BERITA |Pengadilan Tipikor Banda Aceh disorot usai status tahanan terdakwa kasus korupsi Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 atau Tsunami Cup, Zaini Yusuf dan Mirza dialihkan menjadi tahanan kota.

Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menyebut, pengalihan status itu menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan.

“MaTA menilai kebijakan pengalihan terdakwa korupsi menjadi tahanan kota menjadi preseden buruk dan kebijakan Pengadilan Tipikor Banda Aceh terhadap terdakwa korupsi sudah menjadi panggung dagelan,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada detikSumut, Sabtu (12/11/2022).

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

Alfian mengatakan, alasan yang menjadi pertimbangan hakim terkait pengalihan penahanan tidak dapat diterima akal sehat.

Dia meminta jaksa melakukan upaya luar biasa seperti meminta komisi yudisial (KY) untuk mengawasi dan memeriksa keputusan hakim Tipikor tersebut.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

“Kalau begini alasan dan peristiwa berulang pun terjadi kemudian menjadi dugaan publik, apakah yang publik tonton saat ini pengadilan sesat atau berbayar dan kami menilai wajar sekali publik berkesimpulan demikian,” jelas Alfian.

Alfian menyebut, hakim Tipikor Banda Aceh sudah sering membuat putusan yang memvonis bebas terdakwa korupsi.

Ketika dilakukan upaya kasasi, putusan tersebut rata-rata dianulir Mahkamah Agung.

“MaTA mempertanyakan eksistensi dan moralitas hakim terhadap terdakwa koruptor. Dulu trend mereka suka vonis ringan terus pengalihan tahanan sampai vonis bebas. Jadi fungsi dan semangat Pengadilan Tipikor buat apa?” jelas Alfian.

Baca Juga : Soal Vonis Bebas Fajri, MaTA Dukung Kajati Aceh Lakukan Kasasi

Dia mengingatkan hakim Tipikor agar tidak menjadi ‘dewa’ bagi koruptor dengan memvonis ringan atau bebas mereka. Vonis yang dijatuhkan hakim Tipikor Banda Aceh disebut tidak memberi efek jera bagi terdakwa korupsi.

“Kebijakan para hakim sudah menjadi tontonan bagi publik bahwasanya sampai di Pengadilan Tipikor terdakwa mendapat istimewa dan ini sangat berbahaya.

Bukan lagi mencederai rasa keadilan publik tapi menjadi mainan peradilan,” ujarnya.

nya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh mengabulkan permohonan dua terdakwa kasus korupsi turnamen Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 atau Tsunami Cup untuk menjadi tahanan kota. Jaksa kecewa dengan putusan hakim.

Putusan peralihan status tahanan itu disampaikan majelis hakim yang diketuai hakim Hendral dengan hakim anggota Sadri dan Elfama Zain dalam sidang, Jumat (11/11). Putusan itu bernomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna.

Kedua terdakwa yang beralih status tahanan adalah Zaini Yusuf yang merupakan adik eks gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Mirza.

Kajati Aceh Bambang Baktiar dan Kajari Banda Aceg Edi Ermawan kecewa dengan putusan majelis hakim tersebut.

“Kami keberatan dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang mengalihkan tahanan kedua terdakwa perkara AWSC 2017 yaitu Zaini dan Mirza,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (12/11/2022).

Bambang menjelaskan, pihaknya menilai pertimbangan yang menjadi alasan pengadilan penahanan menjadi tahanan kota tidak logis. Kedua terdakwa juga disebut menjalani persidangan langsung bukan daring.

“Kalau dikatakan karena agar persidangan lebih efektif secara offline atau tidak online,

padahal sejak persidangan ke-3 kami sudah menghadirkan terdakwa kehadapan persidangan secara langsung sehingga alasan tersebut menurut kami kurang tepat/tidak relevan lagi,” jelas Bambang.

Baca artikel detiksumut, “Adik Irwandi Yusuf jadi Tahanan Kota, Pengadilan Tipikor Banda Aceh Disorot” selengkapnya https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6402423/adik-irwandi-yusuf-jadi-tahanan-kota-pengadilan-tipikor-banda-aceh-disorot.

BERITA |Koodinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, menyatakan akan mendukung penuh upaya pihak Kejaksaan Tinggi melakukan Kasasi terhadap vonis bebas bekas Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri, terdakwa kasus korupsi Jembatan Kuala Gigieng.

Pasalnya, kata Alfian, saat proses persidangan sempat terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Ketua dan Hakim anggota, sehingga hal itu akan menjadi pertimbangan besar kepada Kejaksaan untuk melakukan Kasasi.

