BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menolak anggaran revitalisasi ruangan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh dengan pagu mencapai Rp4.350.000.089 yang dialokasikan dalam APBA tahun 2020. MaTA meminta Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan rakyat Aceh saat ini yang lebih bermanfaat.

“Karena revitalisasi ruang Setda Aceh tersebut bukanlah kebutuhan mendesak atau bukan skala prioritas, dan ini salah satu contoh kebijakan anggaran masuk dalam pemborosan keuangan daerah,” ujar Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya diterima portalsatu.com, Senin, 13 Juli 2020.

MaTA menilai, selain kebijakan pemborosan keuangan daerah, revitalisasi ruangan Setda Aceh itu juga tidak menjadi urgensi terhadap alokasi anggaran tersebut. “Dan publik di Aceh bisa menilai, dalam masa pandemi Covid-19 di Aceh, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran 2020 sebanyak Rp1,7 triliun (sesuai data pemerintah pusat). Konsekuensi terhadap refocusing tersebut alokasi anggaran pembangunan Aceh terjadi pemotongan, tetapi pemotongan justru tidak terjadi terhadap fasilitas birokrasi di pemerintah Aceh,” ungkapnya.

“Artinya, Pemerintah Aceh saat ini tidak menerima konsekuensi dari refocusing tersebut. Ini menjadi bukti amannya anggaran revitalisasi ruang Setda Aceh,” kata Alfian.

Alfian menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dampak refocusing anggaran hanya dialami rakyat, tapi tidak terhadap fasilitas birokrasi di Pemerintah Aceh.

“MaTA sangat kecewa terhadap peristiwa yang berulang terus terjadi dan tidak mau berubah sebagaimana mana mereka (Pemerintah Aceh) katakan ‘untuk kesejahteraan rakyat’,” ujar Alfian.

MaTA juga menilai Sekda Aceh selama ini dikenal dengan kerja “Bereh” ternyata sama saja dan tidak sebanding dengan program Bereh yang terlanjur dikampanyekan.

“MaTA mendesak secara tegas kepada Bapak dr.Taqwallah, M.Kes., selaku Sekda Aceh untuk menolak alokasi anggaran (revitalisasi ruangan Setda) tersebut, agar dapat dialokasi kepada kebutuhan rakyat saat ini yang lebih bermafaat. Dengan pertimbangan dari sisi mentalitas dan integritas Sekda Aceh selama ini dianggap publik dapat dipercaya. Selain itu, penting juga dilihat dari sisi rasa keadilan rakyat dan anggaran berbasis kinerja menjadi nyata, bukan hanya sebagai retorika,” tegas Alfian.

Dalam catatan MaTA, sebelumnya Setda Aceh juga mengalokasikan anggaran pengadaan laptop ASUS ROG Strix Hero II GL504GMES170T dengan pagu Rp166.553.730. “Saat itu, publik juga menolak pengadaan tersebut karena menganggap laptop jenis tersebut bukan kebutuhan kerja tapi hanya untuk kebutuhan game,” pungkas Alfian.
Berita ini telah tayang di http://portalsatu.com/read/news/mata-desak-sekda-aceh-tolak-anggaran-revitalisasi-ruangan-setda-rp43-m-57587

KUTACANE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada jaksa penyidik teliti menelusuri aliran dana dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang Aceh Tenggara anggaran tahun 2018 mencapai Rp 11,6 miliar dari dana Otsus Aceh pada Dinas PUPR Aceh.

“Saksi sudah sembilan orang diperiksa di Kejati Aceh dan ini kita berikan apresiasi, dan harus dikembangkan dan teliti dalam menelusuri aliran dana tersebut. MaTA inginkan kasus ini secepatnya dapat ditetapkan tersangka dan teliti agar tidak ada yang jadi korban dan dikorbankan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang di Aceh Tenggara,” Ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambi, Sabtu (4/7/2020).

