BERITA |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebutkan operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak bagus untuk negara.

Menurut Alfian, pernyataan yang dikeluarkan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap Lembaga Negara. “Pernyataan tersebut menandakan, bahwa kekuasaan hari ini bisa mengalahkan hukum yang sebenarnya,” kata Alfian kepada AJNN, Rabu (21/12).

Alfian menambahkan, pernyataan Luhut tersebut akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Karena, pada dasarnya memang rusaknya citra negara disebabkan penyelenggaranya yang masih korup.

“Luhut selaku penyelenggara pemerintah tak cocok mengintervensi lembaga Negara,” ungkap Alfian

Karena yang perlu dipahami, sambung Alfian, korupsi sudah merapuhkan tatanan terhadap keuangan negara dan juga menyebabkan Negara tersebut tidak maju-maju.

Selain itu, Alfian juga menambahkan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa di dunia.

Kalau di Indonesia mengabaikan dan ingin meloloskan kejahatan seperti itu, tentu bagi negara ini korupsi merupakan kejahatan yang biasa.

“Kondisi negara juga tidak pernah maju, malah makin mundur, kenapa krisis keuangan? Karena ini memang korup,” sebutnya.

MaTA mengharapkan, KPK tak mendengarkan ocehan yang bersifat menghentikan kerja-kerja lembaga.

Karena, pihaknya menduga pernyataan Luhut itu, seakan pemerintah mempersilahkan para koruptor untuk korupsi atau malah ada indikasi upaya perlindungan terhadap koruptor.

“Secara koalisi masyarakat sipil pasti mendukung penuh terhadap upaya dilakukan KPK dalam melakukan OTT. Bahkan dipastikan, Luhut pun belum tentu menjadi harapan bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/tanggapi-pernyataan-luhut-soal-ott-kpk-mata-bentuk-intervensi-pemerintah-terhadap-lembaga-negara/index.html.

“Termasuk di tingkat level pemerintahan desa, artinya proses pencegahan tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan proses penindakan.
Karena pemberantasan korupsi tetap berlaku pada efek jera sesuai dengan keinginan yang dicapai dari UU Tipikor,” kata Alfian saat diwawancara, Jumat (9/12/2022).

BERITA |Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap 9 Desember. Sayangnya, pada peringatan Hakordia 2022, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melihat kondisi pemberantasan korupsi khususnya di Aceh dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, Hakordia seharusnya menjadi momentum untuk refleksi terhadap pemberantasan korupsi d Aceh, sebab kenyataannya kondisi korupsi saat ini sudah sangat masif mulai dari level eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Termasuk di tingkat level pemerintahan desa, artinya proses pencegahan tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan proses penindakan.

Baca Juga : MaTA: Polisi Harus Terbuka Progres Sejumlah Kasus Yang Menyeret Sekda Aceh Tengah

Karena pemberantasan korupsi tetap berlaku pada efek jera sesuai dengan keinginan yang dicapai dari UU Tipikor,” kata Alfian saat diwawancara, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga : MaTA: Anggaran Bantuan Rp13 Miliar di BRA Penting Diaudit

Menurut Alfian, di Aceh sendiri sebenarnya proses pemberantasan korupsinya masih sangat mundur, apalagi ada beberapa kasus yang sudah menjadi atensi publik baik itu di level Aceh maupun nasional tapi justru belum terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga : Beberkan Dugaan Suap Kadis Perkim Aceh Tengah, MaTA Desak APH Lakukan Penyelidikan

“Misalnya kasus korupsi beasiswa yang kita tahu sejak 2019 hingga hari ini sudah akhir 2022 masih belum mampu diselesaikan oleh Polda Aceh.

Sementara kita juga tau bahwa kasus ini sudah dipimpin oleh tiga jenderal di level Polda Aceh tetapi belum tertangani secara serius dan belum ada kepastian hukum,” katanya.

Baca Juga : Tahun 2023 Tidak Ada Lagi Dana Pemulangan Jenazah, MaTA: Lalu Siapa Yang Tanggung?