Baca Juga : RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

“Saya rasa kasus ini tidak ada istilah untuk tidak dilakukan kasasi,” kata Alfian kepada AJNN, Jumat (4/11).Menurut Alfian, saat terjadi vonis bebas dalam suatu perkara, bisa jadi kontruksi hukum dalam proses pelimpahan kasus dari JPU kepada Hakim dinilai lemah.

“Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi antara aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan maupun dari Hakim,” ucapnya.
Menurut Alfian, Komisi Yudisial juga perlu mengambil peran dengan melakukan pengawasan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh kedepannya.

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

“Karena publik akan bertanya dan tidak percaya ketika ada kasus yang di vonis bebas, kita melihat ada potensi yang adanya dugaan yang ditujukan ke hakim,” jelasnya.

Alfian berharap jaksa dalam hal ini JPU segera melakukan Kasasi terhadap putusan tersebut, karena berdasarkam catatan MaTA, katanya, ada sekitar empat kasus yang dilakukan Kasasi oleh kejaksaan dan di kabulkan Mahkamah Agung. яндекс

“Jika Jaksa tidak melakukan Kasasi saya pikir ini akan menyebabkan publik curiga terhadap satu aktor ini,” tutupnya.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/soal-vonis-bebas-fajri-mata-dukung-kajati-aceh-lakukan-kasasi/index.html.

BERITA |Kasus robohnya bangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Tengah ditanggapi oleh LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Sabtu (5/11/2022).

Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com menyatakan, pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk turun tangan.

“Peristiwa runtuhnya atap dan beton Rumah Sakit Regional Aceh Tengah perlu ada langkah tegas oleh Kejati Aceh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segera,” kata Alfian.

Menurut Alfian, peristiwa itu menandakan adanya indikasi kualitas bangunan rendah dan ini bukan akibat bencana.

Oleh karena itu, MaTA menilai, penyelidikan terhadap pembangunan rumah sakit regional tersebut menjadi mendesak untuk dilakukan oleh Kejati.

“Mengingat rumah sakit tersebut belum dioperasionalkan, maka perlu dipastikan kualitas bagunan,” ujarnya.

Potensi tidak berkualitas bangunan rumah sakit, lanjut Alfian, sudah dapat diduga dengan peristiwa runtuhnya bagunan depan rumah sakit tersebut.

“Bagaimana kalau rumah sakit sudah dioperasionalkan, sementara kualitas bagunan rendah dan ini jelas akan memakan korban,” tukas dia.

Untuk itu, publik butuh kepastian atas pembagunan rumah sakit regional yang bersumber dari dana otsus, sehingga ada kepastian hukum terhadap siapa pun yang terlibat.

MaTA juga memandang perlu segera dilakukan evaluasi seluruh pembangunan Rumah Sakit Regional di Aceh, mulai sejak perencanaan sampai pembangunan.

Karena MaTA juga menemukan pembangunan Rumah Sakit Regional Bireuen juga mengalami kualitas rendah pada tiang dan pondasi yang telah dibangun.

“Jadi sudah saatnya Pj Gubernur mengambil langkah tegas terhadap orang-orang yang dianggap bertangung jawab, termasuk konsultas dan rekanan,” ujar Alfian.

Langkah tegas secara adminitrasi, lanjutnya, penting dilakukan oleh seorang Pj Gubernur sehingga tidak menimbulkan kerugian Aceh lebih besar di kemudian hari.

“Tidak ada toleransi terhadap pelaku kejahatan, siapa pun dia,” demikian Koordinator MaTA Alfian.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi, https://aceh.tribunnews.com/2022/11/05/rs-regional-aceh-tengah-roboh-sebelum-berfungsi-mata-desak-kejati-usut-potensi-korupsi.
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah

“Karena dalam catatan kami vonis-vonis bebas yang sebelumnya pernah terjadi ternyata saat dilakukan kasasi justru Mahkamah Agung (MA) mengabulkannya,” katanya.

BERITA |Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas mantan Kadis PUPR Aceh Fajri dalam kasus korupsi Jembatan Gigieng.

“Karena soal vonis bebas ini kita ketahui bersama bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah berulang kali termasuk kasus korupsi pengadaan sapi Saree dan Pembangunan Jetty di Aceh Besar.

Dan jelas vonis bebas ini pasti mengejutkan kita kenapa bisa terus terjadi dan ini secara vulgar menjadi pertanyaan publik,” kata Alfian saat diwawancara Jumat (4/11/2022).

Menurut Alfian, putusan-putusan semacam ini dirasa sangat perlu untuk ditinjau kembali melakukan kasasi, sebab bagi MaTA vonis bebas yang disampaikan oleh PN Tipikor Banda Aceh belum tentu tepat.