Kata dia, penyidik juga harus melihat dokumen-dokumen rekening koran penggunaan anggaran proyek pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK). Tujuannya, untuk menelusuri aliran dana tersebut atas dugaan korupsi pencucian uang sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Karena, MaTA yakin ada indikasi korupsi berjamaah dalam perkara pembangunan jalan Muara Situlen-gelombang. “Jadi, di sini sangat diharapkan kejelian penyidik untuk mengembangkan dan menelusuri aliran dana dan siapa saja yang ikut terlibat mencicipi aliran dana pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang tersebut dan apabila terbukti melawan hukum harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, mulai memeriksa sembilan orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang di Aceh Tenggara tahun 2018 mencapai Rp 11,6 Miliar dari dana Otsus Aceh pada Dinas PUPR Aceh. Kasus ini sebelumnya sempat ditangani di Kejari Agara, Namun mangkrak sehingga kasus dugaan korupsi tersebut diambil alih Kejati Aceh.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Muhammad Yusuf SH MH melalui Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH, kepada Serambi, Jumat (3/7/) mengatakan, ada sembilan orang saksi yang diperiksa di Kejati Aceh sejak Senin (30/7) hingga Rabu (1/7) yang lalu. Kesembilan saksi yang diperiksa dalam kasus proyek pekerjaan Jalan Muara Situlen- Gelombang di Aceh Tenggara adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), penerima hasil pekerjaaan dan rekanan (kontraktor) pelaksana pekerjaan proyek pembangunan jalan Muara Situlen- Gelombang.

Seperti diketahui, Anggota Komisi III DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil, meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi jalan Muara Situlen-Gelombang, Aceh Tenggara, tahun 2018. Sebelumnya, perkara ini sempat ditangani pihak penyidik Kejari Agara.

Dikatakan, alasan ditangani Kejati Aceh agar Kejari Agara dapat lebih fokus bekerja pada perkara yang sedang mereka tangani saat ini, yakni kasus dugaan korupsi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tahun 2019 yang menggunakan dana desa miliaran rupiah.

“Keterbatasan jaksa di Kejari Agara, makanya perlu kasus jalan Muara Situlen-Gelombang dialihkan penanganannya di Kejati Aceh. Kedua, kasus ini pasti bisa naik apabila ditangani yang satu di Kejati Aceh, karena menggunakan dana Otsus Aceh. Satu kasus lainnya di Kejari Agara karena menggunakan dana desa 2019,” kata Nasir Djamil.

Dikatakan, dalam penanganan perkara jalan Muara Situlen-Gelombang dengan anggaran Rp 11,6 miliar ini, pihak penyidik Kejati Aceh harus tetap melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kejari Agara, karena perkara itu sempat mereka lakukan penyelidikan dan telah memeriksa sejumlah pejabat dan pihak rekanan serta tim justifikasi (tim pengalihan proyek pekerjaan). “Jadi, saya rasa perkara jalan Muara Situlen-Gelombang ini tidak sulit ditangani Kejati Aceh, lebih mudah karena proyek ini dari Dinas PUPR Aceh, ” ujarnya.(as)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul MaTA Minta Jaksa Teliti, Terkait Aliran Dana Jalan Muara Situlen-Gelombang, https://aceh.tribunnews.com/2020/07/05/mata-minta-jaksa-teliti-terkait-aliran-dana-jalan-muara-situlen-gelombang.

MaTA – Masa bakti Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) Periode 2016-2020 akan segera berakhir. Merespon hal tersebut, Pemerintah Aceh telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring calon komisioner baru.

Pansel juga telah membuat pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2020-2024 pada 24 Juni lalu. Dengan adanya pengumuman tersebut, menandai bahwa tahapan perekrutan anggota Komisioner KIA periode 2020-2024 telah dimulai.

 

View this post on Instagram

 

INFO REKRUTMEN !!! Calon Anggota Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024 . . Syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat dilihat di : https://acehprov.go.id/page/45/rekrutmen-anggota-kia-2020-2024.html . . #Komisiinformasiaceh #HakAndaUntukTahu #PemerintahAceh

A post shared by Komisi informasi aceh (@ki.aceh) on Jun 24, 2020 at 12:55am PDT

Menyikapi hal tersebut, MaTA bersama LBH Banda Aceh dan Flower yang tergabung dalam ‘Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh’ memandang pentingnya keberadaan KIA memiliki posisi sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di Aceh. Maka, menjadi sangat penting bagi publik untuk peduli dan terlibat aktif dalam mengawal proses rekrutmen (perekrutan) calon komisioner pada Komisi Informasi Aceh yang saat ini sedang berlangsung.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh, Hafidh Polem. “Kami berharap Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) yang telah terbentuk tersebut mampu menjaga independensi dan menolak segala intervensi dari pihak manapun,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (2/7).

Menurut Hafidh, penting untuk melahirkan Komisioner KIA memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk diuji kelayakan dan kepatutatnya oleh DPRA. Jika Pansel mengabaikan integritas dan kapabilitas kandidat, maka nama-nama kandidat yang diluluskan di Pansel, kelak akan dipilih oleh DPRA sebagai komisioner yang bermasalah.