Begitu juga untuk kasus korupsi yang ditangani jajaran kejaksaan, Alfian menilai masih banyak sekali kasus-kasus yang mangkrak atau tidak terselesaikan.

“MaTA sendiri sebenarnya sudah memberikan rekomendasi kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kejati Aceh pada Agustus harus segera diselesaikan, sehingga kasus ini ada kepastian hukum.

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

Jangan sampai kasus ini tidak jadi mainan oleh orang-orang yang bermental korup” ujar dia.

Alfian melihat bahwa refleksi Hakordia kali ini sebenarnya publik Aceh dalam kondisi resah dan gelisah karena pemberantasan korupsi tak kunjung membaik, namun kondisi korupsinya yang makin masif.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

“Bahkan kalangan aparat penegak hukum yang mengedepankan pencegahan saja kita lihat juga tidak ada hasil yang sangat signifikan, artinya tidak ada langkah-langkah konkrit menyangkut soal perbaikan sistem secara proses pencegahan terjadinya tipikor,” katanya.

Menurut Alfian, seharusnya proses pencegahan dan proses penindakan harus sejalan sehingga ada keseimbangan agar negara tidak kalah dengan para koruptor yang berlaku curang ketika punya mandat di pemerintah.

Baca Juga : Soal Vonis Bebas Fajri, MaTA Dukung Kajati Aceh Lakukan Kasasi

“Ya kita berharap kasus yang pernah ditangani semuanya harus ada kepastian hukum, jangan ketika di awal proses penyelidikannya sudah jalan tapi malah mangkrak.

Sebab apabila ini diselesaikan secara tuntas supaya ada kepastian hukum, supaya ada rasa keadilan dan konteks bicara proses perdamaian sosial rakyat Aceh itu jadi terjamin,” katanya.

Salinan ini telah tayang di https://www.bithe.co/news/mata-kondisi-korupsi-di-aceh-semakin-masif-dan-tak-terkendali/index.html.

BERITA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat Kepolisian terbuka terhadap progres sejumlah kasus yang menyeret nama nama Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Subhandhy.

“Saya pikir Polda Aceh harus memberikan klarifikasi sejauh mana perkembangan kasus-kasus tersebut, apakah masih mangkrak atau ada kendala dalam proses penyelidikan atau memang sengaja dihentikan,” kata Alfian kepada AJNN, Rabu (30/11).

Alfian menambahkan, kasus-kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tengah tersebut sudah sangat lama.

Baca Juga : MaTA: Anggaran Bantuan Rp13 Miliar di BRA Penting Diaudit

“Kita pertanyakan sejauh mana kasus tersebut. Hampir dua tahun setelah penyelidikan oleh Polda Aceh. Bahkan, sebelumnya sempat diperiksa oleh Polres Aceh Tengah,” ujar Alfian.

Baca Juga : Beberkan Dugaan Suap Kadis Perkim Aceh Tengah, MaTA Desak APH Lakukan Penyelidikan

Alfian meyakini, kasus-kasus yang menyeret nama Subhandhy itu dialihkan ke Polda Aceh karena ada indikasi tindak pidana, sehingga menjadi atensi Kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Menurut Alfian, kasus tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk dilakukan penyelidikan, mengingat dari segi anggaran dan lain sebagainya, seharusnya tidak sulit menemukan potensi tindak pidana.

Baca Juga : Tahun 2023 Tidak Ada Lagi Dana Pemulangan Jenazah, MaTA: Lalu Siapa Yang Tanggung?

“Salah satu dari kasus tersebut yakni, pengadaan perawatan irigasi seharusnya tidak sulit untuk menemukan apakah ada potensi tindak pidana korupsi atau tidak,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Alfian, penting bagi Polda Aceh memberikan informasi terkait perkembangan kasus tersebut, sehingga kasus-kasus yang ditangani pihak kepolisian memiliki kepastian hukum.