“Karena dalam catatan kami vonis-vonis bebas yang sebelumnya pernah terjadi ternyata saat dilakukan kasasi justru Mahkamah Agung (MA) mengabulkannya,” katanya.

Baca Juga : Rp9,2 M di Setda Aceh Untuk Pemeliharan Sejumlah Bangunan, MaTA: Kebijakan Koruptif, KPK Harus Usut

Ia juga mengatakan bahwa saat proses persidangan dalam kasus korupsi Jembatan Gigieng ini sempat terjadi perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota.

“Dalam proses putusan kemarin, hakim kedua itu punya second opinion yang menyatakan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sementara hakim pertama dan ketiga menyatakan bahwa dia tidak bersalah.

Artinya ini perlu diuji, makanya JPU perlu melakukan kasasi sebab jika tidak tentu akan menjadi tanda tanya publik apakah kasus ini by design,” kata dia.

Selain itu, Alfian juga meminta agar Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses pengawasan terhadap hakim PN Tipikor Banda Aceh.”Saya rasa perlu dilihat dan ditelaah kenapa putusan-putusan PN Tipikor Banda Aceh sudah berulang kali memutus bebas,” pungkasnya

Salinan ini telah tayang di https://www.bithe.co/news/mantan-kadis-pupr-aceh-divonis-bebas-ky-diminta-awasi-hakim-pn-tipikor/index.html.

BERITA |Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran lebih Rp9,2 miliar dalam APBA tahun 2022 untuk pemeliharaan sejumlah bangunan. Dana pemeliharan dan perawatan bangunan tersebut ditempatkan pada Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.

Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Setda Aceh Tahun Anggaran 2022 dilihat portalsatu.com, Senin, 31 Oktober 2022, Pemeliharaan rutin Meuligoe/Rumah Dinas (RD) Jabatan Rp3 miliar (M); Pemeliharaan RD Sekda Aceh Rp1 M; Pemeliraan Gedung Dharma Wanita Rp521 juta; dan Pemeliharaan gedung kantor Rp4,73 M lebih.

Empat paket pemeliharaan tersebut masing-masing tertulis jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, dan metode pemilihan pengadaan langsung.

Kepala Biro Umum Setda Aceh, T. Adi Darma, S.T., dikonfirmasi portalsatu.com via pesan WhatsApp, Senin (31/10), terkait data anggaran pemeliharaan sejumlah bangunan itu hanya mengatakan, “Nanti saya konfirmasi ulang”.

Namun, T. Adi Darma tidak merespons lagi saat dikonfirmasi kembali terkait data tersebut pada Selasa (1/11).

Baca Juga : Mantan Kadis PUPR Aceh Divonis Bebas, KY Diminta Awasi Hakim PN Tipikor

Dia juga memutuskan panggilan masuk di telepon selulernya saat dihubungi, Kamis (3/11), sehingga tidak ada penjelasan terkait anggaran pemeliharaan sejumlah bangunan itu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, usai melihat data RUP Setda Aceh TA 2022, menilai kebijakan penganggaran dengan dalih pemeliharan rutin bukan lagi pemborosan, tetapi sudah mengarah pada koruptif.

“Karena (kegiatan) pemeliharaan dalam penganggaran seharusnya bersifat ekonomis, efisien, skala prioritas, dan efektif,” ujar Alfian kepada portalsatu.com, Kamis (3/11), malam.

“Kalau kita cermati penganggaran atas nomenklatur pemeliharaan pada pos Setda Aceh, hampir tiap tahun anggarannya miliaran.

Jadi, kita berkesimpulan, anggaran sudah tidak lagi berbasis kinerja. Fasilitas mewah tapi tidak sebanding pada hasil. Sehingga kita menilai ini merupakan kebijakan koruptif.

Artinya, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kebutuhan rakyat yang saat ini sangat membutuhkan,” tegas aktivis antikorupsi itu.

Alfian mendesak Pj. Gubernur Aceh segera menelusuri secara teratur setiap penganggaran terutama pada pemeliharaan internal.

Dia menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Pj. Gubernur menertibkan anggaran, karena dua hari terakhir (Rabu-Kamis).

Pj Gubernur bersama Pimpinan DPR Aceh mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Tidak bisa dilepas atau dipercayakan kepada seorang Sekda kalau anggaran mau ditertibkan. Karena nomenklatur anggaran model ini bukan hal yang pertama terjadi, tapi sudah berulang saban tahun, dan belum ada kepala daerah mau tertibkan,” ungkapnya.