“Dengan demikian, Pansel harus bebas dari intervensi politik, jika berharap Komisioner KIA ke depan yang berna-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik pula,” kata Hafidh.

Di samping itu, sambung Hafidh, pihaknya berharap Pansel dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memantau, terlibat aktif pada setiap tahapan seleksi ini. Menurutnya, hal itu cukup dimungkinkan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut, Hafidh menambahkan, untuk itu pihaknya akan melakukan rekam jejak para kandidat Komisioner. Hasil rekam jejak nantinya akan disampaikan kepada Tim Seleksi dan DPRA, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.

“Kami juga berharap agar publik di Aceh baik secara kelompok maupun perorangan berpartisipasi memberikan masukan kepada Pokja atau langsung ke tim seleksi jika menemukan pada diri calon anggota KIA tentang hal-hal yang tidak patut. Misalnya, pelanggaran hukum baik pidana atau perdata, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, kasus KDRT, pelecehan seksual, relasi kepentingan dengan pihak-pihak tertentu, serta prilaku negatif lainnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik,” ujar Hafidh.

Artikel ini telah tayang di https://acehkita.com/seleksi-anggota-komisi-informasi-aceh-harus-bebas-dari-intervensi/

Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemkab Aceh Utara untuk memperjelas kepada publik pos anggaran yang dipangkas untuk dialihkan ke penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Apalagi saat ini beredar informasi kas Aceh Utara sedang kosong.

“Ketidakpastian keuangan dan kerangka tata kelola anggaran pencegahan Covid-19 perlu kiranya DPRK melakukan langkah yang tepat,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Anti Korupsi: KPK Harus Usut Obstruction of Justice Yasonna Laoly

Dengan cara kata Alfian, segera memanggil bupati dan dinas keuangan untuk memastikan kondisi keuangan Aceh Utara saat ini. Karena hal tersebut menjadi perhatian publik dan rakyat Aceh Utara berhak mengetahui informasi tersebut

“MaTA sendiri mencatat beberapa hal penting yang perlu diperjelas sehingga tidak terjadi degradasi informasi menyangkut tata kelola keuangan,” kata Alfian.

Pertama kata Alfian, berkembangnya isu kas Aceh Utara kosong dan ini makin liar terjadi, karena berdasarkan catatan MaTA, tahun 2016 Pemkab Aceh Utara juga mengalami hal yang sama dengan status kas kosong.

“Pertanyaaannya bagaimana bisa dikatakan kosong dan ini sengaja dilakukan oleh eksekutif sehingga dapat “meredam” gejolak tuntuan anggaran secara politik. Staregi ini dianggap laku oleh Pemkab karena pernah dilakukan tahun 2016, sehingga potensi pemkaburan anggaran daerah dapat mudah dilakukan,” ujar Alfian.

Oleh karena itu, Koordinator MaTA, meminta langkah kongkrit dari DPRK untuk memastikan dengan cara memanggil bupati dan keuangan serta memintak rincian atau rekap anggaran tahun berjalan, sehingga kespatiannya telihat.

Dalam hal ini kata Alfian, DPRK harus konsisten diminta untuk dapat melakukannya sehingga mandat yang sudah diberikan oleh kontiuen tidak dikhianati.

Persoalan kedua lanjut Alfian, APBK 2020 terjadi Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dimana Aceh Utara dengan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 360/184/2020 tentang penetapan darurat dalam penanganan covid-19.

D tetapkan pada 18 Maret dengan fokus anggaran sebesar 35.516.063.571 miliar, (berdasarkan data yang telah dilapor). Terkait anggaran tersebut, pemkab perlu menjelaskan ke publik dari post anggaran mana saja terjadi pemotongan dan bagaimana kerangka tata kelolanya.

“DPRK wajib mengetahuinya karena publik selalu menuntut transparansi terhadap anggaran yang akan dan telah di gunakan,” ujar Alfian.

Persoalan ketiga, dari kajian MaTA, anggaran bantuan Sosial, Biaya Tak Terduga (BTT) dan anggaran refocusing sangat terbuka untuk disalah gunakan, sehingga jadi potensi korupsinya sangat lebar.

“Makanya perlu transparansi dan MaTA tidak akan pernah bertoleran dengan pelaku penyelewengan dana publik,” pungkas Alfian.

Artikel ini telah tayang di https://aceh.tribunnews.com/2020/05/07/mata-minta-pemkab-perjelas-soal-pos-anggaran-yang-dialihkan-untuk-covid-19-ke-publik.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja mengumumkan terkait dengan polemik keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

Benar saja, yang bersangkutan ada di Indonesia dan telah kembali dari Singapura pada tanggal 7 Januari 2020 atau sehari sebelum tangkap tangan KPK.

