 pengerjaan telah dilakukan oleh pihak rekanan sebesar 37,08 persen. Pihak Satker harus melakukan pembayaran untuk kekurangan bayar sesuai progres telah dilakukan oleh rekanan.
“Balai BP2P Sumatera 1 akan memegang hasil audit yang telah dikeluarkan BPKP sebagai pedoman, dan untuk pembangun rusun tersebut akan dilanjutkan dengan menganggarkan kembali setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPKP Aceh,” jelas Kepala Balai BP2P Sumatera 1, Teuku Faisal Ridha.
Namun saat ditanyain mengapa tidak ada bank garansi (BG) untuk proyek pembangunan tersebut, Faisal mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Perpres No 12 tahun 2021, Pengadaan Barang dan Jasa pada pasal 30 ayat (6) yang menetapkan lembaga penjamin baik itu Bank umum, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan merujuk dari ketentuan yang ada.
Dan pelaksana memilih menggunakan jasa asuransi sebagai penjaminan pelaksanaan proyeknya. Surat dokumen pemutusan kontrak. Foto: Dokumen Tim KJI. Tim KJI-Aceh menelusuri keberadaan perusahaan CV Asolon Utama. Dari dokumen yang diperoleh, perusahaan itu tercatat milik Rismansyah. Dokumen kerja CV Asolon di pesantren mencantumkan alamat perusahaan kontraktor berada di Jalan Khairil Anwar No: 16 Peunayong, Banda Aceh.
Tim kemudian mencoba menelusuri keberadaan perusahaan tersebut, namun tidak menemukan sesuai alamat yang tercatat. Dari hasil penelusuran lain, tim menemukan ada beberapa paket pengerjaan fisik di Aceh yang dimenangkan oleh CV Asolon Utama. KJI-Aceh menghubungi Rismansyah, pemilik perusahaan, lewat email untuk mengkonfirmasi mangkraknya proyek rumah susun Pondok Pesantren Darul Ihsan pada Rabu, 24 Mei 2023, Sepuluh menit berselang, ia merespons email tersebut.
Rismansyah menjelaskan ada kendala dalam proyek tersebut. Setelah menandatangani kontrak dan melakukan survei ke lapangan serta hasil uji sondir (uji daya dukung tanah), ada perubahan desain dari rencana pondasi. Tiang pancang berubah ke konsep pondasi bore pile. Foto: Dokumen TIM KJI. Perubahan itu, menyebabkan kontraktor membutuhkan waktu untuk me-review desain selama hampir 60 hari. “Dengan waktu tersisa tersebut, maka masa pengerjaan tidak akan mungkin selesai sesuai jadwal.
Kemudian di bulan Januari 2023 pihak Satuan Kerja membuat surat pengakhiran kontrak,” tulis Rismansyah dalam emailnya. Saat itu, Rismansyah mengaku sedang berada di luar Aceh karena ada pekerjaan lain. Ia tidak bisa bertemu dengan tim KJI-Aceh.
Tapi dirinya mengutus Project Manager CV Asolon Utama, Teuku atau biasa disapa Ampon, untuk bertemu dengan tim guna menjelaskan duduk masalah dari proyek yang dikerjakan mereka pada 2022. CV Asolon Utama merupakan perusahaan kontraktor memiliki spesifikasi yang mengerjakan proyek-proyek nasional, beralamat di Jalan Seroja Punge Jurong Banda Aceh.
Mereka juga memiliki kantor cabang di Jakarta. Ditemui Tim KJI-Aceh pada Kamis, 25 Mei di Taufik Kupi Jalan Pocut Baren, Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Ampon membantah beberapa tuduhan, termasuk tudingan pihak pesantren yang mengatakan kontraktor mengambil sisa material indikasi serta bagi-bagi uang.
Ia tidak terima, ketika pihak pesantren mengatakan pengerjaan proyek Rusun santri yang dilakukan pihaknya dikerjakan asal-asalan. Apalagi ada bagi-bagi uang.
begitu juga dengan tudingan tak membayar listrik, air PDAM digunakan proyek dan tak membayar gaji tukang. “Tidak benar, tuduhan itu tidak beralasan, kita punya semua bukti pembayaran dan tahapan pengerjaan juga bukti pembayaran gaji pekerja” Bantah Ampon geram. Chat pembayaran oleh pihak CV Asolon yang di perlihatkan ke Tim KJI. “Tuduhan tidak membayar gaji para pekerja, sehingga harus mengambil sisa-sisa material yang ada di proyek tersebut.
Begitu juga dengan tagihan air dan listrik yang mereka gunakan semuanya sudah di bayar, bahkan mereka membayar tagihan listrik sejak awal tahun yang digunakan oleh pihak lain karena tercatat dalam satu meteran,” jelas Ampon lagi dengan nada tinggi sembari membuka hp nya dan memperlihatkan bukti pembayaran tagihan listrik dan air kepada anggota KJI-Aceh.
Berita ini hasil liputan khusus Tim KJI-Aceh (Fitri Juliana/Digdata.id, Irma Hafni, Ulfa/KBA.One, Iskandar/ AJNN, Saifullah/IDN)
Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/proyek-mangkrak-ponpes-darul-ihsan/index.html.
Muge KTP Di Musim Pemilu
Kegiatan MaTA |Arawan kaget bukan kepalang mengetahui ada partai politik yang mencatut nomor induk kependudukannya (NIK) pada September 2022 lalu. Saat itu, tahapan menuju Pemilu 2024 sudah dimulai.
Partai politik mulai bekerja keras mencari dukungan KTP untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebesar 4 persen.
Mereka yang memahami adanya tahapan pemilu memanfaatkan situs infopemilu.kpu.go.id.
Mereka ingin mengecek apakah NIK masing-masing terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Salah satunya Arawan, yang saat ini sedang kuliah di Pulau Jawa. Di ruang kelas pun, dosennya kerap mewanti-wanti jangan sampai ada NIK mahasiswanya yang dicatut. “Ketika saya cek di situs KPU, ternyata NIK saya memang tercatat sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Arawan, Senin, 15 Mei 2023.
Baca Juga Dampingi Menko Polhukam dalam Diskusi Pemilu, Sekda Sebut Masyarakat Aceh Dukung Pemilu Damai
PKN adalah partai baru yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2021 dan secara resmi telah berbadan hukum dengan terbitnya SK Kementerian Hukum dan HAM RI pada 7 Januari 2022.
Sebagai partai baru, nama PKN tidak terlalu akrab di telinga masyarakat. Itu sebabnya Arawan heran. Bagaimana bisa NIK-nya terdaftar sebagai anggota parpol tersebut.
Baca Juga Ombudsman Investigasi Dua Kasus Besar di Aceh sepanjang 2022
“Saya tak pernah merasa memberikan KTP saya untuk mendukung parpol mana pun, apalagi PKN,” kata mahasiswa S-2 asal Pidie Jaya itu.
Baca Juga Kodam IM Bentuk Tim Investigasi Penyebab Kebakaran Asrama PHB Lampriet
Arawan pun mencoba mengingat-ingat di mana fotokopi KTP-nya tercecer. Sebagai seorang mahasiswa dan anak muda yang aktif di berbagai kegiatan, ada kalanya ia menggunakan salinan KTP untuk mendaftar acara tertentu.
“Atau bisa jadi ketika saya fotokopi KTP ada yang tinggal atau ketika saya mendaftar sesuatu karena kan ada yang juga melampirkan KTP,” jelasnya. Setelah mengetahui NIK-nya dicatut, Arawan tak tinggal diam.
Dia segera mengontak pengurus PKN Aceh melalui akun Instagram @pkn_aceh pada 25 September 2022.
Ia menyatakan keberatannya dan minta agar NIK-nya segera dihapus sebagai anggota PKN. Respons dari admin pkn_aceh cukup kooperatif.
Mereka meminta maaf atas kejadian tersebut dan meminta kembali nama lengkap serta NIK-nya agar bisa diproses penghapusannya dalam keanggotaan partai.
Tiga hari setelahnya, Arawan kembali membuat pengaduan secara resmi kepada KPU melalui helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.
Saat mengikuti salah satu seminar pemilu pada 6 Oktober 2022 yang menghadirkan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal, Arawan kembali menyampaikan kegundahannya soal pencatutan tersebut.
Akmal menyarankan agar dirinya mengadu ke helpdesk KPU dan menunggu prosesnya. Sementara itu, Sekretaris PKN Aceh, M Tanwier Mahdi, menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak tahu-menahu perihal asal-usul KTP warga yang mengaku telah dicatut oleh PKN.
Namun, untuk menghimpun KTP pendukung bisa dilakukan oleh pengurus DPW di tingkat provinsi maupun oleh DPD di setiap kabupaten/kota. Sedangkan yang yang bertugas menginput data dari pimpinan nasional.
“Kadang-kadang kita pun yang di Aceh enggak ngerti bagaimana bisa terekam,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Juni 2023. Karena itu, begitu ada yang komplain seperti yang dilakukan Arawan, pihaknya segera menghubungi pimnas agar bisa diproses langsung.
Namun, kata Tanwier, jika pun tidak melapor ke partai, warga bisa langsung melapor ke Helpdesk KPU dan prosesnya juga tidak rumit. PKN Aceh kata Tanwier, saat ini sedang terfokus pada persiapan Pemilu 2024 yang sudah pada tahap uji baca Al-Qur’an.