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

“Karena publik butuh kepastian hukum, jika memang ada potensi pidana maka harus dilanjutkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh AJNN, rekam jejak Subhandhy, saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR terindikasi kuat berselemak masalah.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

Hal ini dikuatkan atas beberapa penyelidikan yang dilakukan baik oleh Polres Aceh Tengah dan Polda Aceh.

Pada 30 April 2019, Kasat Reskrimsus Polres Aceh Tengah menelisik dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Atu Terbang, Toweren Kecamatan Lut Tawar, dengan Pagu Rp1,8 miliar.

Kegiatan tersebut bersumber dari APBK Aceh Tengah Tahun 2018, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan, yang dimenangkan oleh CV.
Pelangi Nusantara Constructions, beralamat di Kampung Bujang No.9 Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.

Dalam suratnya, Kasat Reskrim meminta Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah, agar menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memberikan sejumlah dokumen dan keterangan, pada Selasa, 07 Mei 2019, di ruang Unit Idik III Tipikor Sat Reskrim, kepada Penyidik Pembantu Hendri Faisal.

Baca Juga : Soal Vonis Bebas Fajri, MaTA Dukung Kajati Aceh Lakukan Kasasi

Dari dokumen Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Atu Terbang Toweren, nomor kontrak 611/SPK/DAK-P/W.III.07/2018, dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar, yang ditandatangani 20 Juli 2018 oleh Subhandhy selaku Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah dan Iwan Saputra selaku Direktur CV.

Pelangi Nusantara Constructions. Tidak hanya itu, pada tanggal 9 Mei 2019, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah.

Dalam suratnya, Dirkrimsus Polda Aceh meminta bahan dokumen dan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang terhadap kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lumut, dengan nilai kontrak Rp2,1 miliar lebih, yang bersumber dari DAK Penugasan pada APBK Tahun 2018.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mata-polisi-harus-terbuka-proges-sejumlah-kasus-yang-menyeret-sekda-aceh-tengah/index.html.

BERITA |Anggaran senilai Rp 13 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik provinsi Aceh I dan II yang dialokasikan dan dititipkan di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2022 menjadi sorotan publik.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan anggaran sebesar itu perlu dilakukan audit investigasi sehingga dapat diketahui anggaran tersebut benar-benar diterima dan bermafaat untuk para korban konflik Aceh.

“Kami menilai nomenklatur anggaran yaitu, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik provinsi Aceh I dan II tersebut layak untuk dilidik dan dilakukan audit investigasi atau menyeluruh,” kata Alfian dalam keterangannya, Rabu, 30 November 2022.

Baca Juga : Beberkan Dugaan Suap Kadis Perkim Aceh Tengah, MaTA Desak APH Lakukan Penyelidikan

Menurut Alfian, Pemerintah Aceh pada tahun 2022 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar dalam rangka merespon gelombang protes sejumlah kombatan dan korban konflik kepada Nova Iriansyah selaku Gubernur saat itu.

Baca Juga : Tahun 2023 Tidak Ada Lagi Dana Pemulangan Jenazah, MaTA: Lalu Siapa Yang Tanggung?

Kemudian bekas kepala BRA Azhari Cage menyampaikan kepada publik bahwasanya dia sebagai kepala BRA saat itu tidak memegang data penerima atas bantuan tersebut dan kemudian tidak mau bertangung jawab karena pengelolanya di Deputi I BRA.

Alfian menilai, penyampaian tersebut adalah serius dan perlu ada perhatian para semua pihak, terutama bagi penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh untuk melakukan penyelidikan dan audit investigasi.

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

“Anggaran Rp 13 miliar itu uang banyak dan apabila salah dikelola maka mengalami dampak yang buruk dan sangat luas terhadap keberlangsungan kehidupan para korban konflik Aceh saat ini,” ujarnya.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

Berdasarkan catatan MaTA, dalam laman https://lpse.acehprov.go.id tahun 2022 di BRA ada alokasi anggaran yakni, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik provinsi Aceh I, dengan pagu Rp 1.000.000.000 dan nilai kontrak Rp 950.600.000 yang dimenangkan oleh CV. TAP yang beralamat di Kabupaten Pidie.