Fakta ini, bertolak belakang dengan pernyataan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Sebab, sebelumnya ia berkali-kali menyebutkan bahwa Harun tidak sedang di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang terdiri dari lembaga ICW, YLBHI, PUSaKO, PSHK, LBH Jakarta, Komunitas Sekolah Anti Korupsi Bali, LBH Pers, KontraS, MaTA, SAHdar Medan, SEKNAS FITRA, Perludem, Imparsial, JATAM, SAFEnet, BEM UI, Lokataru, PBHI, TII pun berkomentar akan hal ini.

Salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dari lembaga MaTA, Alfian mengatakan, kasus yang sedang ditangani oleh KPK ini sebenarnya sederhana saja atau bukan kali pertama ditangani lembaga anti rasuah ini.

“Hanya saja, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser isu hukum ke wilayah politis. Tak hanya itu, KPK pun mengalami resistensi yang cukup tinggi pula,” ujar Koordinator MaTA ini, Kamis (23/1/2020).

Untuk kasus tersebut, Alfian menilai, KPK gagal menyegel kantor PDIP. Saat itu tim KPK dituding tidak membawa surat lengkap. Padahal, Lili Pintauli Siregar sudah menegaskan bahwa tim telah dilengkapi dengan berkas administrasi yang cukup.

“Menjadi pertanyaan, mengapa untuk melakukan penyegelan di kantor DPP PDIP begitu sulit? Padahal berkaca di masa lalu KPK sudah banyak melakukan penyegelan yang berjalan lancar. Mulai dari ruang kerja Komisioner KPU (Wahyu Setiawan), ruang kerja Menteri Agama (Lukman Hakim), sampai pada ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar),” ungkapnya.

Lalu, tim KPK yang sedang bekerja di PTIK diduga dihalang-halangi dengan meminta pegawai lembaga anti rasuah ini untuk tes urine. Padahal, diduga kuat di sana ada pihak-pihak yang punya keterlibatan dalam perkara suap tersebut. Pada bagian ini, tidak terlihat sama sekali adanya proteksi dari Pimpinan KPK.

“Semestinya jika ada kejadian seperti ini Firli bersama empat komisioner lainnya bisa hadir untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya,” kata Alfian.

Ketiga, sambungnya, DPP PDIP membentuk Tim Advokasi Hukum. Pertanyannya sederhana, Tim Advokasi Hukum ini bergerak untuk kepentingan siapa? Pengacara Harun Masiku? Atau Pengacara Hasto?.

Menurutnya, pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena kesimpulan yang dibacakan pada konferensi pers cenderung tendensius kepada KPK dan mengaburkan substansi. Mulai dari mempersoalkan keabsahan OTT KPK, tudingan mencoreng citra PDIP hingga mempertanyakan pemberitaan yang sedang berkembang saat ini.

Keberadaan Yasonna dalam pusaran kasus korupsi ini pun menarik untuk dianalisis. Selain menebar hoax tentang keberadaan Harun, ia juga sempat mendatangi peresmian tim advokasi hukum di DPP PDIP. Kedatangan Yasonna tersebut dibanjiri dengan kritik tajam.

“Misalnya saja, apa kepentingannya Yasonna hadir dalam peresmian tim tersebut Bagaimana memisahkan Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM dan sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM? Atas dasar itu pubklik menduga keras ada konflik kepentingan antara Yasonna dan kasus yang sedang ditangani oleh KPK ini,” jelasnya.

Dengan adanya sejumlah peristiwa tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar Presiden harus memecat Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.

“Selain itu, KPK harus mengusut dugaan tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh Yasonna Laoly ketika memberikan informasi yang menyesatkan,” tambahnya.

berita ini telah tayang di https://www.acehportal.com/2020/01/23/koalisi-masyarakat-anti-korupsi-kpk-harus-usut-obstruction-of-justice-yasonna-laoly/

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menanggapi perihal kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang digelar di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. MaTA menilai kegiatan tersebut terkesan menghambur-hamburkan uang saja.

Sebagaimana diketahui, sosialisasi bahaya narkoba yang digelar di Aula Kecamatan Seunuddon menelan anggaran Rp7 juta per gampong. Jika dikalikan dengan jumlah 33 gampong, maka total anggaran mencapai Rp231 juta.