PKN mendaftarkan 57 bacaleg untuk kursi DPRA yang 40 persen di antaranya merupakan bacaleg perempuan.
Fokus mereka untuk menjaring konstituen dari Dapil 9 (Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya); Dapil 1 (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang); serta dapil 5 (Aceh Utara dan Lhokseumawe).
Pencatutan NIK tak hanya dialami oleh Arawan. Neneknya yang berdomisili di Meureudu, Pidie Jaya, belakangan juga diketahui terdaftar sebagai anggota Partai Darul Aceh (PDA), salah satu partai lokal di Aceh.
Untuk pencatutan NIK sang nenek, Arawan menyebut kalau KTP neneknya memang “dijual” oleh salah seorang kerabatnya yang saat itu berstatus sebagai anggota PDA.
Namun, ia tidak mengetahui berapa kompensasi yang diterima oleh kerabatnya itu. “Tidak disebutkan berapa jumlahnya (harga), karena katanya untuk memenuhi syarat itu mereka disuruh (oleh pengurus parpol) untuk cari-cari KTP,” kata Arawan.
Ia menjelaskan sang nenek baru mengetahui pencatutan NIK setelah petugas verifikator dari KIP Pidie Jaya datang ke rumah untuk pengecekan langsung.
“Saat ini kerabat saya itu pun sekarang sudah keluar dari partai itu karena dia sudah dapat pekerjaan dan tidak di Aceh lagi,” ucapnya. Sekretaris DPP Partai Darul Aceh (PDA), Syahminan Zakaria.
Sekretaris DPP Partai Darul Aceh (PDA), Syahminan Zakaria, saat dikonfirmasi pada Jumat, 9 Juni 2023, menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima adanya informasi tentang pencatutan KTP warga baik yang di Pidie Jaya maupun dari daerah lain.
Namun, ia mengakui jika ada anggota partai yang meminta mengundurkan diri karena mengikuti PPPK dan lain-lain.
Pada prinsipnya kata dia, proses rekrutmen anggota maupun pengurus partai berdasarkan pada kesadaran dan kemauan masing-masing individu.
“Jadi, prosesnya itu kita memang langsung meminta KTP dari yang bersangkutan, tidak asal comot, dari DPP sampai ke DPW begitu kita terapkan. Karena kalau tidak begitu, waktu verifikasi faktual kalau bukan langsung dari yang bersangkutan akan bermasalah.
Dari awal kami sudah mengantisipasi itu,” katanya. Namun, ia tak memungkiri jika ada kondisi-kondisi di luar sepengetahuan DPP seperti halnya yang terjadi pada salah satu warga di Pidie Jaya.
“Itu bisa jadi, tapi secara organisasi partai sudah ada patron sendiri, harus jelas yang direkrut, baik anggota, apalagi pengurus.
Memang ada yang minta dihapus namanya, tapi bukan karena dicatut melainkan mereka ingin mendaftar kerja, kan tidak mungkin juga kita larang karena ini menyangkut kesejahteraan mereka,” katanya.
Untuk saat ini pihaknya sedang fokus menghadapi Pemilu 2024 dan sedang dalam tahapan pendaftaran caleg-caleg baik untuk DPRA maupun DPRK. Pihaknya menargetkan minimal dapat lima kursi agar pada pemilu yang akan datang tidak perlu lagi mengganti nama partai.
“Itu target yang rasional, paling tidak nggak perlu ubah-ubah nama partai lagi ke depan,” ujarnya. Ia turut berpesan agar dalam pemilu nanti masyarakat memilih caleg-caleg yang berpotensi dan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat.
Mereka yang tidak saja punya kemauan secara politis, tetapi juga punya kapasitas dan intelektual. “Lima tahun itu lama, jangan sampai salah memilih. Jangan terkecoh dengan politik uang yang sudah menjadi gejala luar biasa,” ujarnya.
Setali tiga uang dengan yang dialami oleh Arawan, warga Kabupaten Aceh Timur, Adhil, sempat kesal saat menyadari tak bisa mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhir tahun lalu. Telisik punya telisik, ternyata NIK-nya telah terdaftar sebagai anggota Partai Ummat.
Ini merupakan partai besutan Amien Rais yang baru terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 Agustus 2021.
Partai ini nyaris gagal sebagai peserta Pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi faktual dan tidak memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun, setelah perbaikan akhirnya dinyatakan lolos dan mendapatkan nomor urut 24. Belakangan Adhil teringat pernah memberikan KTP kepada seorang teman yang meminta dukungan untuk ayahnya.
Yang Adhil tidak ketahui adalah KTP itu ternyata untuk didaftarkan sebagai anggota parpol. “Dia tidak memberi tahu saya,” ujar Adhil awal Mei lalu. Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Ummat, Afdhal Yudi, belum memberikan tanggapannya terkait hal itu.
Saat dihubungi pada Kamis siang, 8 Juni 2023, Yudi mengaku sedang ada tamu dan minta dihubungi kembali. Namun, setelah dua kali dihubungi kembali ia tidak menjawab panggilan.
I Salah seorang jurnalis foto di Banda Aceh, Hendri, juga mengaku NIK-nya pernah terdaftar sebagai anggota Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Anehnya kata dia, meski yang terdaftar adalah NIK-nya, tetapi nama yang muncul di aplikasi infopemilu.kpu.go.id justru Mulyono Hutapea.
“Waktu kulihat langsung bikin screenshot dan kubuat status di WhatsApp,” kata Hendri, Senin, 15 Mei 2023. Meski sadar organisasi profesinya tak membolehkan Hendri untuk bergabung dengan parpol, tetapi ia tidak melapor ke KIP Aceh atau ke KPU.
Yang pasti, ketika Hendri mengecek lagi pada pertengahan Mei 2023, NIK-nya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol.
Belakangan, PPB tidak lolos verifikasi dan gagal menjadi peserta Pemilu 2024. Pencatutan NIK tak hanya dilakukan oleh partai “gurem”.
Salah satu dedengkot partai politik di Indonesia, juga pernah dilaporkan ke Bawaslu Aceh gara-gara mencatut NIK milik Syahril, seorang jurnalis TV di Banda Aceh. Saat itu kata Syahril, iseng-ieng dia mengecek NIK-nya di infopemilu.kpu.go.id.
“Ternyata nama saya muncul sebagai anggota partai tersebut,” kata Syahril pada Mei lalu. Ia merasa sangat dirugikan dengan pencatutan itu dan melapor ke Bawaslu Aceh.
Selanjutnya, laporan tersebut diproses langsung oleh KIP Aceh dan memakan waktu hingga satu bulan lamanya. Bahkan dia harus mengikuti sidang di KIP Aceh yang juga menghadirkan ketua partai yang dilaporkan tersebut.
“Saya dikonfirmasi kembali di dalam sidang itu, apakah benar saya bukan pengurus dari partai itu, pihak KIP juga menanyakan kepada ketua partai apakah saya bukan anggota mereka.” Setelah sidang, Syahril harus menunggu prosesnya hingga beberapa hari.
“Seminggu kemudian saya cek kembali di aplikasi dan nama saya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol,” ujar Syahril lega.
Pencatutan NIK oleh parpol dinilai sangat merugikan. Arawan dan Adhil misalnya, gara-gara NIK mereka terdaftar sebagai anggota parpol, banyak peluang pekerjaan yang terlewat begitu saja.
Meskipun mereka segera melapor ke KPU begitu mengetahui adanya pencatutan, tetapi proses penghapusan pada sistem KPU membutuhkan waktu yang lama hingga berbulan-bulan.
Tidak seperti Syahril yang urusannya selesai hitungan minggu, Arawan bahkan berulang kali menanyakan perkembangannya pada pengurus PKN Aceh melalui direct message Instagram.
Barulah sekitar Februari 2023 saat mengecek kembali NIK-nya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol. Begitu juga Adhil yang harus menunggu hingga hitungan bulan. Bakal calon DPR RI asal Aceh, Azhari Cage bersama timses nya di KIP Aceh.
Pencatutan KTP untuk Bacalon DPD RI asal Aceh DUKUNGAN dalam bentuk KTP tidak hanya dibutuhkan oleh partai politik untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) sebanyak empat persen.
Para individu yang akan maju sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) secara independen juga membutuhkan dukungan untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bagi provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 1 juta orang wajib memenuhi persyaratan dukungan minimal seribu orang; 1—5 juta DPT wajib memenuhi minimal 2 ribu dukungan; 5—10 juta wajib memenuhi minimal 3 ribu dukungan; 10—15 juta wajib memenuhi minimal 4 ribu dukungan; dan lebih dari 15 juta wajib memenuhi minimal 5 ribu dukungan.
Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sekitar 5.507.855 jiwa, memiliki jumlah pemilih sebanyak 3,75 juta orang.
Itu artinya, bakal calon anggota DPD asal Aceh hanya perlu memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 2 ribu orang/KTP yang berasal paling sedikit setengah dari jumlah kabupaten/kota di Aceh. Untuk per satu kabupaten/kota mereka hanya perlu dukungan minimal sekitar 200 KTP.
Wacana catut-mencatut KTP pun kembali mencuat setelah KIP melakukan verifikasi faktual. Publik menilainya sebagai salah satu bentuk kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu. Kesempatan bagi para muge atau tengkulak untuk “berdagang” KTP.