Kemudian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik provinsi Aceh II, dengan pagu anggaran, Rp 12.550.000.000 dan nilai kontrak sebesar Rp 11.840.585.760 dimenangkan oleh CV. DDP yang beralamat di Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini, kata Alfian, MaTA sangat menaruh harapan BRA perlu segera membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lurus dan selurus penggaris karena mareka mengelola dana publik dan bukan anggaran warisan keluarga.

Baca Juga : Soal Vonis Bebas Fajri, MaTA Dukung Kajati Aceh Lakukan Kasasi

Menurut dia, siapapun berhak untuk mengetahui aliran dana tersebut apalagi diperuntukkan untuk korban konflik Aceh. Sehingga ketika salah dikelola, maka kejahatan luar biasa telah terjadi.

Dia menambahkan, publik sangat patut untuk meminta penyidik dan BPKP Aceh melakukan langkah-langkah yang patut sehingga korban konflik Aceh tidak dijadikan sebagai objek para pihak yang tidak bertangung jawab.

“Selain itu tidak terjadi manipulasi data atas para korban selaku yang berhak menerima bantuan. sehingga dibutuhkan kepastian hukum terhadap keadilan atas bantuan tersebut,” ujar Alfian.

Salinan ini telah tayang di https://www.rmolaceh.id/mata-desak-penegak-hukum-dan-bpkp-audit-investigasi-anggaran-rp-13-miliar-di-bra

“Pertanyaan kami, lalu siapa yang akan menanggung beban tersebut?” tanya Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menanggapi surat Kadinkes Aceh.

BERITA |Mulai tahun 2023 dikabarkan, Pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya transportasi rujukan, pendamping, dan pemulangan jenazah.

Informasi ini merujuk pada surat Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Aceh dr Hanif nomor 441.1/2096/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 terkait pengajuan klaim transportasi rujukan.

“Pertanyaan kami, lalu siapa yang akan menanggung beban tersebut?” tanya Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menanggapi surat Kadinkes Aceh.

Apabila diarahkan ke pemda daerah, ujar Alfian, apakah mareka tidak mengalami kendala anggaran juga?

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pesan bagi warga Aceh yang tidak memiliki biaya rujukan atau meninggal tidak boleh sakit.

MaTA mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah yang patut, sehingga rakyat Aceh tidak tertindas dengan kebijakan tersebut.

“Kalau pun dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota, maka perlu ada kepastian,” ujar aktivis antirasuah ini.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

Jika Pemerintah Aceh mau jujur, sambung dia, seharusnya uang untuk menutupi biaya tersebut lebih dari pada cukup.

Tapi, selama ini anggaran untuk eksekutif dan legislatif malah sangat boros.

“Dampak paling buruk terhadap efesiensi anggaran adalah rakyat Aceh. Sementara mereka selalu dalam kenyamanan dari sisi penggunaan anggaran,” ungkap dia.

Baca Juga : Soal Vonis Bebas Fajri, MaTA Dukung Kajati Aceh Lakukan Kasasi

Apabila Pj Gubernur tidak mampu menyelesaikan persoalan anggaran kesehatan yang cukup, Alfian meminta lebih baik berhenti saja.

“Begitu juga terhadap 81 orang anggota DPRA, mundur saja dari pada berdagelan dengan rakyat yang telah memberi mandat pada mareka,” demikian Koordinator MaTA, Alfian.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya transportasi rujukan, pendamping, dan pemulangan jenazah pada tahun 2023. Informasi ini diperoleh Serambinews.com, Selasa (22/11/2022) dari salinan kopian surat Kadinkes Aceh dr Hanif.

Surat nomor 441.1/2096/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 terkait pengajuan klaim transportasi rujukan itu ditujukan kepada Direktur RSUD Provinsi, RSUD Kabupaten/Kota, dan RS Swasta/TNI/Polri.

Baca Juga : Adik Irwandi Yusuf jadi Tahanan Kota, Pengadilan Tipikor Banda Aceh Disorot

“Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa tahun 2023, Pemerintah Aceh sudah tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk transportasi rujukan, pendamping, dan pemulangan jenazah disebabkan keterbatasan anggaran,” bunyi surat itu.