Baca juga: MaTA Dampingi Warga Paya Tieng Lapor Kasus Indikasi Korupsi ke Kejati Aceh

“MaTA menilai hal tersebut sesuatu yang irasional dan terkesan menghamburkan-hamburkan uang,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi kepada ANTEROACEH.com melalui siaran tertulis, Selasa (21/1/2020).

Menurut Baihaqi, kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sudah tidak efektif lagi dilaksanakan saat ini, apalagi peredaran narkoba di Aceh kian masif. Upaya memberantas narkoba sudah sepatutnya dilakukan dengan aksi nyata.

“Semisal membuat kesepatakan dengan seluruh masyarakat di gampong untuk melawan kejahatan ini secara bersama, seperti yang sudah dilakukan di Gampong Ujong Pacu, Kota Lhokseumawe,” kata Baihaqi lagi.

Untuk itu, lanjut Baihaqi, pihaknya mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Utara memastikan kembali laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh gampong nantinya.

“Jangan sampai ada potensi mark-up harga, yang jelas-jelas akan merugikan gampong itu sendiri. Apa mungkin menghabiskan anggaran mencapai Rp7 juta per gampong? Beda halnya kalau kegiatan tersebut mengundang puluhan orang persatu gampong,” sebutnya.

“Jangan berfikir dana desa itu adalah ‘uang kaget’ tanpa sebab diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Penting juga bagi Inspektorat dan DPMG Aceh Utara dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran dana desa, jangan hanya melihat secara dokumen semata, akan tetapi harus ada pemeriksaan sampai ke lapangan. Hal ini bertujuan agar dana desa tersebut digunakan semaksimal mungkin,” kata Baihaqi.

Salinan ini telah tayang di https://anteroaceh.com/news/mata-nilai-sosialisasi-bahaya-narkoba-di-seunuddon-menghambur-hamburkan-uang/index.html.

MaTA – Rencana Pemerintah Aceh untuk membeli empat unit pesawat terbang N219 dari PT. Dirgantara Indonesia, terus mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen sipil di Aceh. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) termasuk yang paling getol menyuarakan penolakan.

Dalam rilisnya yang diterima aceHTrend, Jumat (13/12/2019) Koordinator MaTA, Alfian, SE., kembali bersuara. Kali ini dia mendesak Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II yang dipimpin oleh Partai Aceh, untuk menolak rencana yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Aceh, membeli empat unit pesawat terbang perintis yang kelak akan dioperasikan menembus wilayah terisolir.

“KAB Jilid II yang terdiri Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Nanggroe Aceh, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai SIRA dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk menolak terhadap rencana pengadaan 4 unit pesawat oleh Plt Gub. Publik memiliki harapan besar kepada KAB yang dikomandoi oleh PA untuk tidak menyetujui rencana tersebut untuk saat ini, mengingat kondisi rakyat aceh saat ini masih jauh dari kehidupan yang sejahtera,” ujar Alfian.

Baca juga: MaTA Minta DPRA Tolak Rencana Plt Gubernur Aceh Beli Pesawat N219

Anggaran yang akan dikeluarkan untuk 4 unit pesawat tersebut sebesar 336 miliar. Belum lagi biaya pembiayaan (perawatan, sewa parkir, operasional pesawat) setelah pesawat dibeli. 336 miliar kalau dibangun rumah dhuafa jelas sangat bermafaat dibandingkan dengan pesawat.

MaTA memiliki harapan kuat kepada KAB untuk menolak terhadap kebijakan tersebut dan begitu juga publik aceh menaruh harapan yang sama kepada KAB. Sehingga kebijakan yang tidak pro rakyat dapat terhadang di pembahasan anggaran nantinya. Sehingga rakyat dapat mengantung harapannya pada parlemen melalui KAB.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh Muhammad Iswanto, kepada acehTrend mengatakan Kerjasama antara Pemerintah Aceh dan PT. Dirgantara Indonesia yang disepakati hari ini, Senin (9/12/2019) pada dasarnya adalah revisi dari MoU sebelumnya.

Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani MoU kerjasama pada 7 Februari 2018, bertepatan saat berlangsungnya acara Airshow di Singapura.

Hal ini disampaikan oleh Iswanto, untuk menjelaskan bahwa tidak ada tumpang tindih MoU antara Pemerintah Aceh dengan pihak PT Dirgantara Indonesia. “Di MoU yang disepakati pada 7 Februari 2018, cakupannya sangat luas. Sehingga perlu dipersempit agar target yang hendak dicapai bisa dipercepat,” ujar Iswanto.

Tujuan pembelian empat unit pesawat tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.