Mereka yang NIK-nya dicatut umumnya baru mengetahui setelah diverifikasi faktual secara langsung oleh petugas dari KIP kabupaten/kota melalui PPS. Contohnya seperti yang dialami warga Aceh Timur, Arrazi.
Ia mengaku kalau NIK-nya dicatut oleh salah satu bakal calon DPD RI asal Aceh atas nama Iy.
Selain tidak mengenal bakal calon DPD tersebut, dia juga tidak merasa pernah memberikan KTP untuk mendukung Iy. Ia juga tidak memberikan kepada orang lain yang memiliki aktivitas di partai politik.
Arrazi baru mengetahui kalau NIK-nya dicatut setelah petugas PPS melakukan verifikasi langsung kepadanya.
“Sekitar bulan April lalu datang petugas PPS ke rumah saya untuk melakukan verifikasi faktual pendukung salah satu bacalon anggota DPD.
Saat itu saya tidak di rumah sehingga mereka mengonfirmasi pada saya via telepon.
Dari situlah saya tahu kalau KTP saya sudah dicatut oleh yang bernama Iy itu,” kata Arrazi saat dihubungi pada Minggu malam, 28 Mei 2023.
Kesal karena KTP-nya disalahgunakan, Arrazi lantas mencari tahu siapa sosok Iy agar bisa mengonfirmasi langsung perihal pencatutan itu. Namun, setelah ia bertanya sana sini, tidak ada yang mengenal Iy. Orang-orang di sekitarnya juga tidak ada yang kenal. “Betul-betul tidak terdeteksi oleh saya siapa itu Iy,” katanya.
Hingga Minggu terakhir Mei kata Arrazi, ketika dia mengecek di situs KPU, namanya masih tercantum sebagai pendukung bacalon tersebut.
Namun, dia tidak melapor ke KIP ataupun melapor secara online via website KPU karena tidak paham secara teknis. Sementara itu, Iy saat dikonfirmasi perihal itu menjelaskan bahwa jika ada warga yang merasa bukan pendukung dirinya ataupun bakal calon DPD lainnya dapat melapor via https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.
Orang tersebut hanya perlu melampirkan surat pernyataan dan menunggu proses dari KPU. Secara teknis kata dia, yang bertugas mengumpulkan KTP dukungan di lapangan adalah timnya.
Ada beberapa daerah yang dinilai menjadi basis konstituennya, seperti Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, hingga Singkil dan Simeulue.
“Saya juga kan mengajar, jadi banyaklah yang memberikan dukungan dari para kolega, mahasiswa, kepala sekolah, hingga dari dayah,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Juni 2023.
Bahkan, kata dia, sebagai syarat mendaftar bakal calon DPD kemarin, dia menyiapkan hingga 2.500 KTP lebih. Jadi, kata dia, jika ada satu dua yang miss seperti itu dipersilakan untuk mengundurkan diri.
Dia menghormati hak setiap individu dalam menentukan pilihan politiknya. “Apalagi terkadang memang ada kebutuhan-kebutuhan administrasi ketika mendaftar suatu pekerjaan yang tidak membolehkan mendukung partai politik atau kontestan pemilu,” ujarnya. Anggota KIP Aceh, Munawarsyah.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh KOMISIONER KIP Aceh Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Munawarsyah, menjelaskan, semua proses pendaftaran dan pengumpulan syarat administrasi peserta Pemilu 2024—baik untuk parpol maupun individu yang bertarung ke DPD—dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Adanya aplikasi Silon menurut Munawarsyah tidak saja untuk efisiensi dalam pemberkasan yang paperless, juga sebagai wujud transparansi penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya di Aceh, agar tak ada yang bisa “bermain-main” dengan data masyarakat.
Data yang diunggah ke Silon saling terkoneksi antara yang dikelola oleh KIP Aceh dengan KIP kabupaten/kota.
“Karena data yang diunggah ini berbasis NIK, makanya ketika ada yang ganda langsung kelihatan sejak awal. Misalnya ada KTP yang diunggah berulang-ulang, langsung terdeteksi, yang dobel-dobel inilah yang akan kita verifikasi lagi,” kata Munawarsyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 10 Mei 2023.
Dari unggahan berkas pendukung tersebut, KIP Aceh akan memverifikasi secara administrasi, apakah syarat dukungannya memenuhi keterwakilan dari kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang. Setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual dengan mengonfirmasi langsung para pendukung sesuai dengan data yang diunggah.
Dari verifikasi faktual inilah ditemukan adanya kasus-kasus seperti pendukung tidak berhasil dijumpai petugas di lapangan.
“Ya udah, kita hapuskan (datanya),” katanya. Sedangkan yang KTP-nya diketahui memberikan dukungan secara ganda, maka akan diminta untuk membuat surat keterangan secara tertulis yang menyatakan hanya mendukung salah satu calon.
“Dan itu semuanya melalui aplikasi Silon,” tegas Munawar Untuk KTP ganda ini ada dua kriteria, yakni ganda internal dan ganda eksternal.
Ganda internal ialah pengunggahan data secara berulang dari parpol atau bacalon DPD yang sama. Sedangkan ganda eksternal ialah data yang sama diunggah oleh banyak parpol atau lebih dari satu bacalon DPD.
Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KIP Aceh terhadap pendukung bakal calon anggota DPD misalnya, berdampak langsung pada menyusutnya jumlah pendukung bacalon.
Saat pengumuman verifikasi faktual tahap pertama oleh KIP Aceh pada Rabu, 1 Maret 2023, hanya enam dari 38 bacalon yang memenuhi syarat kelengkapan dukungan tahap pertama.
Ke-6 bacalon tersebut, yaitu Ahmada MZ, H Sudirman, Dedi Mulyadi Selian, Nazir Adam, Mizar Liyanda, dan M Fadhil Rahmi.
Sisanya dinyatakan belum memenuhi syarat dan harus melakukan perbaikan tahap kedua. Tgk Ahmada MZ tercatat sebagai mantan anggota DPRK Aceh Besar; Sudirman adalah inkumben yang sebelumnya dikenal luas melalui karakter Haji Uma dalam serial film komedi ‘Eumpang Breuh’; Dedi Mulyadi Selian mantan anggota KIP Aceh Tenggara.
Kemudian Nazir Adam merupakan mantan wakil bupati Pidie dan Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Aceh saat ini; Mizar Liyanda saat ini tercatat sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan Wilayah I Aceh; dan M Fadhil Rahmi juga tercatat sebagai inkumben yang sering tampil di publik bersama dai kondang Ustad Abdul Somad.
Nama-nama bacalon yang memerlukan perbaikan tahap kedua, yaitu Darwati A Gani (614 perbaikan), Zulfikar (330 perbaikan), Muhammad Zulmi (150 perbaikan), Sayed Muhammad Muliady (611 perbaikan), Mulia Rahman (551 perbaikan), Akhyar (436 perbaikan), M Fakhruddin (297 perbaikan), Zulhafah (1.107 perbaikan).
Ada juga Abdul Hadi (908 perbaikan), Zulhaq Arsyad (446 perbaikan), M Adam (959 perbaikan), Razali (506 perbaikan), M Amin Said (881 perbaikan), Raihanah (867 perbaikan), Safir (705 perbaikan), Nazar (781 perbaikan). Kemudian Dedi Sumardi Nurdin (506 perbaikan), Rahmat Razi Aulia (887 perbaikan), Mohd Ilyas (614 perbaikan), Azhari (553 perbaikan), Sofyan Ardi (606 perbaikan), Abdullah Puteh (344 perbaikan), Sahidal Kastri (672 perbaikan), Said Muslim (1.105 perbaikan), A Mufakhir Muhammad (1.170 perbaikan), Firmandez (1.087 perbaikan), dan Irsalina Husna Azwir (1.187 perbaikan).
Selain itu, satu bacalon atas nama Nasrullah mengundurkan diri dan tiga lainnya tidak menyerahkan perbaikan dukungan tahap dua, yaitu Ramli Rasyid, Bukhari MY, dan Helmi Hasan. Menyusutnya jumlah KTP pendukung dari mayoritas bacalon ini menguatkan dugaan publik kalau ada yang “berdagang” dan berharap mendapat cuan dari tahapan pemilu.
Menepis dugaan tersebut, salah satu bacalon, Azhari, menjelaskan mengapa pendukungnya bisa berkurang. Pertama, kata Azhari, masyarakat mengenal namanya sebagai Cage, yakni nama alias yang selama ini tersemat di depan nama aslinya: Azhari.
Saat timnya mengumpulkan KTP pendukung dari masyarakat, mereka hanya menyebutkan KTP itu untuk Cage agar bisa maju ke DPD. Tidak menyebutkan nama Azhari. “Sedangkan saat verifikasi faktual petugas mengonfirmasi atas nama Azhari, makanya ada sebagian yang tidak mengenal,” kata Azhari, 10 Mei 2023.
Kedua, ada juga di antara pendukungnya yang belakangan menjadi penyelenggara pemilu sehingga mereka mencabut dukungannya kepada bacalon peserta pemilu. Azhari mengklaim bahwa semua pendukungnya valid dan tidak asal comot KTP karena semua diambil atas persetujuan mereka.
“Selebihnya tidak ada kendala apa pun,” kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu.
Muge KTP SOAL bagaimana “muge (penggalas/tengkulak)” KTP ini bergerilya di masyarakat, pernah disaksikan langsung oleh Emil, warga Kabupaten Aceh Besar.