“Jadi, ketika ada kebutuhan publik yang sangat mendesak, jawabannya tidak memiliki anggaran. Padahal, kalau kita telusuri anggaran yang dialokasikan pada birokrasi lebih parah, dan kadang sama sekali tidak penting, tapi lagi-lagi dipaksakan.

Hal ini seharusnya tidak lagi dimaklumi, sudah saatnya ada langkah tegas. Apalagi anggaran Aceh ke depan dalam posisi ‘tidak aman’,” ujar Alfian.

Menurut Alfian, KPK harus menyelidiki kegiatan pemeliharaan sejumlah bangunan yang “menguras” APBA 2022 di Setda Aceh mencapai Rp9,2 M lebih. “KPK harus usut itu, dan kita tahu Pemprov Aceh masuk wilayah atensi KPK,” ucapnya.[](red)

salinan ini telah tayang di https://portalsatu.com/rp92-m-di-setda-aceh-untuk-pemeliharan-sejumlah-bangunan-mata-kebijakan-koruptif-kpk-harus-usut/

BERITA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh,

untuk memberikan informasi perkembangan hasil audit terhadap kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pidie Jaya tahun 2019, kepada penyidik.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejari) Pidie Jaya sudah melayangkan permintaan audit pada 18 November 2021 lalu, namun hingga kini belum kunjung ada hasilnya.

“BPKP perlu juga memberikan informasi bagaimana kelanjutan terhadap permintaan audit tersebut mengingat kasusnya sudah berjalan satu tahun,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Selasa (4/10).

Baca Juga : Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2022 Regional Aceh, Banten, NTT, Dan Sumatera Utara

Menurut Alfian, proses audit yang selama ini dilakukan oleh pihak BPKP Aceh tidak mencapai tenggat waktu yang lama. Sehingga, jika terdapat kekurangan dokumen dari kasus itu, BPKP juga harus memberikan informasi kepada kejaksaan.

“Kalau misalnya belum melengkapi berkas saya pikir BPKP perlu juga mengonfirmasi ke kejaksaan,” jelas dia. “Sehingga, ada informasi yang utuh bisa memudahkan bagi publik melihat bagaimana perkembangan terhadap kasus dugaan korupsi ini,” tambah Alfian.

Baca Juga : MaTA Desak Dugaan Korupsi Aplikasi PIKA Dialihkan Ke BPKP Aceh

MaTA menilai kasus dugaan korupsi BOK tersebut, tidak menutup kemungkinan ada potensi korupsi. Dikarenakan, Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Kita duga kasus tersebut sudah sangat kuat potensi terjadi tindak pidana korupsi,” imbuh dia.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mata-minta-bpkp-informasikan-hasil-audit-kasus-korupsi-bok-ke-kejari-pidie-jaya/index.html.

BERITA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak audit kasus aplikasi PIKA yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dialihkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah setempat.

“Kita meminta kepada penyidik untuk dapat dialihkan audit kepada BPKP Aceh dan itu lebih independen hasilnya,” kata Koordinator MaTA, Alfian kepada AJNN, Kamis (6/10).

Selain itu, MaTA menduga dalam kasus tersebut ada konflik berkepentingan. Karena, auditnya tidak ada kualitas kuat jika dilakukan sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca Juga : Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2022 Regional Aceh, Banten, NTT, Dan Sumatera Utara

“Jadi kalau kita lihat waktu yang sudah dilalui oleh pihak Inspektorat dalam melakukan audit patut diduga terjadi konflik kepentingan. Jelas tidak mendapatkan hasil yang baik,” jelas Alfian. Alfian mengharapkan, Inspektorat Abdya dapat mengalihkan audit tersebut ke BPKP Aceh.

Sehingga, kasus tersebut terhindar dari kasus konflik berkepentingan. Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Abdya, Dedi Saputra mengatakan, kalau pihaknya masih melakukan audit kerugian negara pada kasus korupsi aplikasi PIKA senilai Rp 1,3 miliar.

“Masih berproses oleh tim audit,” kata Dedi saat dihubungi AJNN, Kamis (6/10). Saat ditanyai terkait kapan akan final audit korupsi PIKA, Dedi belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi, dirinya mengaku akan memberi kabar jika audit kerugian sudah selesai.

“Entar kalau sudah selesai dikabari,” ucapnya. Untuk diketahui, audit kerugian keuangan negara pada kasus aplikasi PIKA yang dilakukan Inspektorat Abdya sudah hampir satu tahun.

Dimana, Inspektorat mulai melakukan audit sejak 7 Desember 2021. Tetapi, hingga saat ini audit kerugian negara pada aplikasi PIKA sesuai permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya tak kunjung rampung.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mata-minta-audit-aplikasi-pika-dialihkan-ke-bpkp-aceh/index.html?page=2.