“Kami harap kabupaten/kota masing-masing dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rujukan, pendamping, dan pemulangan jenazah mulai Desember tahun ini dan tahun selanjutnya,” demikian bunyi surat Kadinkes Aceh.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Tahun 2023 tidak Ada Lagi Dana Pemulangan Jenazah, MaTA: Lalu Siapa yang Akan Tanggung?, https://aceh.tribunnews.com/2022/11/22/tahun-2023-tidak-ada-lagi-dana-pemulangan-jenazah-mata-lalu-siapa-yang-akan-tanggung.
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul HayatiMulai tahun 2023 dikabarkan, Pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya transportasi rujukan, pendamping, dan pemulangan jenazah.

BERITA |Diskusi Publik, Quo Vadis Bank Aceh Syariah? (Mencari Sosok Direksi yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dalam Tatanan Ekonomi Global) yang dilaksanakan PWI Aceh, Kamis, 27 Oktober 2022.

Ikut menghadirkan sejumlah aktivis LSM—termasuk Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sebagai peserta.

Koordinator MaTA, Alfian menulis setidaknya lima poin catatan terkait perkembangan terkini Bank Aceh Syariah (BAS) termasuk harapan masyarakat terhadap bank milik rakyat Aceh tersebut.

Berikut kelima poin catatan MaTA yang disampaikan pada forum diskusi dan dilengkapi melalui siaran pers yang dikirim ke Theacehpost.com, Jumat, 28 Oktober 2022.

Pertama; Kami apresiasi fit and proper test yang telah dilakukan oleh OJK terhadap dua calon Direktur BAS yang diajukan Pemerintah Aceh dan kemudian dinyatakan tidak layak atau tidak lulus. Pesan ini menunjukkan OJK sangat konsisten menginginkan calon direktur yang terpilih benar-benar orang yang profesional dan memiliki inovasi yang tinggi dalam pengembangan BAS ke depan di mana publik saat ini sangat leluasa menilai dan mengawasi di saat bank konvensional tidak ada lagi di Aceh;

Kedua; Kedua calon yang telah dinyatakan tidak lolus patut diduga kuat terjadi pemaksaan oleh Pemerintah Aceh untuk diajukan pada saat itu. Kami menilai ada motif dan itu penting ditelusuri kembali apa motif bagi Pemerintah Aceh mencalonkan kedua orang tersebut sehingga menjadi isu liar di ranah publik. Kami juga berpendapat proses pengajuan calon dengan sistem selama ini dilakukan sangat potensi terjadi korupsi dengan modus suap, di mana sistem pengajuan dengan gaya tertutup dan itu kewenangannya pemilik saham terus selalu harus orang dalam padahal secara aturan tidak ada larangan orang luar untuk dicalonkan;

Ketiga; Pemerintah Aceh selaku pemilik saham mayoritas pada BAS sudah sepatutnya melakukan rekrutmen terbuka dan dapat terpilih orang yang profesional di samping publik pun dapat dengan mudah mengawasi proses tahapan yang dilakukan;

Keempat; Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang BAS mengamanatkan BAS menjadi tonggak dan pioner dalam memastikan kesejahteraan secara ekonomi rakyat Aceh dan juga menjadi andalan PAD Aceh. Akan tetapi faktanya jauh dari harapan. Patut diduga ada salah kelola selama ini dan kini waktunya bersih-bersih untuk mewujudkan tata kelola BAS yang lebih baik ke depan;

Kelima; Pemerintah Aceh harus berani membangun sistem rekrutmen terbuka terhadap calon Direksi dan Dirut BAS ke depan. Menghilangkan sistem dinasti dan eksklusif menjadi kewajiban untuk dilakukan sehingga bisa dilakukan pembenahan sesuai harapan publik saat ini.

Salinan Berita ini telah tanyang di https://theacehpost.com/quo-vadis-bank-aceh-syariah-dan-catatan-mata/