Akhir 2022 lalu, tak lama setelah kunjungan Anies Baswedan ke Aceh, dalam suatu kelompok pengajian di kampungnya, ada ibu-ibu yang menggalang dukungan KTP dengan “menjual” nama Anies Baswedan.
Menurut Emil, ada beberapa yang memberikan salinan KTP mereka karena memang bersimpati pada sosok Anies. Setelah itu tidak ada kejelasan lagi akan diapakan KTP yang diambil itu.
Emil sendiri memilih untuk tidak memberikan salinan KTP-nya. Selain karena tak begitu paham politik, dia juga tidak kenal pada orang yang meminta dukungan KTP tersebut.
Belakangan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh salah satu LSM di kampungnya, Emil sadar bahwa Anies tidak membutuhkan tiket berupa KTP agar bisa maju sebagai calon presiden.
Mereka yang berkegiatan di masyarakat atau yang memiliki basis massa di level akar rumput, kerap didekati politisi karena dinilai bisa menjadi “jembatan” untuk menggalang dukungan di musim pemilu.
Hal itu diakui oleh Hairi, warga Aceh Barat Daya yang sepanjang kegiatannya selalu bersinggungan dengan masyarakat. “Ada, dari partai nasional, tetapi saya tolak,” kata Hairi akhir Mei lalu.
Bagi Hairi yang masih memiliki idealisme politik, hal-hal semacam itu masih menjadi pertimbangannya. Dia tak mau sembarangan “membantu” orang. “Kecuali pada pemilu lalu, saya ada membantu satu teman perempuan yang maju sebagai caleg,” katanya.
Namun, Hairi tak menampik adanya kondisi di lapangan yang “mencari aman” jika sudah terbentur oleh hierarki struktural di tempat kerja. Oya, seorang warga yang berdomisili di Banda Aceh, juga mengaku pernah ada politikus yang “meminta tolong” padanya.
Namun, Oya dengan tegas menolak karena dia tidak ingin masyarakat dampingannya menjadi komoditas politik. Meskipun ia punya kekuatan untuk mengerahkan masyarakat, tetapi tak ada jaminan “angin surga” politisi tersebut akan terwujud.
“Ini berkaitan dengan integritas karena dalam kontrak kerja saya disebutkan kami tidak boleh terlibat politik praktis” katanya. Oya juga tak ambil pusing meskipun ajakan itu berasal dari atasannya sendiri.
Selaras dengan apa yang diceritakan Hairi dan Oya, Asmin yang sehari-hari juga bekerja di masyarakat membenarkan bahwa pendekatan-pendekatan seperti itu lazim dilakukan politikus baik yang ingin maju ke Senayan melalui jalur parpol atau bacalon DPD.
Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi dengan iming-iming proyek atau kompensasi lain jika terpilih. Sebaliknya, ada juga yang mendekati politisi-politisi tertentu karena merasa memiliki komoditas untuk dijual berupa kantong-kantong suara di masyarakat.
“Ada dari partai lokal dan parnas,” kata Asmin sambil menyebut nama politisi yang mendekatinya. Di tahap-tahap awal kata Asmin, politisi tersebut hanya ingin tes ombak terlebih dahulu, bagaimana respons publik terhadap kehadiran mereka di suatu daerah pemilihan.
Di situlah peran jembatan ini untuk mempertemukan politikus tersebut dengan warga. “Kalau responsnya positif berarti terbuka peluang lebih lanjut, kalau tidak ya berhenti sampai di situ. Semua itu angin surga,” katanya.
Namun, berdasarkan apa yang pernah ditemui Asmin di lapangan, ada yang menghargai per satu KTP Rp25—50 ribu, tetapi itu pun tidak dibayar di awal.
Namun, orang-orang yang KTP-nya sudah dikantongi oleh para timses ini akan mendapatkan prioritas jika ada bantuan menjelang hari-H pemilu seperti sembako.
Terlepas siapa pun yang berusaha mengambil keuntungan dalam situasi ini, yang jelas warga yang dicatut KTP-nya sangat merasa dirugikan. Arawan ataupun Arrazi dua di antaranya.
Mereka mengatakan tak seharusnya proses demokrasi dicederai dengan hal-hal semacam itu. “Harus betul-betul memastikan apakah KTP yang diambil itu pendukung mereka atau bukan. Kalau seperti ini saya merasa sangat dirugikan.
Kadang kita perlu KTP kita untuk hal-hal lain tetapi sudah terkendala dengan itu,” keluhnya. Namun, yang lebih mengesalkan dia, cara-cara seperti itu dinilai telah mengangkangi hak politik warga negara.
Ditulis oleh Tim KJI Aceh: Ihan Nurdin (perempuanleuser.com), Fitri Juliana (digdata.id), Ulfa (KBA.one), Mhd. Saifullah dan Iskandar (ajnn.net).
Tulisan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/muge-ktp-di-musim-pemilu/index.html
MaTA Minta KIP dan Bawaslu Aceh Beri Garansi ke Publik Tidak Ada Pemilih Ganda dalam Pemilu 2024
Siaran Pers |LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta KIP dan Bawaslu Aceh untuk memberi garansi kepada publik bahwa tidak ada pemilih ganda dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui total pemilih Aceh pada Pemilu 2024 sebanyak 3.742.037 jiwa.
“MaTA meminta KIP dan Bawaslu Aceh memastikan tidak ada NIK pemilih ganda maupun pemilih siluman dalam Pemilu 2024 yang berpotensi merusak pesta demokrasi,” kata Hafijal, Anggota Badan Pekerja MaTA kepada Serambinews.com, Senin (10/7/2023).
Menurut Hafijal, terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil adalah tanggung jawab dan harapan semua elemen. Baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat umum selaku pemilih.
“Hal ini kami anggap sangat penting dikarenakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Aceh dengan salah satu temuannya adalah masih ditemukan adanya data pemilih ganda,” ungkapnya.
Dari hasil investigasi pihaknya, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah satu pemilih yang memberikan keterangan dalam investigasi tersebut yang tercatat atas nama orang lain.
Baca Juga : Pokja V Masyarakat Sipil Aceh Surati Presiden
Hal ini diketahui ketika yang bersangkutan melakukan pengecekan NIK-nya di laman (infopemilu.kpu.go.id), kemudian masih banyak terjadi pencatutan KTP dalam proses pencalonan DPD dan syarat verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.
Baca Juga : Sampaikan Catatan Kritis, 5 LSM Minta Presiden tak Lagi Tunjuk Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur
“Jadi perlu kita ketahui bersama masih ada masyarakat Aceh yang memiliki hak pilih tapi tidak memiliki akses untuk melakukan pengecekan NIK karena keterbatasan dan belum melek terhadap teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut masih kerap terjadi, sehingga ruang kelemahan ini kiranya dapat diatasi oleh KIP Aceh,” harapnya.
Baca Juga : MaTA Sorot Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2023, Alfian: Boros
Hafijal menambahkan, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk. Jadi bagaimana mungkin, satu NIK terdaftar atas lebih dari satu orang.
“Untuk menjawab permasalahan tersebut di kemudian hari penting kiranya bagi KIP dan Bawaslu membuka nomor pengaduan yang itu mudah untuk diakses langsung oleh pemilih atau pelapor selain pengaduan yang telah tersedia selama ini berupa link pelaporan,” saran dia.
MaTA berharap persoalan dan temuan di atas sudah diperbaiki dan dibereskan oleh KIP Aceh sebelum rapat pleno penetapan DPT dilangsungkan pada 27 Juni lalu.
Ini juga menjadi ukuran integritas penyelenggara pemilu, kalau daftar pemilih dibawa ke arah cawe-cawe, maka dapat berimplikasi besar atas kualitas pemilu nantinya.
“Jadi KIP Aceh harus memberi jaminan DPT Aceh yang berjumlah 3.742.037 orang adalah data yang valid, tidak ada NIK pemilih ganda maupun pemilih siluman.
Karena hanya dengan begitu, asas dalam demokrasi berupa pelaksanaan one man one vote dalam pemilihan umum terlaksana dengan tepat dan tidak diwarnai oleh praktik-praktik kecurangan berupa DPT ganda maupun KTP ganda yang justru mencederai demokrasi itu sendiri,” demikian Hafijal.(*)
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul MaTA Minta KIP dan Bawaslu Aceh Beri Garansi ke Publik Tidak Ada Pemilih Ganda dalam Pemilu 2024, https://aceh.tribunnews.com/2023/07/10/mata-minta-kip-dan-bawaslu-aceh-beri-garansi-ke-publik-tidak-ada-pemilih-ganda-dalam-pemilu-2024.
Pokja V Masyarakat Sipil Aceh Surati Presiden
MaTA |Setahun kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh belum menunjukkan kinerja yang setara dengan apresiasi yang diberikan oleh Mendagri selaku Pj. Gubernur Terbaik di Indonesia pada masa kepemimpinan enam bulan pertama.
Padahal dalam implementasi kebijakan Pj Gubernur Aceh sama sekali belum menyentuh perbaikan secara signifikan dalam kebijakan tata kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Perbaikan Tata Kelola Birokrasi dan Pemerintahan, Kebijakan Sektor Agraria, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Perlindungan Anak, Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pokja V Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri LBH Banda Aceh, MaTA, WALHI Aceh, Flower Aceh, dan Katahati Institute menyampaikan catatan kritis satu tahun kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh, sebagai berikut:
Dugaan Pemotongan Dana Desa Seret Jamin Idham, MaTA : Siapa yang Terlibat Harus Dijerat
Info Kasus |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nagan Raya segera memperkuat konstruksi kasus dugaan pemotongan anggaran dana gampong (ADG) yang ikut menyeret mantan Bupati Nagan Raya, M Jamin Idham.