BERITA |Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRK dan Pj. Bupati Aceh Utara menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk mengevaluasi PT Pase Energi Migas (Perseroda).

“DPRK secara kelembagaan, dan juga Pj. Bupati, perlu segera mengevaluasi keberadaan PT Pase Energi Migas, apa manfaatnya selama ini bagi Aceh Utara.

Saya pikir ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, dikontrakkan kepada pihak lain agar manajemennya lebih profesional dan tidak lagi menjadi beban Pemkab Aceh Utara. Atau, dibekukan saja,” kata Koordinator MaTA, Alfian, saat menghubungi portalsatu.com, Senin, 3 Oktober 2022, sore.

Alfian menyebut saat DPRK Aceh Utara membahas rancangan qanun sebelum didirikan Perusahan Daerah Pase Energi (PDPE), MaTA salah satu pihak yang menentang rencana pembentukan badan usaha tersebut.

Baca Juga : MaTA Minta Kejari Banda Aceh Kawal Ketat Kasus MZ Sampai Ke Pengadilan Tipikor

Pasalnya, saat itu MaTA melihat rencana mendirikan perusahan daerah ini akan membebani Pemkab Aceh Utara.

PDPE dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Utara Nomor 13 tahun 2010. PDPE kemudian diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas dengan Qanun Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2020.

“Saya langsung ikut hadir di DPRK saat pembahasan qanun dulu (sebelum lahir PDPE). Malah narasi yang dibangun waktu itu, perusahaan daerah ini tidak akan menjadi beban bagi daerah.

Baca Juga : MaTA Minta Kejari Banda Aceh Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tsunami Cup 2017

Ternyata apa yang kita khawatirkan dulu, sekarang terbukti dengan kondisi perusahaan tersebut terutang lebih Rp1 miliar.

Siapa yang akan bertanggung jawab membayar utang cukup besar itu, ujung-ujungnya nanti akan dibebankan kepada daerah, sementara kondisi keuangan Pemkab Aceh Utara saat ini tidak aman,” ungkap Alfian.

Alfian mengingatkan Dirut PT Pase Energi Migas tidak lagi mengumbar pernyataan “mengabdi untuk Aceh Utara melalui perusahaan daerah”. Sebab, kata dia, narasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

“Perusahaan ini sudah cukup lama, bukan kemarin sore. Jadi, kalau bicara seharusnya menunjukkan bukti konkret, tidak cukup dengan kata-kata, karena publik sudah gerah mendengar narasi-narasi yang tidak sesuai kenyataan saat ini,” ujarnya.

Baca Juga : MaTA mempertanyakan penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan proyek jalan multi years contract (MYC)

“Pekerjaan yang sudah Anda (Dirut PT Pase Energi Migas) lakukan selama ini apa manfaatnya bagi Aceh Utara. Apa kontribusi kepada daerah selama perusahaan beroperasi,” tegas aktivis antikorupsi itu.

Selain itu, kata Alfian, publik ingin melihat konsistensi DPRK dan Pj Bupati Aceh Utara, apakah tetap memelihara perusahaan daerah yang menjadi beban bagi pemkab, atau memutuskan untuk dibekukan.

“Harus ada langkah tegas, karena tidak ada istilah membangun daerah itu ‘enak tidak enak’. Kalau prinsip itu dipertahankan maka Aceh Utara akan terus terpuruk,” ucapnya.

“DPRK punya kewenangan besar, kita berharap mereka menggunakan kewenangannya itu secara maksimal untuk segera mengevaluasi, jangan cuma mengeluarkan pernyataan-pernyataan.

Pj Bupati juga jangan mencari aman, karena tugasnya bukan hanya membenahi SKPK, tapi juga badan-badan usaha milik daerah yang hari ini perlu dievaluasi secara serius,” tegas Alfian.

Alfian menilai bukan hanya PT Pase Energi Migas yang perlu dievaluasi, tapi juga perusahaan daerah lainnya milik Pemkab Aceh Utara.

Baca Juga : LAPORAN PEMANTAUAN PENINDAKAN KASUS KORUPSI DI ACEH TA.2021-2022

“Perusahaan daerah yang tidak produktif saya pikir dibekukan saja, atau dikontrakkan kepada pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional.

Artinya, jangan lagi membebani keuangan daerah yang kondisinya tidak sehat,” tuturnya.

Salinan ini telah tayang di https://portalsatu.com/soal-pt-pase-energi-migas-mata-kontrakkan-atau-bubarkan-saja/