Dalam perkara tersebut polisi tidak hanya melihat pada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan yang masih dalam proses hukum ini. Tetapi, dampak sosialnya juga penting untuk diperhatikan.
“Dampak dari kebijakan adanya dugaan pemotongan uang, sudah menghentikan aktivitas keagamaan di tingkat desa. Dampak sosial lebih besar tidak hanya kerugian keuangan negara saja.
Kita berharap kasus ini diungkap secara utuh jadi siapapun yang terlibat itu patut dicurigai,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Senin, 19 Juni 2023.
Dikatakannya, dalam pengungkapan dugaan tindak pidana rasuah ini, kewibawaan lembaga kepolisian dipertaruhkan.
Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengungkap siapa saja aktor yang terlibat dalam tindak pidana itu.
Publik sendiri, masih bertanya akan kepastian hukum. “Saya pikir polisi punya kemampuan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja aktor lain yang terlibat.
Inikan sudah ada awal dan ada ujungnya, pengungkapan harus utuh, publik butuh kepastian hukum, kita melihat dari proses lidik yang ditemukan kita melihat ada penyimpangan,” sebutnya. Menurutnya, penting bagi aparat penegak hukum untuk melihat potensi yang terlibat dalam penyimpangan ADG ini.
Sehingga, jika memang terbukti ada peran maka sudah patu dijerat sebagaimana Undang-Undang (UU) yang berlaku. Begitupula dengan pendamping desa yang dipertanyakan perannya dalam upaya mencegah adanya alokasi ADG yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Makanya penting ini dilihat siapa saja yang dilihat dari potensi terhadap penyimpangan ini, siapa yang terlibat harus dijerat dan ditersangkakan, kita berharap pihak kepolisian tidak ada negosiasi dalam pengungkapan kasus ini.
Di samping itu, aparatur gampong juga diminta untuk tidak terlalu dilema ketika mendapat ancaman tertentu jika tidak mengikuti perintah atasan.
Alfian menegaskan, harus dipahami bahwa pemerintah daerah (Pemda) hanya memiliki kewenangan pada kebijakan administrasi, bukan melakukan intimidasi terhadap proses realisasi keuangan.
“Seharusnya kewenangan pemerintah daerah hanya kebijakan administrasi, pemahaman ini yang seharusnya dipahami oleh aparatur desa.
Desa juga punya hak otonom berdasarkan undang undang desa, ke depan aparatur desa tidak mudah ditakut takuti atau diintervensi oleh pemerintah,” imbuh Alfian.
Dugaan tindak pidana korupsi yang ikut menyeret nama mantan Bupati Nagan Raya, M Jamin Idham masih terus didalami polisi. Lebih 30 orang diperiksa penyidik Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres setempat, mulai dari keuchik, bendahara hingga camat.
Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/dugaan-pemotongan-dana-desa-seret-jamin-idham-mata-siapa-yang-terlibat-harus-dijerat/index.html?page=all.
Sampaikan Catatan Kritis, 5 LSM Minta Presiden tak Lagi Tunjuk Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur
Kebijakan Publik |Tim Pokja Lima yang terdiri dari lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Katahati Institute, LBH Banda Aceh, dan Flower Aceh meminta Presiden RI tak memperpanjang jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.
Permintaan itu disampaikan oleh Lima LSM tersebut dalam catatan kritis masyarakat sipil Aceh terkait evaluasi satu tahun kinerja Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.
Catatan kritis tersebut secara resmi diserahkan oleh para perwakilan LSM itu ke DPR Aceh, Rabu (14/6/2023) dan diterima oleh Wakil Ketua DPRA, Safaruddin S.Sos M.SP.
“Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ahmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh,” demikian bunyi point pertama pada bagian kesimpulan dan rekomendasi kelima LSM dalam catatan kritis tersebut.
Baca Juga : Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
Kemudian, meminta Kepada Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) untuk tidak mengajukan/mengusulkan kembali Ahmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur Aceh.
Baca Juga : MaTA Desak Inspektorat Banda Aceh Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Rukoh
Kelima LSM juga meminta DPRA mempertimbangkan catatan kritis ini dalam pengusulan calon Pj. Gubernur Aceh.
Selanjutnya, meminta Forbes Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk mengawal pengusulan Pj Gubernur Aceh yang akan datang dan memastikan calon Pj Gubernur Aceh yang benar-benar paham tentang permasalahan sedang terjadi di Aceh.
Pantauan Serambinews.com, catatan kritis tersebut diserahkan oleh Koordinator MaTA, Alfian kepada Wakil Ketua DPRA, Safaruddin.
Penyerahan catatan kritis Tim Pokja Lima itu disaksikan oleh para perwakilan LSM dan awak media di ruangan Wakil Ketua DPRA.
Usai audiensi dan penyerahan, Alfian selaku Koordinator MaTA menyampaikan, catatan kritis masyarakat sipil di Aceh itu dibuat berdasarkan evaluasi sejumlah sektor di Aceh, seperti sektor sumber daya alam, agraria, sektor tata kelola pemerintahan, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Termasuk penguatan sumber daya manusia di Aceh, pengentasan kemiskinan, soal lingkungan hidup juga. Sektor-sektor ini kita evaluasi berbasis data,” ujarnya.
Menurut Alfian berdasarkan hasil evaluasi itu, selama setahun terakhir, Pj Gubernur Aceh gagal memperbaiki berbagai kondisi dalam sektor-sektor tersebut.
“Misal soal kemiskinan dan stunting, katanya ini jadi prioritas dan menjadi isu tranding di minggu pertama Pj Gubernur Achmad Marzuki menjabat. Tapi sampai saat ini kita tahu ini gagal, kita menyimpulkan gagal.
Termasuk dari sisi anggaran, dari sisi tatakelola pemerintahan, dan juga bicara SDA agraria, kekerasan perempuan dan anak, saya pikir semua ini tidak tertangani,” katanya.
Karena itulah, pihaknya mengambil sikap untuk menyerahkan catatan kritis.”Dan ini tidak kita serahkan ke DPRA saja tapi juga ke Presiden RI, Menkpolkam, Mendagri, dan juga Forbes Aceh,” kata dia.
Alfian menegaskan, apa yang disampaikan itu tidak hanya sekedar memberi catatan.”Keberadaan Pj sekarang, rakyat Aceh tahu apa yang terjadi, jadi jangan dianggap kita tidak tahu apa-apa.
Pola-pola lama yang digunakan saya pikir harus dihentikan, kasus-kasus yang sudah banyak di Aceh harus bisa diselesaikan oleh gubernur yang terpilih nanti,” ujarnya.
Alfian menegaskan, penunjukan Pj Gubernur Aceh jangan semata untuk kepentingan pusat.”Jika demikian, saya pikir akan sangat berpotensi terjadinya konflik baru di Aceh. Artinya ketidakpercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat akan bertambah,” pungkas Alfian.(*)
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Sampaikan Catatan Kritis, 5 LSM Minta Presiden tak Lagi Tunjuk Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur, www.serambinews.com
Jadi Aktor Dana Appendiks, MaTA Nilai Bustami Tak Miliki Integritas Pimpin Aceh
Kebijakan Publik |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai pengusulan nama Bustami Hamzah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2023-2024 oleh DPRA merupakan langkah yang salah.
Menurut Alfian, sosok Bustami pernah jadi aktor di balik dana siluman APBA berkode “appendiks” menjadi salah satu cacatan penting Sekda Aceh itu tidak memiliki integritas untuk memimpin Aceh.
“Dalam catatan kami soal tidak memiliki integritas ya salah satunya itu (aktor dana appendiks),” kata Alfian kepada HabaAceh.id, Selasa (13/6).
Alfian menyampaikan, pihaknya tidak pernah sepakat dan tidak punya negosiasi dengan DPR Aceh terkait pengusulan eks Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) itu sebagai Pj gubernur Aceh.
Ia menilai, di tengah kondisi keuangan dan sosial Aceh hari ini seharusnya DPRA harus memilih orang-orang yang berintegritas dan serius untuk membangun Tanah Rencong, bukan malah untuk membangun dan memperkaya segelintir pejabat.
Baca Juga : MaTA Desak Inspektorat Banda Aceh Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Rukoh
“Saya pikir ini patut dikritisi kembali apakah ini untuk kepentingan 81 anggota DPR atau memang untuk kepentingan membangun rakyat Aceh yang lebih sejahtera,” ucapnya.
Baca Juga : Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
Alfian menjelaskan, pihaknya juga memiliki rekam jejak terhadap Bustami yang punya kemampuan untuk mencawe-cawe anggaran Aceh.
Sehingga, hal itu dinilai akan membuat kondisi Aceh semakin buruk jika Mendagri mengabulkan Bustami jadi pj gubernur.
“Kita punya rekam jejak bahwa orang ini punya kemampuan mencawe-cawe anggaran Aceh dan kita tidak pernah sepakat itu dan kita tidak punya negosiasi untuk itu,” jelasnya.
Karena itu, Alfian berharap Mendagri dapat mempertimbangkan usulan DPRA sehingga ditunjuk orang-orang yang memang memiliki integritas dan komitmen konkret bagaimana mensejahterakan rakyat Aceh dan membangun tata kelola pemerintah bersih dari praktik korupsi.
“Jadi jangan hanya sekedar berkesimpulan si A tapi tidak rasional, kalau tidak rasional pasti kebijakannya tidak waras,” kata dia.
Alfian menambahkan, pihaknya tidak mau terjebak dengan kebijakan yang diambil oleh DPRA, karena selama ini DPR Aceh hanya sibuk memikirkan kelembagaan mereka saja tapi tidak memikirkan rakyat.
“Sekarang kita juga bisa lihat dinamikanya, mereka sedang membuat cangkang kekuasaan di Aceh dan kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk meluruskan yang tidak lurus, karena Aceh ini butuh pemimpin seluruh penggaris,” pungkasnya.
Salinan ini telah tayang di www.habaaceh.id
Proyek BPKA Senilai Rp34,7 Miliar Mangkrak, MaTA: Pj Gubernur Harus Lakukan Audit Investigasi
Kebijakan Publik |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai ada potensi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) senilai Rp34,7 miliar.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran (TA) 2022 yang seharusnya rampung pada 22 Desember 2022, nyatanya hingga Juni 2023 belum selesai, bahkan mangkrak akibat kontrak kerja pelaksana diputuskan.
Alhasil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh memberikan sanksi blacklist.
Atas hal itu, Koordinator MaTA, Alfian mendesak Pemerintah Aceh menugaskan Inspektorat Aceh atau Badan Pengawas Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,) Aceh untuk melakukan investigasi mulai dari proses tender tanpa terkecuali memeriksa panitia tender serta rekanan proyek yakni PT Adik Abang Qanita Pratama (PT AAQP).
“Walaupun sudah dimasukkan ke daftar hitam (Blacklist). Semestinya Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara administrasi terkait tender tersebut,” kata Alfian kepada AJNN, Kamis, 8 Juni 2023.
Menurut Alfian, hal ini terjadi dimulai dengan adanya dugaan ketidakcermatan di level panitia tender.
Sehingga tidak salah jika ada yang menduga ada permainan dalam proses tender sehingga perusahaan tersebut yang menang sebagai rekanan pelaksana.
Diputusnya kontrak akibat rekanan gagal menyelesaikan pekerjaan dapat dijadikan indikator jika perusahaan tersebut tidak layak.
“Saya pikir pemerintah perlu lakukan investigasi secara administrasi, apakah ada kongkalikong. Sehingga perusahaan ini bisa menang,” sebut Alfian.
Alfian menduga, PT AAQP tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pembangunan proyek besar dengan mengelola anggaran bernilai puluhan miliaran rupiah.
“Kita menduga, apakah sengaja dimenangkan oleh panitia tender, ini sangat perlu ditelusuri,” tutur Alfian.
Lanjut Alfian, panitia tender merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus tersebut. “Kita mendesak Pj Gubernur mengintervensi langsung tentang hal ini, termasuk orang yang terlibat dalam pemenangan tender tersebut,” ujarnya.
Karena menurut Alfian, dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah Pemerintah Aceh.
Baca Juga : Sederet Catatan Kritis MaTA Tentang BPKS
Pembangunan yang menggunakan anggaran 2022 seharusnya sudah bisa difungsikan tahun ini, tapi kenyataannya malah mangkrak di depan kantor Gubernur Aceh sendiri.
Baca Juga : Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
“Pemerintah otomatis harus memulai prosesnya dari awal untuk pembangunan kantor BPKA, sehingga secara pemanfaatan pemerintah Aceh salah satu pihak yang sangat dirugikan,” sebut Alfian.
Alfian menduga, ada potensi pidana korupsi pada kasus tersebut.
Oleh karenanya mendesak Pj Gubernur agar meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut perkara tersebut.
“Potensi pidana korupsi patut diduga terjadi di proses lelang, apakah perusahan tersebut setelah menang tidak melakukan perjanjian komitmen dengan dinas terkait,” jelasnya.
Alfian mendesak pemerintah agar serius dalam membongkar birokrasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang sama.
“Kita ingin melihat sejauh mana keseriusan pemerintah membongkar birokrasi yang selama ini membangun dengan modus korupsi, karena hingga sekarang pemerintah Aceh belum melakukan hal itu,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) senilai Rp34,7 miliar mangkrak sejak akhir pengerjaan pada 22 Desember 2022.
Mirisnya, bangunan tersebut terletak tepat di depan Kantor Gubernur daerah setempat.
Amatan AJNN, Kamis, 8 Juni 2023, tak terlihat ada gedung yang berdiri. Namun hanya tampak pondasi bangunan yang baru selesai dikerjakan. Dan sekelilingnya terdapat tumpukan material bekas pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lpse.acehprov.go.id, pagu anggaran gedung BPKA tersebut senilai Rp34,7 miliar lebih, sementara rekanan proyek yaitu PT Adik Abang Qanita Pratama dengan nilai kontrak Rp33,7 miliar lebih.
Adapun kegiatan ini berada dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Bangunan tersebut terletak di jalan T Panglima Nyak Makam atau tepatnya Depan Kantor Gubernur Aceh.
Jika diamati sekilas saat mengendarai kendaraan, hanya tampak proyek pembangunan dikelilingi pagar hitam (seng genteng metal hitam) dan tak terlihat rangka bangunan menjulang ke atas.
Berdasarkan informasi yang dicantumkan di laman LPSE, bangunan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran (TA) 2022, yang seharusnya selesai pada 22 Desember 2022.
Dengan masa pengerjaan selama 215 hari atau tujuh bulan.
Faktanya hingga Juni 2023, di lokasi pembangunan hanya pondasi saja yang terlihat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh saat dikonfirmasi AJNN, M Adam menyebutkan, dirinya menyediakan waktu untuk diwawancarai secara langsung terkait bangunan mangkrak tersebut esok, Jumat, 9 Juni 2023.
Salinan ini telah tayang di www.ajnn.net
Sederet Catatan Kritis MaTA Tentang BPKS
Kebijakan Publik |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk mengevaluasi khusus seluruh kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) saat ini.
Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kawasan Sabang sebagai pusat utama pelayanan perdagangan dunia sebagaimana visi yang diusung.
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, selama ini DKS tak memiliki perhatian serius.
Apalagi dari informasi yang diterima Kepala BPKS saat ini juga jarang berada di tempat dan tentu hal itu sangat mempengaruhi kinerja manajemen BPKS.
Sehingga, terkesan BPKS sebagai badan yang diduduki orang-orang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat memberi dampak positif terhadap Aceh, sesuai harapan awal sejak dibentuknya BPKS sejak tahun 2000.
“Sementara, pembiayaan negara terhadap keberlangsungan kinerja BPKS sejak dulu sampai sekarang telah mengeluarkan uang yang begitu besar,” ujarnya, Rabu (7/6/2023).
Baca Juga : Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
“Sehingga patut menjadi perhatian penuh bagi pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan BPKS berjalan sesuai dengan harapan publik semua,” lanjutnya.
Baca Juga : MaTA Minta Kejari Bener Meriah Transparan Dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos
Berdasarkan penelusuran MaTA dan analisis terhadap kinerja BPKS selama ini, kata Alfian, sudah sepatutnya kinerja BPKS dievaluasi, khususnya dengan alasan berbagai aspek.
Aspek Pengelolaan Aset
Berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2022 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI, BPKS menjadi satker yang menyumbang PNBP terkecil pada satker BLU Pusat.
Dimana, PKS Sabang hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp4,18 miliar, meskipun meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp3,58 miliar.
Hal ini disebabkan belum optimalnya jasa layanan pelabuhan dan kawasan oleh konsorsium swasta yang masih terkendala regulasi pemanfaatan aset BLU.
Seharusnya, regulasi ini menjadi perhatian sejak dulu oleh pihak manajemen BPKS.
“Jadi kalau kita bandingkan dengan kampus USK jauh sekali, karena USK menjadi penyumbang PNBP terbesar dari satker BLU di Aceh sebesar Rp261,36 miliar atau 68,90 persen dan kemudian diikuti oleh UIN Ar-Raniry sebesar Rp91,7 miliar,” ungkapnya.
“Kalau kita lihat dari segi pengelolaan aset BPKS memang tidak pernah serius sementara aset di bangun dengan anggaran triliunan telah dihabiskan,” cetus Alfian.
Oleh sebab itu, evaluasi terhadap manajemen komersialisasi maupun tata kelola barang milik Negara (BMN) di lingkungan BPKS perlu dilakukan, termasuk memastikan jenis dan nilai BMN.
Aspek Perizinan Terpadu
Pada aspek ini MaTA menilai, proses pelimpahan kewenangan BPKS dari pemerintah khususnya penerbitan NSPK (Norma Standar Prosedur Dan Kriteria) maupun aturan lain, serta potensi tumpang tindihnya aturan pelaksanaan investasi di kawasan Sabang belum tuntas.
Hal tersebut, kata dia, masih menjadi catatan hingga tahun 2023 (23 tahun setelah UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diterbitkan).
“Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya menyerahkan kuasa perizinannya kepada BPKS,” ucap Alfian.
“Fungsi layanan perizinan dari Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masing-masing rumpun pemerintahan tersebut masih berlangsung secara terpisah,” sambungnya.
Hal ini termasuk masih terdapat berbagai kementerian lembaga yang memiliki tugas fungsi penerbitan izin juga masih menyelenggarakan aspek perizinannya di kawasan Sabang.
Oleh sebab itu, menurut Alfian, penting adanya harmonisasi dan sinkronisasi bidang perizinan dan non perizinan di kawasan sabang dengan melibatkan pemerintah pusat.
Aspek Kelembagaan Dewan Kawasan Sabang
DKS terdiri dan beranggotakan Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar yang kepemimpinan dan periodesasinya ditetapkan oleh Presiden, dengan tugas dan wewenang sesuai undang-undang.
Dari penelusuran, ditemukan dua Keputusan Presiden (Keppres) yaitu Keppres Nomor 284/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan DKS yang
ditetapkan pada 21 September 2000 dan Keppres Nomor 2/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Abdullah Puteh sebagai Ketua DKS yang ditetapkan pada 4 Januari 2001.
Selain dua Keppres tersebut, belum ditemukan dokumen legalitas lainnya terkait penetapan DKS termasuk penetapan Pj Gubernur Aceh saat ini, Achmad Marzuki sebagai Ketua DKS.
Di masa lalu, administrasi DKS dilaksanakan oleh Sekretariat DKS yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 193/280/2003 tentang Pembentukan Sekretariat DKS.
“Namun saat ini melalui Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS Nomor 515/500/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang, terjadi perubahan nomenklatur,” kata Alfian.
“Karena itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan DKS dan Sekretariat, khususnya dalam pelibatan organisasi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Aspek Kelembagaan BPKS
Secara kelembagaan, BPKS termasuk kedalam rumpun Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan BPKS.
Selain itu, BPKS juga dikelompokkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pengelola kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada BPKS.
Pola tata kelola BPKS saat ini, bebernya, mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS yang dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Tata Kelola BPKS.
“Jadi perlu adanya penyesuaian ruang lingkup organisasi, khususnya penyesuaian dengan rencana strategis Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat terkait kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,” ungkapnya.
Aspek Perencanaan Strategis
Selanjutnya pada aspek ini, hingga kini rencana induk pengembangan kawasan Sabang mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS Nomor 59 Tahun 2014 tentang Review Masterplan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016.
Dokumen tersebut, lanjut Alfian, disusun pada tahun 2007 dan secara periode telah berakhir pada 2021 yang lalu.
“Karena itu perlu adanya penyesuaian arah pengembangan kawasan, khususnya penyesuaian dengan rencana strategis Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat terkait kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,” jelasnya.
Aspek Pengadaan Barang dan Jasa di BPKS
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, MaTA juga menemukan potensi adanya perusahaan cangkang yang dikendalikan pihak orang dalam ULP.
Sehingga, sambung Alfian lagi, paket pekerjaan dikerjakan sendiri dengan menyamarkan kepemilikan perusahaan bisnis yang sebenarnya.
“Modus atau gaya ini sudah sepatutnya aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ada kepastian penegakan hukum,” tutup Alfian.
Artikel ini telah tayang di www.beritakini.co
Jurnalis Surat Kabar Le Monde Prancis Kunjungi MaTA
KEGIATAN MaTA |Masyarakat Transparansi Aceh menerima kunjungan salah satu jurnalis Internasional Le Monde terkait 18 tahun Pasca Tsunami Aceh di Kantor MaTA, Rabu (31/05/23).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor MaTA disambut oleh Koordinator MaTA, Alfian. Pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut membahas kodisi Aceh 18 tahun pasca Tsunami.
Ada beberapa negara yang menjadi objek liputan mereka terkait bencana besar yang pernah terjadi di Negara tersebut.
Indonesia menjadi objek liputannya karena Indonesia pernah mengalami bencana Gempa dan tsunami pada tahun 2004 di Provinsi Aceh.
Baca Juga : MaTA dan Prodi Sosilogi USK Adakan Kuliah AntiKorupsi
Bencana yang sangat dahsyat tersebut meluluhlantakkan wilayah tersebut, mulai dari Korban Jiwa, Pendidikan, Infrastruktur, Perekonomian hingga Sosial Politik yang tidak kondusif.
Baca Juga : ICW dan MaTA Umumkan Pemenang Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi 2022
Pasca Gempa dan Tsunami hampir seluruh Negara berdatangan ke Aceh. salah satu tujuan mereka adalah kemanusiaan, memberikan bantuan untuk korban dan membangun kembali Pendidikan, Infrastruktur, Perekonomian dan Pemerintahan pada wilayah yang dilanda Gempa dan Tsunami.
Le Monde merupakan surat kabar harian sore berbahasa Prancis dengan sirkulasi 371.803 pada tahun 2004.
Surat kabar ini dipandang sebagai newspaper of record Prancis, sangat dihargai, serta menjadi satu-satunya surat kabar berbahasa Prancis yang mudah dijumpai di negara-negara bukan berbahasa Prancis.
MaTA Minta Polda Tetapkan Tersangka RS Regional Takengon, Diskrimsus: Tunggu Hasil Audit BPKP
Info Kasus |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada Polda setempat untuk menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk pada Jumat (4/11/2022).
Hal itu disampaikan Ketua MaTA, Alfian kepada TribunGayo.com pada Rabu (31/5/2023), pihaknya menyatakan bahwa Polda Aceh sudah mempelajari hasil Forensic Engineering oleh tim ahli.
Namun, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka meski hasil dari tim ahli membuktikan ada kesalahan atau pencurian spek dari bangunan tersebut.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian publik, kepastian hukum menjadi harapan publik pada kasus ini. Kita minta Polda Aceh serius menangani kasus ini, ini kita pertanyakan,” jelas Alfian.
Permintaan ini datang setelah adanya dugaan korupsi akibat pencurian spek bangunan Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk sebelum difungsikan.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Direktorat Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Aceh, Kombes Winardy mengungkapkan bahwa mereka akan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga : MaTA Minta Kejari Bener Meriah Transparan Dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos
Setelah keluar hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh pihak Polda Aceh akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
“Iya benar pak, kita masih menunggu hasil audit BPKP sehingga kita gelarkan penetapan tersangka,” jelas Kombes Winardy melalaui pesan WhatsApp kepada TribunGayo.com
Baca Juga : MaTA Sebut Proyek Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar Termasuk Potensi Tindak Pidana Korupsi
Sementara itu, Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Aceh, Risman Purba membenarkan adanya permintaan audit terkait kasus Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk.
Baca Juga : Dugaan korupsi RS Arun, MaTA Ingatkan Tren Pengembalian Keuangan Negara Jadi Pola Antara Pelaku dan Penyidik
Namun, pihaknya belum ada surat tugas, karena ada kesibukan penugasan dari BPKP Pusat, sehingga belum ada yang akan ditugaskan.
Pihak BPKP Aceh menjadwalkan akan segera melakukan audit terkait Rumah Sakit Regional Takengon yang ambruk pada pertengahan bulan Juni.
“Sudah ada permintaan untuk audit kasus tersebut, rencananya pertengahan Juni,” singkat Risman Purba.
Rumah Sakit Regional Takengon sendiri merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang penting bagi masyarakat di Takengon dan sekitarnya.
Dugaan penyelewengan dana pembangunan di rumah sakit ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat setempat.
MaTA berharap bahwa pihak berwenang akan segera menindaklanjuti dengan serius dan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap kasus ini.
Mereka menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, masyarakat setempat menanti hasil audit BPKP dan berharap agar pihak berwenang dapat bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan penyelewengan dana pembangunan Rumah Sakit Regional Takengon. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribungayo.com dengan judul MaTA Minta Polda Tetapkan Tersangka RS Regional Takengon, Diskrimsus: Tunggu Hasil Audit BPKP, www.gayo.tribunnews.com
MaTA Desak Inspektorat Banda Aceh Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Rukoh
Info Kasus |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Inspektorat Kota Banda Aceh mekakukan audit terhadap dugaan penyelewengan dana desa oleh Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) gampong setempat harusnya disampaikan kepada masyarakat.
“Sebenarnya pertanggungjawaban dana desa wajib untuk dilaporkan kepada warga, slain dilaporkan ke pihak Kabupaten,” kata Alfian kepada AJNN, Selasa, 30 Mei 2023.
Atas tidak transparan dana desa di Gampong Rukoh, Alfian meminta pihak Inspektorat segera mekakukan audit supaya dugaan penyelewangan dana desa yang dituding oleh warga dilakukan oleh kepala desa Rukoh menjadi terang benderang.
Baca Juga : MaTA Minta Kejari Bener Meriah Transparan Dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos
Selain Inspektorat, kata lfian, pihak Kejaksaan dalam hal ini Kejari Banda Aceh juga harus melakukan penyelidikan, sehingga ada kepastian hukum dalam persoalan tersebut.
Baca Juga : MaTA Sebut Proyek Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar Termasuk Potensi Tindak Pidana Korupsi
Hal tersebut perlu dilakukan guna merespons permintaan masyarakat dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Gampong Rukoh. “Sehingga warga juga tahu kemana uang yang dianggarkan di desanya, apa saja yang digunakan,”katanya.
Baca Juga : Dugaan korupsi RS Arun, MaTA Ingatkan Tren Pengembalian Keuangan Negara Jadi Pola Antara Pelaku dan Penyidik
Menurut Alfian, kepala desa tidak boleh menutupi uang desa yang digunakan. “Jika ada upaya tersebut, maka ada yang salah dalam pengelolaanya dan patut diduga adanya potensi tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Baca Juga : Banyak Terdakwa Korupsi Divonis Bebas, MaTA Sinyalir Ada Peran Mafia Peradilan
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh menggelar aksi damai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, Kamis, 25 Mei 2023.
Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk menyelesaikan berbagai sengketa di Gampong Rukoh, yang diduga dilakukan oleh geuchik mereka berinisial IA.
Koordinator aksi, Basri Effendi mengatakan masyarakat Gampong Rukoh mengeluh sikap kepala desa (geuchik) berinisial IA yang dinilai tidak menjalankan kepercayaan masyarakat dengan baik dan dianggap suka mengambil keputusan sewenang-wenang dalam suatu hal.
“Selama menjabat satu tahun, dia (geuchik) hanya membuat jalan di samping rumahnya, ini-kan hanya menguntungkan dia, bukan masyarakat,” kata Basri saat orasi. Kemudian, kata Basri, selama menjabat sebagai geuchik, IA tidak amanah karena tidak membangun kubah Masjid Jamik Rukoh, meski dana sudah dikumpulkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan Masjid tersebut.
“Kami coba kumpulkan dana dan DPRA membantu Rp300 juta, namun itupun (pembangunan kubah) tidak mau ditandatangani sama Geuchik dengan alasan yang tidak jelas,” ujarnya.
Geuchik IA, kata Basri beralasan bahwa panitia Masjid belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban pembangunan sebelumnya. Padahal, kata Basri, pembangunan sebelumnya dilakukan pada masa Geuchik lama dan semua sudah selesai.
Salinan ini telah tayang di www.ajnn.net/
MaTA Minta Kejari Bener Meriah Transparan Dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos
Info Kasus |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) berharap pihak Kejari Bener Meriah transparan dalam mengungkap kasus dugaan penyimpangan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2022.
Dana bantuan yang sedang diselidiki jaksa itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemkab Bener Meriah.
Dari hasil penyusuran jaksa, anggaran DID tahun 2022 yang berjumlah Rp 8.907.104.000 yang diterealisasi sekitar 58 persen. Sedangkan Dana Tranfer Umum (DTU) dari Rp 2.232.727.578 diterealisasi hanya 90 persen.
MaTA juga menyampaikan dukungan kepada Kejari Bener Meriah untuk mengungkap kasus dugaan penyimpangan anggaran bantuan tersebut.
“Kita berharap pihak Kejari Bener Meriah transparan dan akuntabel dalam mengungkap kasus ini,” ujar Koordinator MaTA, Alfian, kepada TribunGayo.com, Minggu (28/5/2023).
Baca Juga : MaTA Sebut Proyek Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar Termasuk Potensi Tindak Pidana Korupsi
Sejumlah pihak Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK di Bener Meriah terkait perkara ini sudah diperiksa. Selain itu, juga agar segera ada kepastian hukum.
Baca Juga : Dugaan korupsi RS Arun, MaTA Ingatkan Tren Pengembalian Keuangan Negara Jadi Pola Antara Pelaku dan Penyidik
“Siapapun yang berpotensi terlibat patut untuk diproses, jangan sampai ada upaya setelah tim bekerja, laporan yang disampaikan ke publik tidak ada indikasi penyimpangan.
Baca Juga : Banyak Terdakwa Korupsi Divonis Bebas, MaTA Sinyalir Ada Peran Mafia Peradilan
Kita mendukung penuh langkah Kajari Bener Meriah yang sudah membentuk tim penyelidikan perkara ini.”Kita harap penyelidikan ini dapat dilakukan dengan transparan dan segera ada kepastian hukum,” ujar Koordinator MaTA.
Menurut Alfian, terkait pengungkapan kasus dugaan penyelewengan anggaran DID tahun 2022 tersebut penting untuk ditelusuri. Apalagi dalam pengungkapan kasus ini hendaknya menjadi momentum bagi Kejari Bener Meriah yang dalam catatan MaTA hampir tidak ada mengungkap kasus korupsi di Bener Meriah.
Padahal bukan berarti di Tanah Gayo itu tak ada indikasi korupsi.”Kita berharap segera ada kepastian hukum, karena dana Bansos ini kan berbentuk hibah, konsep dana hibah sangat berpotensi terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi.
Apalagi proses pencairannya sudah dilakukan. Kita akan terus kawal terkait proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini,” kata Alfian.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah SKPK di Kabupaten Bener Meriah sudah diperiksa pihak Kejari setempat terkait laporan masyarakat tentang ada indikasi data penerima Bansos tidak sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah.
Kemudian juga adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam beberapa item pada pelaksanaan program tersebut.Perihal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bener Meriah, Aulia, SH, kepada Tribungayo.com, Minggu (28/5/2023).
Aulia mengatakan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya tersebut diketahui terkait memperdalam laporan masyarakat Bener Meriah terhadap dugaan penyalahgunaan dana Program Perlindungan Sosial.
Kemudian dana dukungan Dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Penurunan Tingkat Inflasi Melalui Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
“Dan juga dana Penyandang Disabilitas yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemkab Bener Meriah tahun anggaran 2022,” ungkap Aulia kasi Pidsus Kejari Bener Meriah.
Aulia menambahkan pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk penyelidikan kasus tersebut, yaitu atas dasar terbitnya surat perintah penyilidikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan realisasi program yang bersumber anggaran dari Dana Tranfer Umum dan Dana Insentif Daerah tahun 2022.
Selanjutnya aulia menjelaskan, untuk mendalami laporan masyarakat tersebut, tim kejaksaan Negeri Bener Meriah sudah memanggil sejumlah SKPK dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
“Dari hasil penyusuran kami, anggaran DID tahun 2022 yang berjumlah Rp 8.907.104.000 hanya diterealisasi sekitar 58 persen. Sedangkan dana DTU dari Rp 2.232.727.578 diterealisasi hanya 90 persen.
Namun begitu kita akan terus memperdalam kasus ini, dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pemeriksaan hingga ke tingkat desa,” jelasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribungayo.com dengan judul MaTA Minta Kejari Bener Meriah Transparan Dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos, www.gayo.tribunnews.com
Banyak Terdakwa Korupsi Divonis Bebas, MaTA Sinyalir Ada Peran Mafia Peradilan
Info Kasus |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menduga ada mafia peradilan yang bermain atas seringnya vonis bebas terhadap terdakwa korupsi yang putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.
Oleh sebab itu dirinya mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan monitoring saat persidangan “Kalau ditanya apakah ada potensi terjadinya mafia peradilan, kami menduga sangat ada potensi terjadinya mafia peradilan tersebut atas vonis bebas yang dilakukan Hakim,” kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (27/5).
Alfian menambahkan, sebelumnya MaTA juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KY terkait vonis bebas kasus korupsi yang terjadi di Aceh.”Bukan sekali dua kali vonis bebas ini, jadi monitoring ini perlu dilakukan,” tegasnya.
Baca Juga : MaTA Sebut Proyek Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar Termasuk Potensi Tindak Pidana Korupsi
Alfian juga menyoroti vonis bebas yang baru-baru ini diberikan Majelis Hakim terhadap Bekas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu, Syamsul Bahri. Menurutnya vonis bebas tersebut menambahkan preseden buruk bagi Hakim Tipikor.
“Ini ketidakpercayaan publik ke negara, para pelaku korupsi, ini kesannya sudah diistimewakan, karena vonis bebas terus terjadi. Kita dorong KY perlu membuka pos monitoring secara terbuka,” ujar Alfian.
Baca Juga : Dugaan korupsi RS Arun, MaTA Ingatkan Tren Pengembalian Keuangan Negara Jadi Pola Antara Pelaku dan Penyidik
“Bukan sekali dua kali vonis bebas ini, jadi monitoring ini perlu dilakukan,” tegasnya.
Alfian juga menyoroti vonis bebas yang baru-baru ini diberikan Majelis Hakim terhadap Bekas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu, Syamsul Bahri. Menurutnya vonis bebas tersebut menambahkan preseden buruk bagi Hakim Tipikor.
“Ini ketidakpercayaan publik ke negara, para pelaku korupsi, ini kesannya sudah diistimewakan, karena vonis bebas terus terjadi. Kita dorong KY perlu membuka pos monitoring secara terbuka,” ujar Alfian.
Baca Juga : Dugaan korupsi RS Arun, MaTA Ingatkan Tren Pengembalian Keuangan Negara Jadi Pola Antara Pelaku dan Penyidik
Selain itu, Alfian juga mempertanyakan alasan majelis Hakim memvonis bebas bekas Direktur PDAM Tirta Krueng Meureudu. Apalagi hasil setoran dari pihak pelanggan sebesar Rp 712 juta juga telah diaudit oleh Inspektorat.
“Uang itu ke mana? Padahal proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal itu Kejari Pidie Jaya ditemukan tidak ada uang,” terang Alfian.
Alfian juga sangat sepakat dan mendukung langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pidie untuk melakukan upaya kasasi. Upaya Kasasi diperlukan agar fakta dan bukti di persidangan dapat diuji di Mahkamah Agung (MA).
“Kasasi yang dilakukan JPU sangat penting untuk menguji bahwa ada kasasi yang itu menjadi ruang adanya kepastian hukum terhadap para pelaku. Dari catatan kami beberapa putusan bebas yang dikasasikan dikabulkan oleh MA,” demikian Alfian.
salinan ini telah tayang di www.rmol.id/